Apklindo Kalsel Usulkan Perda Bisnis ‘Outsourcing’

BANJARMASIN — Banyaknya pelaku usaha outsourcing jasa cleaning service (pelayanan kebersihan) di Kalimantan Selatan, membuat persaingan bisnis jasa ini kian kompetitif sekarang. Seiring kompetitif persaingannya, perang harga jasa sudah mulai tidak terhindarkan oleh masing-masing pelaku jasa outsourcing cleaning service agar bisa memenangkan tender.

Ketua Asosiasi Perusahaan Klining Servis Indonesia (Apklindo) Kalsel Deddy Subiantoro berharap ada sebuah payung hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) untuk bisa mengatur terkait standar harga jasa pelaku usaha outsourcing jasa pelayanan kebersihan di Kalsel.

“Ini penting supaya tidak ada lagi penawaran harga yang tidak wajar. Karena kalau harganya terlalu murah pasti yang akan dikorbankan adalah kesejahteraan pekerja outsourcingnya,” tegas pemilik PT Vistra Utama itu, Kamis (25/1/2018).

Banyak sekali kini dilihatnya, karena kompetisi harga jasa yang sudah tidak sehat, pegawai outsourcing jasa pelayanan kebersihan tidak mendapatkan gajih yang cukup hingga tidak dilengkapi dengan jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan hingga Ketenagakerjaan.

“Ini tentunya tidaklah dibenarkan, karena itulah perlu diatur terkait standar harga jasanya. Bahkan dalam Perda tersebut juga diatur terkait hak yang harus dipenuhi oleh perusahaan kepada para pekerja outsourcingnya,” katanya.

Akan lebih baik malah, bukan hanya outsorcing cleaning service saja yang diatur, namun juga seluruh jenis outsourcing lainnya. Hal itu karena hampir semua jenis pelaku outsourcing persaingan harga tendernya dilihatnya sudah tidak sehat lagi.

“Lalu kalau bisa dalam Perda tersebut dimasukkan juga terkait adanya kewajiban perusahaan luar untuk mengakomodir pekerja dari outsourcing lokal. Karena kini mereka bisa membentuk sendiri anak perusahaan outsourcingnya, sehingga pelaku jasa outsourcing lokal tidak bisa lagi mendapatkan tender karena sudah dimonopoli,” ungkapnya.

Sebelumnya, salah satu pelaku jasa outsourcing jasa pembersih di Banjarmasin, Kumala Sari mengakui, kian kompetitifnya persaingan bisnis outsourcing jasa pelayanan kebersihan sekarang di Banua (Kalimantan Selatan).

Bahkan tidak jarang agar bisa memenangkan tender di pemerintahan, BUMD, BUMN hingga perusahaan swasta, pelaku jasa outsourcing melakukan cara-cara yang tidak sehat, yakni dengan menawarkan harga jasa yang di bawah standar.

“Akibatnya pegawai outsourcing  menjadi korban. Mereka dibayar di bawah standar hingga tidak memiliki jaminan sosial. Ini kan tentu tidak dibenarkan dan harus segera dicarikan solusi agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi,” pungkasnya.

Lihat juga...