DIY Tidak Serta Merta Terima Beras Impor

184

YOGYAKARTA – Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyatakan tidak serta merta menerima pasokan beras impor ke wilayahnya. Beras impor bisa diterima masuk setelah dipastikan adanya kebutuhan mendesak dari konsumen di daerah setempat.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tri Saktiyana menyebut, pihaknya baru melakukan kajian terhadap situasi perdagangan beras di masyarakat. “Kami akan menentukan perlu atau tidak tambahan beras dari luar. Baru kami kaji kapan dan berapa angkanya,” katanya, Jumat (12/1/2018).

Menurut Tri, sebelum memutuskan menerima pasokan beras dari luar daerah atau impor, Disperindag DIY akan memprioritaskan pengendalian harga beras dengan menggandeng Badan Urusan Logistik (Bulog) DIY. Bersama Bulog DIY, Disperindag DIY akan melakukan penawaran ke pemerintah kabupaten dan kota mengenai perlu atau tidaknya penyelenggaraan operasi pasar (OP) beras.

“Kami akan lihat apakah ada gejolak harga beras signifikan di pasar lokal. Kami akan semaksimal mungkin mengendalikan harga beras di DIY. Akan kami tawari perlu OP atau tidak, kapan waktunya dan seberapa banyak kebutuhannya,” jelasnya.

Selain itu Disperindag DIY juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan tentang pengelolaan tata niaga beras yang diharapkan menjadi solusi menekan lonjakan harga komoditas itu di pasaran.

Sementara itu berdasarkan pantauan Disperindag DIY di Pasar Beringharjo, Pasar Kranggan, dan Pasar Demangan, harga beras IR I naik dari Rp11.000 menjadi Rp11.200 per kg, IR II naik dari Rp10.400 menjadi Rp10.500 per kg.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan keputusan pemerintah untuk mengimpor 500.000 ton beras karena persediaan beras di dalam negeri masih kurang.  Keputusan Pemerintah untuk mendatangkan beras dari Vietnam dan Thailand tersebut diambil setelah melakukan operasi pasar sejak November – Desember 2017 lalu.

Hasilnya, operasi pasar tersebut tidak terlalu memberi pengaruh terhadap penurunan harga. Bahkan, pada awal Januari 2018, harga beras medium berada di kisaran Rp11.000 per kilogram, atau di atas harga eceran tertinggi (HET) yakni Rp9.450.

Terpisah, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) DIY bersama Satuan Tugas Pangan setempat meningkatkan pengawasan terhadap potensi munculnya spekulan harga atau pasokan beras di saat harga komoditas itu sedang melambung. Dari pemantauan yang dilakukan, TPID DIY dan Satgas Pangan DIY masih belum mendapatkan laporan adanya spekulan harga beras.

“Jangan sampai dalam posisi seperti ini ada yang memanfaatkan untuk spekulasi harga. Sampai sekarang saya belum menerima laporannya,” kata kata Ketua III TPID DIY Budi Hanoto yang juga Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Yogyakarta.

Menurutnya, TPID DIY memang melihat adanya lonjakan harga beras di pasaran. Lonjakan harga itu, jika mengacu data sementara antara lain dipicu oleh tingginya permintaan komoditas tersebut pascabencana siklon tropis Cempaka pada penghujung 2017.

Bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) DIY dan Badan Urusan Logistik (Bulog) Divre DIY, menurut dia, TPID juga terus memastikan pasokan beras di lima kabupaten dan kota tetap terjaga.

Meski demikian, Budi belum melihat dampak kenaikan harga beras itu terhadap laju inflasi di DIY pada awal tahun ini. “Kami melihat stok beras di Bulog cukup bisa sampai beberapa bulan ke depan. Disperindag DIY juga berkomitmen menggelar operasi pasar (OP) beras untuk mengendalikan harga,” pungkasnya. (Ant)

Baca Juga
Lihat juga...