Fenomena Calon Tunggal di Pilkada

129

JAKARTA — Fenomena calon tunggal di daerah yang menyelenggaarakan pemilihan kepala daerah serentak mengalami peningkatan sejak pelaksanaan pilkada serentak digelar untuk pertama kalinya pada 2015.

Pada 9 Desember 2015, dari 269 daerah yang menyelenggarakan pilkada, tiga di antaranya hanya terdapat satu pasangan calon mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Tiga daerah itu, Kabupaten Blitar Jatim, Kabupaten Tasikmalaya Jabar dan Kabupaten Timor Tengah Utara NTT, mengerucut setelah dilakukan perpanjangan masa pendaftaran oleh KPU, demi mendapatkan rival bagi pasangan calon tunggal tersebut.

Kemudian pada penyelenggaraan pilkada serentak gelombang kedua, pada 15 Februari 2017, keberadaan pasangan calon tunggal meningkat tiga kali lipat yakni hingga sembilan pasangan di enam kabupaten dan tiga kota.

Kesembilan daerah dengan pasangan calon tunggal tersebut adalah Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Tulang Bawang Selatan, Kabupaten Pati, Kabupaten Landak, Kabupaten Buton, Kabupaten Maluku Tengah, Kota Jayapura, Kabupaten Tambrauw dan Kota Sorong.

Kini, pada tahap pendaftaran bakal pasangan calon peserta pilkada serentak gelombang ketiga, potensi pasangan calon tunggal terjadi di 13 kabupaten-kota.

Ke-13 daerah tersebut adalah Kota Prabumulih, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Tapin, Kabupaten Puncak, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Padang Lawas Utara.

Keberadaan pasangan calon tunggal sebenarnya bukan suatu hal yang tabu dalam penyelenggaraan pilkada. Undang-undang di Indonesia memperbolehkan pelaksanaan pilkada berlangsung hanya dengan satu pasangan calon.

Diizinkannya pilkada dengan hanya satu pasangan calon tersebut terjadi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas permohonan hak uji materi atau “judicial review” terhadap UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Hakim konstitusi, dalam pertimbangannya, menilai UU Pilkada tersebut sebagai alat pelaksana perwujudan kedaulatan rakyat melalui pemilihan kepala daerah secara langsung.

Sementara itu, norma UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, yang mengharuskan pelaksanaan pemungutan suara pilkada sekurang-kurangnya ada dua pasangan calon, dinilai dapat mengakibatkan kekosongan hukum jika hanya ada satu peserta yang mendaftar.

Perombakan dukungan Meskipun dalam Undang-undang Pilkada tidak dilarang untuk menyelenggarakan pemilihan umum hanya dengan satu peserta, KPU tetap berupaya memberikan kesempatan pendaftaran bagi daerah dengan satu pasangan calon peserta pilkada.

“Jadi, perintah Mahkamah Konstitusi itu begini, pasangan calon tunggal itu boleh dilaksanakan (pemungutan suaranya) kalau KPU telah bersungguh-sungguh mengupayakan agar tidak terjadi paslon tunggal,” kata Ketua KPU RI Arief Budiman di Jakarta, Minggu.

Dengan demikian, KPU memberikan dua solusi bagi partai politik dan bakal pasangan calon kepala daerah supaya di 13 daerah tersebut tidak hanya memiliki satu peserta pilkada.

Pertama, KPU memberikan kesempatan dengan membuka kembali masa pendaftaran di daerah yang pada masa pendaftaran 8 – 10 Januari lalu hanya terdapat satu pasangan calon.

KPU pun kembali melakukan sosialisasi kepada partai politik pada 11 – 13 Januari lalu dan membuka lagi masa pendaftaran di 13 kabupaten-kota mulai Minggu hingga Selasa (16/1).

Kedua, KPU mengizinkan bakal pasangan calon untuk membongkar pasang lagi susunan koalisi dan dukungan partai politik, supaya bisa memenuhi syarat minimal 20 persen dari total jumlah kursi di DPRD setempat.

“Kami mempersilahkan koalisi pasangan calon yang ada supaya boleh untuk ‘dibongkar’, siapa tau (bakal pasangan calon) yang lain jadi punya kesempatan,” tambah Arief Budiman.

Penyusunan kembali koalisi partai tersebut ada syaratnya, yakni apabila partai politik yang belum memberikan dukungannya kepada bakal pasangan calon di 13 daerah itu memiliki persentase kursi kurang dari 20 persen di DPRD kabupaten-kota.

“Karena beberapa kali kami membuka perpanjangan masa pendaftaran, partai yang mendaftar (paslon tunggal) ini jumlahnya kurang dari 20 persen. Jadi ya tetap tidak akan bisa mendaftar. Itulah mengapa kami mempersilahkan kalau kurang dari 20 persen, silakan dibongkar lalu berkoalisi dengan partai politik yang belum mendaftar,” jelasnya.

Dominasi Petahana Pegiat pemilu dan demokrasi, Titi Anggraini menemukan fenomena pasangan calon tunggal dalam pendaftaran pilkada didominasi oleh petahana yang ingin kembali menjadi penguasa daerah untuk kedua kalinya.

Pada pelaksanaan Pilkada 2017, Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) itu menemukan data statistik, yakni sebanyak 90 persen calon tunggal merupakan petahana atau figur yang memiliki relasi dengan penguasa daerah setempat.

Meningkatnya jumlah pasangan calon tunggal pada pilkada menunjukkan lemahnya kesadaran partai politik bahwa demokrasi perlu dipupuk di daerah melalui pelaksanaan pilkada.

Keberadaan pasangan calon tunggal tidak lepas dari keterlibatan partai politik selaku mesin penggerak demokrasi di pemilu daerah. Partai politik banyak memberikan dukungannya kepada para petahana di daerah yang kurang memiliki tokoh sebagai calon kepala daerah.

Keberadaan calon tunggal dalam pelaksanaan pilkada bukan bentuk pendewasaan demokrasi di daerah, karena kontestasi untuk menjadi pelayan masyarakat tidak terjadi.

Apabila hingga tenggat perpanjangan masa pendaftaran tidak juga didapat lawan, maka bakal pasangan calon yang memenuhi persyaratan sebagai peserta pilkada akan melawan kolom kosong dalam surat suara.

Selanjutnya, jika dalam pemilihan tersebut sang pasangan calon tunggal kalah dengan kolom kosong, maka pelaksanaan pilkada di daerah tersebut akan kembali dibuka satu tahun kemudian; dan pasangan calon tunggal yang kalah tetap dapat mendaftatr kembali.

Sementara jabatan kepala daerah akan diisi oleh penjabat sementara Oleh Menteri Dalam Negeri. [Ant]

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.