UU Penyiaran Nomor 32/2002 Dinilai tak Relevan Lagi

BOGOR – Selama ini, penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, swasta, komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan, dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran.

Namun demikian, UU ini sudah tak relevan lagi untuk mengakomodir kemajuan teknologi yang sekarang berkembang begitu sangat pesat. Ke depan, televisi tak lagi analog, melainkan sudah digital.

Penggodokan UU ini di DPR berhenti sejak 2009 hingga kini. Ternyata, antara pemerintah dan swasta masing-masing punya kepentingan.

Demikian yang mengemuka dalam Semiloka 2017 sesi tema ‘Gonjang-Ganjing Undang-Undang Penyiaran’ yang diselenggarakan Forum Wartawan Hiburan (Forwan) Indonesia dan PWI Jaya di Wisma Agra Mulya, Cisarua, Puncak Bogor, beberapa waktu yang lalu.

Dalam draf RUU Penyiaran versi 3 Oktober 2017, sudah memuat ketentuan, bahwa model migrasi dari penyiaran analog ke digital yang akan dijalankan adalah multiplekser tunggal (single mux) dengan Lembaga Penyiaran Publik (TVRI/RRI) bertindak sebagai penyelenggara multiplekser.

Di samping konsep multi-mux dianggap merugikan negara karena berdasarkan sebuah analisis pendapatan swasta dari industri penyiaran mencapai Rp133 triliun per tahun, sementara potensi pendapatan negara dari penggunaan frekuensi oleh swasta hanya Rp86 miliar per tahun.

Pemilihan multiplekser tunggal dalam penyiaran digital yang otoritasnya diserahkan kepada negara adalah pilihan yang terbaik untuk kepentingan publik, karena dengan pola mux tunggal akan menghemat spektrum frekuensi radio untuk keperluan penyiaran komersial, sehingga akan ada sisa frekuensi yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penyiaran non-komersial dan kepentingan komunikasi non-penyiaran.

Migrasi ke penyiaran digital dinilai mampu memberikan peluang usaha dan penataan industri siaran yang lebih adil bagi masyarakat. Selain itu, publik bisa memperoleh keuntungan dalam penyiaran digital, khususnya untuk mendukung kepentingan penyiaran non-komersial seperti untuk pendidikan, kesehatan, anak-anak hingga penanganan bencana alam.

Alotnya, pembahasan RUU Penyiaran dinilai sarat kepentingan politik. Pasalnya, pembahasan RUU Penyiaran itu dilakukan dua tahun menjelang Pemilu 2019. Meski ditargetkan selesai akhir 2017, tapi Sandy Nayoan, staf ahli Komisi I Fraksi PKB, sebagai salah seorang pembicara dalam Semiloka ini berani menjamin pembahasan RUU Penyiaran masih harus menunggu hingga masa reses anggota dewan berakhir awal Januari 2018 nanti.

“RUU ini pertama kali dibahas oleh Komisi I DPR pada 2010. Kala itu, DPR telah mengadopsi 80 persen dari draf yang disodorkan publik. Namun, hingga akhir 2014, pembahasan revisi tak kunjung kelar dan dilanjutkan pada tahun berikutnya. Tahun ini, RUU tersebut kembali ramai dipersoalkan” papar Sandy.

Lebih lanjut, Sandy menerangkan, penerapan single-mux memungkinkan dengan dasar perintah Undang-Undang Dasar 1945. “Karena filosofi sumber daya alam, air, tanah, udara adalah milik negara untuk kepentingan masyarakat. Frekuensi masuk kategori kekayaan tersebut,” terangnya.

Menurut Sandy, frekuensi merupakan sumber daya alam yang terbatas, sehingga negara harus hadir dalam pengelolaan. Namun, peran sektor swasta tentu tidak bisa dihilangkan.

“PKB menghendaki dikembalikan dulu ke aturan hukum sebenarnya. Baru kemudian boleh negara mengatur frekuensi, tapi tidak boleh membuat swasta menjadi mati,” tegas Sandy.

Ada pun Wawan SH dari Asosiasi Televisi Siaran Indonesia (ATVSI), meminta DPR memperhatikan industri penyiaran yang melakukan investasi lebih dulu, harus memperhatikan effort industri yang sudah existing.

Ia meyakini, single mux sarat dengan nuansa monopoli yang kental. “Karena banyak kekhawatiran dengan single mux ini, di mana pemancar akan mudah diblock dengan tiba-tiba, “ ungkap Wawan.

 

Namun demikin, Wawan berharap dapat memperoleh opsi jalan tengah terhadap gonjang ganjing RUU Penyiaran antara single mux dan multi mux, yakni melalui opsi muliti mux terbatas. Apalagi, Presiden menyiratkan ketidakinginannya adanya pengebirian industri penyiaran dan mengharapkan UU Penyiaran dapat merangkul semua dan menghidupi pula industri penyiaran.

“Saya berani menjamin pihak industri tidak akan pernah bisa memiliki frekuensi, karena pihak industri hanya mempunyai hak penggunaannya saja. Karena setiap tahun pihak industri harus menyelesaikan kewajibannya dalam BHP ISR. Jadi, dengan kata lain bisa sewaktu-waktu industri pun bisa dihentikan frekuensinya,“ tandasnya.

Sandy Nayoan maupun Wawan, kedua pembicara, bersepakat, layar kaca akan sehat dengan lahirnya UU Penyiaran yang nantinya dapat diselesaikan sesegera mungkin, pascareses anggota Dewan pada 2018.

Lihat juga...