Bulog Meulaboh Siapkan 30 Rumah Pangan Kita

Ilustrasi. Dokumentasi CDN

MEULABOH – Perum Bulog Divisi Regional Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, mempersiapkan 30 unit rumah pangan kita (RPK) yang diintegrasikan sebagai e-warong penyaluran Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) di wilayah kerjanya.

Kepala Perum Bulog Sub Divre Meulaboh, Ade Mulyani, di Meulaboh, Jumat, mengatakan, pemerintah berencana menyalurkan bantuan untuk keluarga penerima manfaat (KPM) dalam bentuk logistik di tempat khusus atau e-warong yang disiapkan.

“Dalam program BPNT ini, Bulog menyediakan e-warong. Untuk wilayah Meulaboh sudah kita siapkan 30 unit RPK tempat penyedia logistik. Sejauh ini wilayah kita belum, baru dua kabupaten di Aceh yang sudah menggulirkan bantuan e-warong itu,” sebutnya.

Pemerintah berencana menyalurkan program BPNT dan program bantuan sosial beras sejahtera (Bansos rastra) untuk tahun 2018 kepada 15.498.936 keluarga penerima manfaat yang tersebar di 514 kabupaten/ kota di Indonesia.

BNPT akan disalurkan dalam empat tahap, yakni Februari, Maret, Juli dan Agustus 2018, masyarakat bisa memilih bahan pangan seperti beras, migor maupun gula yang dikehendaki menggunakan uang yang akan diberikan dalam kartu elektronik.

Ade Mulyani, menyampaikan, sejauh ini pihaknya masih melakukan koordinasi dengan instansi terkait di daerah dan menanti petunjuk teknis dari pemerintah atasan terkait pelaksanaan program BPNT dan bansos rastra di empat kabupaten wilayah kerjanya.

“Jumat (12/1) kita mengadakan pertemuan dengan kepala daerah Aceh Barat dan pihak terkait membicarakan persoalan ini. Kalau kita dari Bulog sudah siap, e-warong sudah kita sediakan dan stok beras untuk bansos rastra, juga sudah disiapkan,” sebutnya.

Terkait jumlah penerima, pihak Bulog tetap mengacu pada data yang telah diberikan oleh pemerintah selama ini, pihaknya tidak berwenang melakukan revisi jumlah penerima ataupun menentukan jadwal pendistribusian karena telah ada ketentuannya.

Sementara itu Kepala Dinas Pangan Aceh Barat, Ir Nasrita menerangkan, untuk wilayah setempat sudah diusulkan sekitar 16 ribu rumah tangga miskin yang akan dikonversikan menerima program BPNT 2018.

Kata dia, masih ada hal yang perlu dibenahi sebelum dimulainya pendistribusian, terutama menyangkut validasi data penerima karena data yang digunakan sudah berselang tahun tidak sesuai lagi dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

“Siapa menjamin tidak ada warga yang komplain, apalagi data penerima itukan masih data lama dan belum direvisi. Saya pikir untuk kondisi sosial ekonomi penerima manfaat hari ini, itu ada yang sudah berubah dan ada yang berhak justru belum dapat,” katanya. (Ant)

Komentar