YMPS Minta Film-Film Berbau Komunis Ditarik dari Peredaran

JAKARTA — Akhir tahun bukan liburan bagi Yayasan Masyarakat Peduli Sejarah (YMPS). Keprihatinan terhadap pemutaranbalikan fakta dalam sejarah bangsa mengusik hati nurani  para aktivisnya, mulai dari Kyai Haji Sholahudin Wahid (Ketua Dewan Pembina YMPS dan Pimpinan Pesantren Tebu Ireng), Abdul Latief (Ketua Umum YMPS), Arukat Djaswadi (Ketua Dewan Pengawas), Taufiq Ismail.

Mereka bersama puluhan warga Indonesia yang keluarganya pernah menjadi korban kekejaman PKI khawatir bahwa generasi baru akan mengira bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah korban pembunuhan/pembantaian.

YMPS prihatin beredarnya film-film berbau paham Komunis, seperti di antaranya Film ‘Senyap’, Film ‘Jagal’, Film ‘Pulau Buru Tanah Air Beta’ dan film-film lainnya memberikan citra yang keliru.

Hal ini sangat bertolak belakang dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi karena justru PKI adalah pelaku pembunuhan/ pembantaian yang sangat biadab.

Mereka menguburkan korban pembantaiannya ke sumur di Lubang Buaya, Jakarta, yang digunakan untuk mengubur tujuh Jenderal Pahlawan Revolusi. PKI juga mengubur korbannya di sumur tua di tengah kebun tebu Rejosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Mediun. Tempat-tempat itu  jadi tempat penguburan massal korban pembantaian PKI.

Untuk itu, pengurus Yayasan Masyarakat Peduli Sejarah (YMPS) yang mengadukan pelanggaran HAM berat oleh PKI itu kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Jadilah akhir tahun merupakan hari-hari yang sibuk bagi YMPS menyuarakan masyarakat yang keluarganya jadi korban kekejaman PKI.

“Siapa pun yang mempunyai wewenang harus melakukan tindakan nyata dengan menghentikan aktivitas-aktivitas yang berkaitan Komunis, misalnya kegiatan Komnas HAM berkaitan pemutaran seluruh film yang berbau paham Komunis, seperti  Film ‘Senyap’,  ‘Jagal’, ‘Pulau Buru Tanah Air Beta’ dan film-film lainnya, yang berbau faham Komunis, atau menetapkan dalam status quo,” kata Dr. Sulistyowati, S.H., M.H., Koordinator Tim Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Yayasan Masyarakat Peduli Sejarah (YMPS), kepada Cendana News, di Ruang Asmara Nababan, Gedung Komnas HAM, Jl. Latuharhari No.4B, Menteng, Jakarta Pusat, beberapa waktu yang lalu.

Lebih lanjut, Sulistyowati menerangkan, bahwa para pihak yang berwenang harus menghentikan dan menarik dari peredaran film-film tersebut di atas yang mencitrakan bahwa bahwa PKI adalah korban pembunuhan/ pembantaian.

“Hal ini sangat bertolak belakang dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi karena justru PKI adalah pelaku pembunuhan/ pembantaian, “ terang Sulistyowati.

Menurut Sulistyowati, para pihak yang berwenang harus menghentikan kegiatan melakukan Pengadilan Rakyat Internasional (IPT 1965) baik di Indonesia maupun di luar negeri dan atau mengkampanyekan bahwa PKI adalah korban.

Sulistyowati menyampaikan, semua pihak harus tunduk dan patuh terhadap Tap MPRS Nomor: XXXV/MPRS/1986 tanggal 5 Juli 1986 dan Tap MPR RI Nomor: V/MPR/1973, tanggal 22 Maret 1973 serta Pasal 28 i ayat (1) UUD 1945.

“Kami Para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Yayasan Masyarakat Peduli Sejarah (YMPS) memerintahkan Komnas HAM untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana hukum yang berlaku, “ tegasnya.

“Kami juga memerintahkan Komnas HAM untuk menegakkan sapta marga terhadap setiap orang, kelompok dan organisasi yang menyebarkan paham Komunis-Marxis-Leninis yang mengancam Negara Republik Indonesia, “ tandasnya.

Beberapa Pejabat Komisioner dari Komnas HAM menerima dengan positif pengaduan para advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Yayasan Masyarakat Peduli Sejarah. Komnas HAM berjanji akan memproses secepatnya.

Lihat juga...