Butuh Sebuah Aturan Hukum Tangkal LGBT di Sumbar

166

PADANG — Menyikapi cukup banyaknya masyarakat di Sumatera Barat (Sumbar) yang mencuat terlibat Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). Pemerintah Provinsi Sumbar terlihat serius untuk menangkal perkembangan LGBT di daerah yang memiliki falsafah Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) itu.

Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit yang merupakan kepala daerah paling menentang keberadaan LGBT di Sumbar, menyatakan, pada tahun lalu dirinya telah menegaskan bahwa masyarakat Sumbar yang terlibat LGBT harus angkat kaki dari Sumbar, karena LGBT sangat bertentangan dengan agama Islam dan bertolak belakang dengan ABS-SBK.

“Saya sudah sering menggelar rapat bersama tim kesehatan, tokoh agama, dan pihak-pihak lainnya, untuk membahas persoalan penangkalan perkembangan LGBT di Sumbar,” katanya, Jumat (12/1/2018).

Bahkan untuk mengetahui persoalan sehingga mencuatnya LGBT, Pemprov Sumbar turut membentuk sebuah tim survei, yang terdiri dari psikolog, dokter-dokter di sejumlah rumah sakit, dan sejumlah tokoh agama. Hasil sementara yang didapatkan, ternyata LGBT telah berkembang hingga ribuan orang, yang terbanyak itu berada di Kota Padang.

Nasrul menyebutkan dari keterangan sejumlah dokter, salah satu penyebab cukup banyaknya orang di Sumbar yang terkena virus HIV AIDS, bersumber dari berkembangnya LGBT. Penyakit dari LGBT itu, ditularkan melalui hubungan yang dilakukan para gay ataupun lesbi.

“Jadi setelah pasangan gay itu berhubungan, salah satu dari mereka pada awalnya tidak ada terkena HIV AIDS. Misalnya si A mengidap HIV AIDS, sementara si B tidak terkena HIV AIDS. Namun akibat dari mereka melakukan hubungan, si B pun terkena HIV AIDS. Cara berkembangnya, si B pun mencari pasangan lain, dan hingga terus-turusan berantai. LGBT seakan menjadi sumber HIV AIDS,” sebutnya.

Untuk itu, Nasrul melihat perlu ada sebuah aturan hukum untuk penangkalan perkembangan dan mengobati para LGBT itu. Bisa jadi, perlu dibuat Peraturan Daerah (Perda), atau bahkan merevisi Perda Anti Maksiat yang telah ada.

Menurutnya, jika upaya yang dilakukan semacam rapat dan bentuk tim survei, akan sulit untuk menyelesaikan generasi di Sumbar dari pengaruh ataupun ancaman LGBT. Mengingat LGBT di Sumbar telah mencapai jumlah ribuan.

Sementara itu Ketua Komisi V DPRD Sumbar Hidayat mengatakan hal yang harus dilakukan ialah perlu adanya regulasi. Seperti Perda Anti Maksiat, saat ini dalam Perda Anti Maksiat itu memang tidak ada penjelasan soal LGBT. Maka dari itu, perlu ada opsi, apakah harus direvisi Perda Anti Maksiat, atau ada Perda baru.

Melihat adanya keseriusan Pemprov Sumbar untuk menangkal perkembangan LGBT itu, Hidayat menyatakan boleh Program Pembentukan Perda (Propemperda) direvisi, sehingga tidak perlu menunggu tahun depan.

“Jika naskah akademik revisi Perda Anti Maksiat segera masuk, 2 atau 3 bulan bisa selesai,” ucapnya.

Selain itu, Hidayat juga mengusulkan agar Masjid Raya Sumbar dalam pengelolaannya juga harus menyedikan pos tempat menyampaikan kegelisahan umat, termasuk itu tentang kegelisahan tentang LGBT.

Menurutnya pos tempat menyampaikan kegelisahan umat itu juga merupakan salah satu upaya penangkalan. Karena nantinya juga ada ahli agama yang standby di Masjid Raya Sumbar, yang dapat memberikan pencerahan kepada orang yang datang ke pos dimaksud.

“Ini bentuk penangkalan dan juga bukti pemerintah hadir untuk masyarakat. Meski pun tidak Perda, deklarasi anti LGBT seluruh pihak secara bersama-sama juga bisa jadi opsi,” tegasnya.

Terkait jumlah LGBT di Sumbar, Ketua Perhimpunan Konselor VCT HIV Sumbar Katherina Welong juga mengatakan, informasi estimasi keberadaan lebih dari lima ribu Lelaki Seks Lelaki (LSL/Gay) di Sumbar. Jumlah itu bukan angka yang berlebihan, karena hampir sesuai dengan data LSL yang melakukan konseling pada konselor VCT HIV di Sumbar.

“Yang melakukan pemetaan LSL itu KPA. Estimasinya ada 5.000 kalau kita sinkronkan dengan data yang dikonseling konselor di kabupaten/kota, jumlahnya memang mendekati,” ungkapnya.

Baca Juga
Lihat juga...