Amankan Pilkada, POLRI Efektifkan Sentra GAKKUMDU

Editor: Koko Triarko

JAKARTA — Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akan melakukan pemetaan yang lebih komprehensif terhadap daerah yang rawan konflik keamanan jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 Juni 2018 mendatang.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Tito Karnavian, mengatakan, Polri juga akan melakukan koordinasi yang lebih solid antar kementerian/lembaga dalam penyelenggaraan Pilkada, dalam hal pelaksanaan tiap tahapan, maupun penegakkan hukum atas berbagai jenis pelanggaran dengan mengefektifkan sentra penegakkan hukum terpadu (Gakkumdu).

“Kami akan efektif terapkan (Gakkumdu), untuk mengolah laporan masyarakat terkait tindak pidana, itu tugas kami,” tutur Tito, usai rapat konsultasi bersama pimpinan DPR RI, Mendagri, KPU, Bawaslu dan Kejaksaan Agung di Ruang Pansus B, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (11/1/2018).

Untuk itu, Tito berharap, semua aparat baik ASN, TNI dan Polri harus senantiasa menjaga netralitas dalam Pilkada dan menjaga profesionalitas, guna untuk menghindari ‘abuse of power’.

Guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi, Tito pun meminta agar semua pihak yang berkompetisi dalam Pilkada tersebut mematuhi ketentuan dan peraturan pelaksanaan kampanye, untuk mencegah politik uang kampanye hitam isu SARA yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Selain itu, Tito mengatakan, ada hal yang berkembang di masyarakat jelang Pilkada serentak, yakni terkait ijazah palsu dan money politics. Namun, perihal kajiannya nanti akan dibicarakan lebih detail dengan Jampidum Kejaksaan Agung dan Bawaslu RI secara internal.

Jika ada isu ijazah palsu dari para calon kepala daerah yang beredar di publik, Tito memastikan Polri akan membahasnya lebih lanjut, secara teknis dengan para penyelenggara Pilkada itu sendiri. “Kalau disepakati, kita juga setuju, kalau gak disepakati, Oke juga, apabila Polri memanggil yang bersangkutan, jangan dikatakan kriminalisasi,” tegas Tito.

Kendati demikian, Tito berharap, hambatan teknis dan administrasi Pilkada itu segera diselesaikan oleh Penyelenggara Pilkada, demi berlangsungnya Pilkada Serentak 2018 yang damai aman dan lancar.

“Semoga Pilkada 2018 berjalan aman terkendali dan berkualitas, karena Pilkada merupakan Sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat,” tutupnya.

Komentar