Walkot Padang Sesalkan Ditolaknya Raperda KTR

PADANG — Wali Kota Padang, Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, tidak memungkiri, bahwa pelajar dan siswa di Padang cukup banyak yang merokok. Kondisi tersebut sangat dikhawatirkan, apalagi iklan rokok semakin banyak terpajang yang tidak hanya di billboard, tetapi turut disiarkan di media massa. 

Mahyeldi menyebutkan, untuk menyikapi kondisi tersebut sudah saatnya membuat peraturan daerah (Perda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Melalui perda tersebut, akan mampu mengatasi persoalan merokok yang telah melibatkan para pelajar dan siswa di sekolah.

“Di dalam Perda KTR kan juga diatur tentang tempat yang dilarang untuk merokok, termasuk di sekolah. Nah, dengan cara ini bisa kita larang para pelajar dan siswa untuk merokok di kawasan sekolah. Tentunya yang akan bergerak ialah para Satpol PP,” ucapnya, Kamis (28/12/2017).

Menurutnya, pemerintah daerah sebagai penyelenggara negara sesuai dengan kewenangan yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, perlu membuat Perda tentang KTR, tersebut.

“Kita ingin ada udara yang segar dan sehat di tempat-tempat keramaian itu, seperti halnya di sekolah. Karena kalau bicara rokok ini, tidak hanya orang yang merokoknya saja yang mendapatkan dampaknya, tetapi juga orang di sekitarnya juga merasakan dampak dari asap rokok itu,” katanya.

Meski demikian, Mahyeldi sangat menyayangkan Rancangan Perda (Raperda) KTR hanya disetujui oleh dua fraksi saja di tingkat DPRD Kota Padang. Sedangkan tujuh fraksi lainnya menolak.

Mahyeldi sangat menyesalkan sikap dari tujuh fraksi tersebut. Ketika Pemko Padang telah berupaya merespon positif terhadap fenomena dan perilaku yang sangat merugikan masyarakat, namun tidak mendapat dukungan dari wakil rakyat, yakni di DPRD Padang.

Mahyeldi menjelaskan, hal-hal yang dibahas dalam Perda KTR itu tidak hanya soal adanya zona-zona larangan merokok. Tetapi, juga termasuk pelarangan iklan rokok di media luar ruang berupa billboard, spanduk dan pamflet di kawasan jalan-jalan protokol di Kota Padang.

“Saya tahu kalau hal itu ditegakkan, konsekwensinya akan menurunkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari iklan rokok yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp3 miliar. Terlepas dari persoalan itu, yang terpenting ialah keselamatan para pelajar dan siswa kita dari bahaya rokok,” tegasnya.

Dikatakan pula, sebagai upaya untuk mencari sisi yang kosong akibat jika nanti benar-benar tidak ada lagi PAD yang masuk dari iklan rokok, Pemko Padang akan mencari pendapatan dari sumber-sumber lainnya.

Ditolaknya Raperda perubahan atas Perda Nomor 24 Tahun 2012 tentang KTR tersebut juga mendapat tanggapan dari Ruang Anak Dunia (Ruandu) Foundation.

Perwakilan Ruang Anak Dunia Foundation, Muharman, mengatakan, berdasar survey yang dilakukan, 46 persen anak-anak yang merokok akibat terpengaruh iklan yang bertebaran di sekitar sekolah.

“Perusahaan rokok memang menyasar lingkungan sekolah dan anak-anak sebagai target, sebab mereka merupakan pasar potensial,” katanya.

Ia menilai, saat ini pemerintah pusat masih ambigu terhadap penjualan rokok. Karena belum berani melarang sepenuhnya. Hal ini yang membuat Ruang Anak Dunia Foundation, berjuang di daerah melalui larangan iklan rokok.

Menurutnya, jika iklan rokok itu dilarang, Ruang Anak Dunia Foundation yakin jumlah perokok pemula bisa menurun drastis. Tetapi, di Padang atau pun di Sumbar ini, belum bisa melakukan hal yang demikian, untuk melindungi para generasi bangsa dari ancaman rokok.

“Rokok sudah jelas merusak kesehatan seseorang. Belum lagi soal sisi ekonominya, seorang perokok harus mengeluarkan uang untuk berbelanja rokok, yang jumlahnya terkadang tidak setara untuk membeli beras,” tegasnya.

Untuk itu, ia berharap kepada DPRD Padang, agar berpikir jernih, supaya tujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan menyelamatkan anak dari bahaya rokok bisa dilakukan.

Lihat juga...