WALHI: Kapitalisme Biang Kerok Bencana Ekologis

80

JAKARTA – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) akan menggelar kegiatan temu rakyat dan konferensi lingkungan hidup Indonesia mulai 11 hingga 13 Desember 2017 di Cibubur Jakarta untuk berbagi pengalaman dalam memperjuangkan sumber-sumber kehidupan.

“Temu rakyat merupakan media bagi masyarakat adat atau masyarakat lokal, laki-laki dan perempuan, yang selama ini memperjuangkan sumber-sumber kehidupannya, baik yang hari ini masih terus berjuang untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari negara, dari berbagai ancaman klaim baik klaim negara dan korporasi, maupun komunitas masyarakat yang sudah berhasil mendapatkan pengakuan dari negara,” kata Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Nur Hidayati di Jakarta, Rabu (6/12/2017).

Temu rakyat ini, menurut dia, akan menjadi momentum bagi sesama komunitas untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman, saling memperkuat dan membangun solidaritas antara sesama komunitas di dalam kerangka memperjuangkan hak-hak rakyat atas sumber-sumber kehidupannya.

Temu rakyat ini sekaligus ingin menegaskan, bahwa rakyat sesungguhnya mampu mengelola kekayaan alamnya secara adil dan berkelanjutan, dibandingkan dengan model penguasaan korporasi skala besar yang terbukti telah gagal, dengan berbagai fakta krisis yang kita saksikan hari ini. Ketimpangan, kemiskinan, konflik tenurial, pelanggaran hak asasi manusia, bencana ekologis dan perubahan iklim.

Nur Hidayati yang akrab disapa Yaya, juga mengatakan, sebagai organisasi lingkungan hidup tertua dan terbesar di Indonesia, Walhi menilai selama ini biang kerok dari krisis ekologis dan bencana ekologis di Indonesia adalah sistem ekonomi kapitalisme yang melihat kekayaan alam sebagai onggokan komoditas tanpa pernah mempertimbangkan daya tampung dan daya dukung lingkungan, serta mendelegasikan seluruh penguasaan dan pengelolaan kekayaan alam kepada korporasi skala besar.

Dengan atas nama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, rezim hak menguasai negara justru menjadi legitimasi praktik perampasan tanah, air dan seluruh sumber-sumber kehidupan rakyat atau sumber-sumber agraria. “Sistem ekonomi dan pembangunan ini harus dikoreksi, dan memberikan jalan serta pengakuan bagi inisiatif-inisiatif rakyat dalam pengelolaan kekayaan alam yang diyakini lebih berkeadilan dan berkelanjutan, tegasnya.

Sejak 1990-an, dia mengatakan, Walhi telah menawarkan sebuah konsep yang bernama Sistem Hutan Kerakyatan, sebuah konsep tanding atas sistem pengelolaan hutan yang berbasiskan pada korporasi skala besar. Konsep tanding tersebut yang kini diperluas dengan konsep Wilayah Kelola Rakyat (WKR), baik di kawasan hutan, kawasan nonhutan, maupun di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

WKR memuat empat tatanan atau konsep, yakni tata kuasa, tata kelola, tata produksi dan tata konsumsi termanifestasikan dalam kedaulatan rakyat atas ruang, berdaulat atas ekonomi, berdaulat atas air, tanah, energi dan berdaulat secara budaya dan politik.

Kini, menurut dia, merupakan momentum politiknya tersedia melalui Program Perhutanan Sosial dan Reforma Agraria. Agenda inilah yang jika dilakukan secara benar akan mampu menjawab berbagai problem struktural, mulai dari ketimpangan, konflik agraria, bencana ekologis dan bahkan bagian dari upaya penanganan perubahan iklim dan upaya pemulihan.

Pengakuan dari negara atas kesalahan paradigmanya menjadi penting, dengan pengakuan hak-hak rakyat atas ruang hidup dan wilayah kelolanya. Pengakuan ini menjadi bagian dari upaya penanganan konflik struktural sekaligus perlindungan dari ancaman semakin massif dan meluasnya industri ekstraktif, mulai dari industri tambang, perkebunan sawit, hutan tanaman industri atau kayu, hingga pembangunan infrastruktur skala besar yang pada ujungnya hanya untuk kepentingan investasi.

Pengakuan itu juga harus dibarengi dengan penghentian segala bentuk kekerasan dan kriminalisasi terhadap rakyat yang sedang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupannya.

Politik Lingkungan Berbagai rangkaian acara, menurut Yaya, akan digelar selama temu rakyat dan konferensi nasional lingkungan hidup, mulai dari diskusi, pameran berbagai produk dari komunitas, workshop, coaching clinic terhadap usulan-usulan perhutanan sosial dan reforma agraria, hingga panggung demokrasi dengan berbagai bentuk kesenian.

Puncak rangkaian kegiatan ini adalah Konferensi Nasional Lingkungan Hidup yang alan dihadiri oleh komunitas rakyat pejuang lingkungan hidup, aktivis gerakan lingkungan hidup dan organisasi masyarakat sipil yang selama ini berjibaku untuk memperjuangkan keadilan sosial dan ekologis dari 34 provinsi di Indonesia.

Dari konferensi ini diharapkan lahirnya platform politik lingkungan hidup yang akan dideklarasikan secara bersama-sama. Platform politik lingkungan hidup memuat agenda politik rakyat dengan berbasiskan pada nilai-nilai universal hak asasi manusia dan prinsip demokrasi dengan tujuan mewujudkan keadilan sosial ekologis di Indonesia.

Agenda politik lingkungan hidup ini diharapkan juga didukung dan menjadi platform politik bersama seluruh elemen masyarakat sipil. Dengan demikian, agenda mewujudkan keadilan ekologis dapat menjadi arus utama dalam proses berdemokrasi dan berpolitik di Indonesia demi Indonesia yang adil dan lestari. (Ant)

Komentar