Zaman Orba, Industri Padat Karya Tumbuh Subur

JAKARTA – Mulai Januari 2018, Presiden Jokowi menetapkan pola baru dalam pemanfaatan dana desa se-Indonesia. Alokasi dana desa bakal difokuskan ke sektor padat karya.

Ketua Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng, mengapresiasi program padat karya yang dicanangkan Jokowi.

Namun demikian, dia mengimbau program padat karya harus jelas road map-nya mau dibawa ke mana.

“Ubah dulu RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik), ubah dulu proyek 55.000 triliun infrastruktur. Karena padat karyanya susah di situ,” kata Daeng kepada Cendana News ditemui usai diskusi “Pertumbuhan Ekonomi Stagnan 5 Persen, Indonesia Tertinggal Negara Tetangga” di Jakarta, belum lama ini.

Misalnya, kata dia, jalan tol. Ini susah menerapkan program padat karya. Kalau jalan biasa atau jalan kampung yang melintasi desa-desa itu padat karya gampang. Listrik 35.000 mega watt, tidak bisa padat karya. Itu teknologi begitu juga dengan MRT dan LRT.

“Padat karya itu industri-industri yang serapan tenaga kerjanya sangat optimal. Misalnya, bikin jalan besar-besaran dikerjakan oleh tenaga manusia,” ungkap Daeng.

Daeng juga mencontohkan, padat karya itu seperti halnya industri tekstil atau tembakau dan rokok, cara melintingnya menggunakan tenaga manusia.

“Itu padat karya semua. Kalau padat karya jalan tol, dimana padat karyanya, mesin-mesin peralatan berat semua, orangnya paling berapa,” kata Deang.

Daeng menegaskan, bahwa kalau pemerintah ingin menerapkan program padat karya, maka road map-nya diubah seluruhnya dengan orientasi sebesar-besarnya untuk menciptakan lapangan kerja. Bukan mengambil teknologi yang berat-berat, yang sebetulnya tidak diperlukan.