YMPS Minta Film-Film Berbau Komunis Ditarik dari Peredaran
JAKARTA — Akhir tahun bukan liburan bagi Yayasan Masyarakat Peduli Sejarah (YMPS). Keprihatinan terhadap pemutaranbalikan fakta dalam sejarah bangsa mengusik hati nurani para aktivisnya, mulai dari Kyai Haji Sholahudin Wahid (Ketua Dewan Pembina YMPS dan Pimpinan Pesantren Tebu Ireng), Abdul Latief (Ketua Umum YMPS), Arukat Djaswadi (Ketua Dewan Pengawas), Taufiq Ismail.
Mereka bersama puluhan warga Indonesia yang keluarganya pernah menjadi korban kekejaman PKI khawatir bahwa generasi baru akan mengira bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah korban pembunuhan/pembantaian.
YMPS prihatin beredarnya film-film berbau paham Komunis, seperti di antaranya Film ‘Senyap’, Film ‘Jagal’, Film ‘Pulau Buru Tanah Air Beta’ dan film-film lainnya memberikan citra yang keliru.
Hal ini sangat bertolak belakang dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi karena justru PKI adalah pelaku pembunuhan/ pembantaian yang sangat biadab.
Mereka menguburkan korban pembantaiannya ke sumur di Lubang Buaya, Jakarta, yang digunakan untuk mengubur tujuh Jenderal Pahlawan Revolusi. PKI juga mengubur korbannya di sumur tua di tengah kebun tebu Rejosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Mediun. Tempat-tempat itu jadi tempat penguburan massal korban pembantaian PKI.
Untuk itu, pengurus Yayasan Masyarakat Peduli Sejarah (YMPS) yang mengadukan pelanggaran HAM berat oleh PKI itu kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Jadilah akhir tahun merupakan hari-hari yang sibuk bagi YMPS menyuarakan masyarakat yang keluarganya jadi korban kekejaman PKI.
“Siapa pun yang mempunyai wewenang harus melakukan tindakan nyata dengan menghentikan aktivitas-aktivitas yang berkaitan Komunis, misalnya kegiatan Komnas HAM berkaitan pemutaran seluruh film yang berbau paham Komunis, seperti Film ‘Senyap’, ‘Jagal’, ‘Pulau Buru Tanah Air Beta’ dan film-film lainnya, yang berbau faham Komunis, atau menetapkan dalam status quo,” kata Dr. Sulistyowati, S.H., M.H., Koordinator Tim Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Yayasan Masyarakat Peduli Sejarah (YMPS), kepada Cendana News, di Ruang Asmara Nababan, Gedung Komnas HAM, Jl. Latuharhari No.4B, Menteng, Jakarta Pusat, beberapa waktu yang lalu.