YMPS Adukan Pelanggaran HAM PKI 1948-1965

JAKARTA – Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam kurun 1948-1965 telah melakukan berbagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Untuk itu, pengurus Yayasan Masyarakat Peduli Sejarah (YMPS) dan puluhan unsur masyarakat korban kekejaman PKI mengadukannya kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas (HAM).

YMPS terdiri dari Kyai Haji Sholahudin Wahid (Ketua Dewan Pembina YMPS dan Pimpinan Pesantren Tebu Ireng), Abdul Latief (Ketua Umum YMPS), Arukat Djaswadi (Ketua Dewan Pengawas), Taufiq Ismail.

Sejumlah pejabat Komisioner Komnas HAM. –Foto: Akhmad Sekhu

“Kami para advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Yayasan Masyarakat Peduli Sejarah (YMPS) mengajukan aduan kepada Komnas HAM”, kata Dr. Sulistyowati, SH., MH., kepada Cendana News di Ruang Asmara Nababan, Gedung Komnas HAM, Jalan Latuharhari No.4B, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (8/12/2017).

Lebih lanjut, Sulistyowati menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas pemutarbalikkan fakta peristiwa sejarah oleh para simpatisan PKI, yang berakibat membuka kembali luka sejarah atas peristiwa pembantaian anggota masyarakat. “Dan, mengabaikan fakta peristiwa anggota masyarakat yang dibunuh secara sadis dan biadab dengan PKI sebagai pelaku”, ungkapnya.

Sulistyowati mengecam keras upaya sejumlah pihak yang telah berupaya untuk mengungkit-ungkit sejarah kelam bangsa Indonesia di masa lalu. “Adanya upaya untuk menghilangkan kondisi yang sebenarnya terjadi dengan dalih untuk meluruskan sejarah”, bebernya.

Tim Advokasi YMPS, menilai langkah sejumlah pihak yang mengungkit-ungkit peristiwa masa lalu dengan dalih untuk meluruskan sejarah tanpa mau melihat sebab awal peristiwa sejarah kelam itu terjadi adalah merupakan pelanggaran terhadap HAM.

“Kami juga menilai banyaknya keluarga dari anggota masyarakat yang dibunuh secara keji dan sadis serta masih adanya anggota masyarakat yang hidup atas tindakan biadab di luar rasa batas kemanusiaan oleh PKI, adalah merupakan korban yang harus dilindungi martabat, kehormatan juga hak azasi manusianya”, tegasnya.

Sementara itu, sejumlah pejabat komisioner Komnas HAM menerima dengan positif pengaduan para advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Yayasan Masyarakat Peduli Sejarah, dan berjanji akan memproses secepatnya.

Lihat juga...