YMPS Mengadu ke Komnas HAM, Menyingkap Tabir Pemutarbalikan Sejarah

JAKARTA — Jejak-jejak peristiwa aksi kekejaman Partai Komunis Indonesia (PKI) di masa lalu terus ditelusuri. Hampir ribuan korban saksi hidup atau keluarga korban bersuara, menyingkap tabir pemutarbalikan sejarah.

Menurut catatan hasil penelitian Yayasan Masyarakat Peduli Sejarah (YMPS), sedikitnya telah masuk sekitar 700-an data masuk laporan dari korban saksi hidup atau keluarga korban aksi kekejaman PKI. Data itu akan terus bertambah karena data belum final.

Dan, hasil penelitian terkait laporan para korban kekejaman PKI di sejumlah daerah, terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah, itu kemudian diserahkan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Majelis Ulama Indononesia (MUI) Pusat.

Koordinator Tim Advokasi YMPS, Dr. Sulistyowati, SH MH mengungkapkan pihaknya mewakili para korban telah mendatangi Komnas HAM dan MUI pusat untuk membeberkan pengaduan para korban kebiadaban PKI pada 1948 hingga 1965, bahkan 1968.

Sulis menyebut, kebenaran harus tepat disampaikan, dan itu tidak bisa dibelok-belokkan. Karena memang ada tragedi kemanusiaan, korban dari kebiadaban PKI. Ini harus diungkap, karena saat ini ada pihak-pihak yang ingin memutarbalikkan fakta. PKI bukanlah korban, tapi pelaku kejahatan.

“Kita melihat akhir-akhir ini, ada sebuah pengingkaran sejarah bahwa PKI yang sebenarnya pelaku, seolah menjadi korban. Kami melaporkan kebiadaban PKI di masa lalu ke Komnas HAM, kalo mereka menyoal bahwa mereka menjadi korban 65 ke sini, itu kan ada sebab akibat. Jangan mereka itu pelaku, kemudian mengaku jadi korban. Yang benar saja?” imbuhnya seraya menegaskan sejarah harus didudukkan pada porsinya.

Sulis menambahkan, kita harus melihat ini biar tidak ada yang mengaburkan sejarah. “Mereka (PKI) pelaku kok teriak korban. Kita mengungkap mereka itu pelaku, ini ada korbannya. Jadi, biar tidak hanya (mereka) teriak-teriak saja dan mengklaim seolah-olah dirinya korban 65,” tuturnya.

Jadi, kebenaran itu tidak bisa dibelok-belokkan. Sulistyowati pun membeberkan data-data yang menggambarkan tentang korban-korban kebiadaban PKI dari 48 hingga 68.

Ada sekitar 700 data yang sudah masuk dari korban yang melaporkan tentang adanya kebiadaban PKI. Itu cukup detail digambarkan di beberapa tempat, dengan cara bagaimana dibunuh, dikubur atau dibuang di sungai atau di sumur, bagaimanan disiksa, dan waktu kejadiannya.

Menurut Sulistyowati, hasil penelitian menunjukkan korban mayoritas umat Islam. Selain kiai, santri dan penduduk sipil, ada beberapa yang nonmuslim. Tidak hanya itu, korban juga ada dari TNI, Kepolisian.

“Ada beberapa segmen korban yang terjadi dari tahun 48, 65, bahkan hingga 68. Cukup detail data dari tahun-tahun tersebut,” imbuhnya.

Termasuk juga korban-korban dari Angkatan Darat pada tahun 65 juga menjadi perhatian dari Tim Advokasi, Sulistyowati memandang saat itu ada pembiaran.

“Kalau ada orang yang mengatakan bahwa terjadi pembiaran, lalu mereka (PKI) mengaku menjadi korban, pasti kami bantah. Di MUI pusat dan Komnas HAM, kami juga membawa saksi-saksi hidup atas kekejaman dan kebiadaban PKI,” ujarnya.

Lalu ketika kasus ini menjadi bergulir ke depan, apakah hanya akan dimaknai sebatas laporan biasa atau justeru menjadi sebuah perhatian serius?

Sulis berharap laporan tersebut menjadi perhatian Komnas HAM dan berharap MUI pusat iktu mengawal apa yang dilakukan Tim Advokasi terhadap Komnas HAM.

“Di Komnas HAM, kami menekankan dan berharap laporan yang kami buat tidak hanya sekadar laporan di atas kertas, begitu ganti pengurus dilupakan begitu saja. Tetapi siapapun yang menjadi komisioner, kami berharap (laporan) kasus-kasus ini bisa di-follow up. Jadi tidak ada pembengkokan sejarah,” tuturnya.

Sulistyowati menambahkan, terkait data masuk dari para korban, ketika menyampaikan presentasi di Komnas HAM masih ada data yang masuk. Data ini masih belum final, bahkan korban ini kebanyakan dari Jawa Timur dan Jawa Tengah, seperti Magetan, Madiun, Blora, dan lain-lain. Banyak daerah dan cukup menyebar.

“Kita belum korek semua karena data ini masih sangat berjalan, pada saat kita tadi mengadukan ke Komnas HAM saja masih ada data kasus Kanigoro dan sebagainya. Jadi ini masih terus berkembang. Kalau yang saya sebutkan 700 itu, itu datanya sudah masuk,” imbuhnya.

Sementara itu, komisioner Komnas HAM 2012-2017, Maneger Nasution, menyebut pelaporan Tim Advokasi YMPS ke Komnas HAM sudah benar. Karena merekalah sesungguhnya yang punya mandat, dan sebagai rakyat berhak menuntut mandat itu dilakukan oleh Komnas HAM.

Manager mengatakan, sebelumnya Komnas HAM periode 2007-2012 membentuk Tim Ad Hoc aduan dari YPKP 65 (Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965) dan beberapa kelompok masyarakat sipil yang laporannya waktu itu hampir 800 lembar, hasil dari investiasi mereka sangat rinci.

“Laporan Tim Advokasi YMPS ini juga menyebut angka 700 korban (kekejaman PKI). Kalau kemudian dikapitalisasi dengan data yang memadai itu menjadi 700 lembar minimal. Dan, itu sudah sah untuk mendorong mandat itu dilakukan oleh Komnas HAM,” ujar Maneger.

Menurut Maneger, Tim Advokasi harus bisa meyakinkan 7 komisioner Komnas HAM. Karena persyaratan Komnas membentuk Tim Ad Hoc itu harus memenuhi unsur untuk disebut sebagai (pelanggaran) HAM berat.

“HAM berat itu ada dua kategori utama. Persyaratan pertama, terpenuhi unsur terstrukturnya, negara terlibat atau melakukan pembiaran. Kedua sistematis dan meluas,” tuturnya.

Karena itu, kalau bisa memenuhi unsur terstruktur, sistematis, dan meluas, maka tidak ada pilihan lain Komnas harus membentuk Tim Ad Hoc sebagaimana mandat Undang-Undang Nomor 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

“Inilah yang sebenarnya mempunyai legal standing, untuk melakukan invesigasi. Tapi kalau masyarakat sipil bisa melakukan semacam investigasi dan membantu Komnas HAM, saya kira bisa lebih cepat. Kalau misalnya MUI mengambil inisiatif dengan membentuk tim pencari fakta gabungan masyarakat sipil yang beranggotakan semua ormas Islam, melengkapi data-data, apalagi ada ahli sejarah memadai, pelaku/saksi-saksi masih hidup, saya kira sangat terbantu,” kata Maneger.

Ia menambahkan, dalam kaitan HAM, negara adalah pemangku kepentingan, dan rakyat menjadi pemilik hak. Sekaitan dengan peristiwa sebelum 1965 disebutkan konstruksinya negara melakukan pembiaran di mana PKI sebagai pemangku kepentingan seharusnya bertanggung jawab.

“Kita ingin membuktikan bahwa sebetulnya pada peristiwa sebelum 65 itu, konstruksinya negara melakukan pembiaran, PKI itu sebagai pemangku kepentingan, partai besar di negeri ini (saat itu) yang seharusnya bertanggung jawab. Jadi sebetulnya ini (pelaporan korban PKI), juga untuk melakukan keseimbangan. Kalau sekarang mereka menyebut korban 65 ke sini, tetapi kan tidak pernah terungkap sebelum 65, padahal juga ada korban (PKI),” kata Maneger.

Mereka menuntut sekarang negara harus minta maaf, maka tim ini juga bisa menuntut negara waktu itu untuk minta maaf karena PKI membiarkan atau PKI sebagai partai besar waktu itu bertindak tidak hanya membiarkan tetapi sebagai pelaku, misalnya.

“Jadi kontstruksinya begitu. Kalau MUI berkenan mengkoordinasikan degan semua ormas, bisa membentuk tim. Bahan dasarnya saya lihat sudah memadai, tinggal tentu harus kita uji betul apakah memenuhi unsur HAM berat atau tidak. Itu yang paling berat memang untuk meyakinkan para komisioner Komnas HAM,” imbuh Maneger.

Ketua Bidang Hukum dan Perundang-undangan MUI, Basri Bermanda (kiri) dan budayawan Taufiq Ismail (kanan) – Foto: Makmun Hidayat.

Sementara itu, mantan komisioner Komisi Kejaksaan, Kaspudin Nor menyebut tidak adanya Peradilan HAM di Indonesia sehingga perlu ada upaya untuk mendorong kemauan baik presiden mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) atau apa sehingga setidaknya kasus-kasus HAM mendapat ruang untuk diproses dan diatasi.

“Dulu ketika kami di Komisi Kejaksaan, ada orang mengadu tentang HAM tidak bisa jalan. Karena Peradilan HAM kita belum punya, itu persoalannya. Jadi, ini harus ada kemauan presiden untuk mengeluarkan Kepres atau apa,” ujarnya.

Sementara terkait penentuan HAM berat yang mensyaratkan terpenuhinya unsur terstruktur, negara terlibat atau melakukan pembiaran, sistematis dan massif , Kaspudin menyebut PKI sebagai paham ideologi, jika ditarik benang merahnya 65 ke bawah, itu banyak kejadian-kejadian peristiwa PKI.

“PKI sebagai partai dalam struktur organisasi negara itu masuk dalam kekuasaan, karena dalam membentuk pemerintahan adalah partai,” ujarnya.

Kemudian juga sistematis, tentu yang namanya partai itu mempunyai struktur organisasi, konsep-konsep dasar bagaimana kedepan, dan massif tentu tertata dengan baik.

“Unsur-unsur pemenuhan HAM berat (seperti itu) bisa didorong untuk diungkap di hadapan Komnas HAM,” tuturnya.

Selain itu, salah satu hal yang penting menurut Kaspudin, bukan hanya meluruskan sejarah tentunya juga menuntut keadilan, dan keadilan ini tidak akan didapat ketika Presiden tidak mau ikut campur dalam hal pasal ini.

Untuk itu, menurut Kaspudin, sama pentingnya juga adalah mendorong adanya Peraturan Presiden atau apa yang membentuk Peradilan HAM, karena tidak mungkin membuat undang-undang yang membutuhkan waktu tidak sedikit karena prosesnya lama.

Sementara itu, salah satu pengurus MUI Pusat, Ketua Bidang Hukum dan Perundang-undangan MUI, Basri Bermanda yang akrab disapa Buya Basri, mengatakan pihaknya mendapat data kejahatan orang-orang PKI saat beraksi dulu.

“Kita dapat data, sebelumnya PKI juga mendholimi banyak orang. Nah itu kita kaji. Jadi laporan pengaduan ini kita terima dulu, nanti ada mekanisme di pengurus untuk diputuskan langkah-langkah tindak lanjutnya seperti apa. Apa, misal dibentuk Tim Ad Hoc atau apa,” ujarnya.

Menurut Buya Basri, memang di Ad Hoc MUI belum ada yang spesifik terkait kasus kekejaman PKI. Untuk itu pihaknya akan segera melakukan koordinasi terkait laporan pengaduan korban kekejaman PKI yang baru-baru ini diterima MUI pusat.

“Ini baru menampung (laporan), jadi belum ada (pengambilan) keputusan,” ujarnya.

Lihat juga...