2018, Dana Desa di NTB, Meningkat

260

MATARAM – Pemerintah pusat melalui Kementerian Desa tahun 2018 menaikkan anggaran Dana Desa (DD) untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar Rp983,3 miliar. Jumlah tersebut lebih besar jika dibandingkan DD tahun 2017 yang hanya sebesar Rp865 miliar.

“Khusus DD NTB pada tahun 2018 sekarang ini mengalami kenaikan lebih besar dibandingkan DD tahun 2017, yaitu sebesar Rp983,3 miliar,” kata Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Wilayah NTB, Taukhid di Mataram, Jumat (12/1/2018).

Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 13,66 persen dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2017. Alokasi tersebut telah sejalan dengan tren peningkatan secara nasional, kendati pagu anggaran tetap, yaitu Rp60 miliar.

Dari delapan Kabupaten/Kota yang ada di NTB, Kabupaten Lombok Timur termasuk kabupaten dengan nilai DD paling besar yaitu dari Rp209,3 miliar menjadi Rp253,3 miliar disusul Kabupaten Lombok Tengah dari Rp118,5 miliar menjadi Rp155,4 miliar.

Kabupatek Lombok Barat dari Rp108,7 miliar menjadi Rp128,76 miliar, Kabupaten Lombok Utara dari Rp32,8 miliar menjadi Rp49,8 miliar. Kabupaten Bima dari Rp155,2 miliar menjadi Rp156,5 miliar, Kabupaten Dompu dari Rp61,1 miliar menjadi Rp63,1 miliar, Kabupaten Sumbawa Barat dari Rp47,7 miliar menjadi Rp52,3 miliar.

“Secara umum semua mengalami kenaikan, dengan nilai bervariasi, kecuali Kabupaten Sumbawa yang turun. Saya juga tidak tahu kenapa, tapi ya kita sama-sama introspeksi,” ujar Taukhid.

Mengenai besaran kenaikan DD setiap kabupaten dan 995 desa yang ada sendiri tetap dilakukan berdasarkan luasan wilayah, jumlah penduduk dan kondisi geografis wilayah serta desa.

Sebelumnya, Gubernur NTB, Zainul Majdi berharap, dengan adanya kenaikan DD tersebut perangkat pemerintahan di desa dapat menggunakan dana desa itu dengan penuh tanggung jawab dan menghasilkan sesuatu yang bisa dinikmati oleh masyarakat

“Harus lebih memberikan kemanfaatan bagi masyarakat desa, melalui kebijakan pembangunan yang dijalankan dengan sistem padat karya,” katanya.

Dikatakan, selama ini pemanfaatan dana desa di sejumlah desa di NTB terbilang bagus. Terbukti dengan terpilihnya lima desa sebagai Desa Prospektif Penyelenggara Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2016.

Lima desa tersebut yaitu Aikmel Utara Kecamatan Aikmel Lombok Timur, Desa Baru Tahan Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa, Desa Leu Kecamatan Bolo Bima, Desa Montong Gamang Kecamatan Kopang Lombok Tengah, dan Desa Karang Bajo Kecamatan Bayan Lombok Utara.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.