banner lebaran

Gamawan Fauzi dan Diah Anggraeni, Bersaksi di Sidang Setnov

72

JAKARTA – Sejumlah saksi dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam persidangan lanjutan kasus perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) proyek pengadaan e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto (Setnov).

Persidangan berlangsung di Ruang Sidang Mr. Koesoemah Atmadja, Jalan Bungur Besar Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Berdasarkan pantauan Cendana News langsung dari Gedung Pemgadilan Tipikor Jakarta melaporkan bahwa saksi atas nama Gamawan Fauzi, mantan Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia dan Diah Anggraeni, mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, bersama sejumlah saksi lainnya telah memberikan keterangan seputar proyek pengadaan e-KTP, secara bergantian.

Yanto, Ketua Majelis Hakim yang memimpin jalannya persidangan menjelaskan bahwa sejumlah saksi yang dihadirkan terlebih dahulu disumpah menurut agama dan keyakinan masing-masing sebelum mereka memberikan keterangan dalam persidangan. Yanto juga mengingatkan ancaman hukuman pidana jika nantinya ada saksi yang kemudian terbukti berbohong dan tidak memberikan keterangan atau informasi yang sesungguhnya atau memberikan kesaksian palsu.

Sedikitnya ada 5 saksi yang dihadirkan, namun saksi yang paling utama adalah Gamawan Fauzi dan Diah Anggraeni. Saksi Gamawan Fauzi dan Diah Anggraeni diduga mengetahui mulai dari tahap perencanaan, pembahasan hingga pemganggaran proyek pengadaan e-KTP. Majelis Hakim dalam persidangan juga sempat menanyakan seputar sumber pendanaan atau pengganggaran proyek e-KTP yang diperkirakan telah menghabiskan anggaran APBN sebesar 5,9 triliun rupiah.

“Saudara Gamawan Fauzi dan Diah Anggraeni, bagaimana sebenarnya terkait penganggaran proyek pengadaan e-KTP, kan awalnya, rencananya menggunakan dana anggaran hibah dari luar negeri, lalu mengapa kemudian berubah menggunakan dana anggaran dari ABPN 2011 dan 2012?” tanya Yanto, Ketua Majelis Hakim di Gedung Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (29/1/2018).

“Yang Mulia sebenarnya proyek e-KTP pada awalnya direncanakan akan menggunakan dana Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN), namun dalam perkembangannya akhirnya Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mengusulkan atau memutuskan untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jadi Komisi II DPR RI yang mengusulkan perubahan tersebut bukan Pemerintah atau Kemendagri,” jawab Gamawan Fauzi.

Menurut kesaksian Gamawan Fauzi, Komisi II DPR mungkin mempunyai pertimbangan bahwa pengalihan skema pembiayaan dari PHLN menjadi APBN bertujuan untuk mengurangi potensi kerawanan akibat kebocoran anggaran jika nantinya pembiayaan proyek pengadaan e-KTP menggunakan skema pendanaan dari pinjaman luar negeri.

Sementara itu saksi lainnya yaitu Diah Anggraeni dalam persidangan juga mengungkapkan bahwa dirinya saat itu masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, mengaku tidak mengetahui secara detil perihal pengalihan terkait penganggaran proyek pengadaan e-KTP tersebut. Sebagai bawahan, dirinya hanya sebatas melaksanakan perintah sesuai dengan arahan Mendagri yang pada saat itu masih dijabat oleh Gamawan Fauzi.

Yanto, Ketua Majelis Hakim dalam persidangan Setya Novanto. Foto: Eko Sulestyono
Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.