Gubernur DKI Perlu Beri Sanksi Lurah Kecolongan Produksi Narkoba

84

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, meminta Gubernur DKI, Anies Baswedan, memberikan sanksi tegas kepada lurah yang kecolongan adanya ‘home industry‘ narkoba di Kampung Ambon, Cengkareng Barat, Jakarta Barat, yang digerebek pada Rabu (24/1).

“Ditemukannya bahan pembuat narkoba menggambarkan adanya proses produksi yang akan dilakukan. Jakarta bukan hanya menjadi wilayah peredaran, tapi juga pembuatan,” kata Sahroni, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (29/1/2018).

Penggerebekan di Kampung Ambon, Cengkareng Barat, itu dinilainya sebagai gambaran masih berpotensinya Jakarta tak hanya sebagai wilayah pemasaran, namun juga produksi.

Sahroni mengatakan, tiga penggerebakan tempat produksi di Jakarta pada Desember 2017 lalu oleh Polri dan BNN, memperkuat Jakarta telah menjadi surga para bandar narkoba.

“Bukan hanya kontrakan, tapi juga apartemen dan bahkan diskotik dipakai sebagai lokasi produksi narkoba,” katanya.

Ia pun mengingatkan, bahwa pemberantasan narkoba bukan hanya menjadi tugas dari Polri dan BNN belaka, tapi juga Pemprov DKI.

Dengan adanya sanksi, lurah sebagai perwakilan pemerintah daerah, kata Sahroni, akan lebih memaksimalkan peran RW dan RT di wilayahnya untuk mengantisipasi pembuatan dan peredakan narkoba.

“Pemprov DKI harus bertindak tegas. Berikan sanksi tegas terhadap lurah yang kecolongan ada produksi narkoba di wilayahnya. Sebaliknya, berikan reward terhadap lurah yang melaporkan adanya aksi pembuatan narkoba kepada aparat berwajib,” jelasnya.

Seperti yang diberitakan media, selain menangkap enam orang tersangka, tim gabungan Polres Jakarta Barat, Polsek Cengkareng, Polda Metro Jaya dan Kodim yang melakukan penggerebekan di Kampung Ambon turut mengamankan 18 kilogram bahan pembuat narkoba dan senjata api.

Dalam kesempatan yang sama, Sahroni mengemukakan, persoalan narkoba tak serta-merta dapat diatasi dengan melakukan penangkapan belaka.

Kejaksaan dan pengadilan dinilai memiliki peran penting dalam memberikan hukuman sebagai efek jera para pembuat, pengedar, maupun pelaku penyalahgunaan narkoba.

Hukuman berat, kata di, layak diberikan kepada para pengedar narkoba. Tak hanya itu, para pegawai negeri, terlebih yang telah berstatus sebagai pimpinan di instansi tempatnya bekerja juga patut menerima hukuman berat, bila kedapatan mengkonsumsi, apalagi mengedarkan narkoba.

“Mereka seharusnya menjadi contoh masyarakat. Bagaimana masyarakat menjadi anti narkoba bila pegawai negeri sipil saja mencontohkan mengkonsumsi zat terlarang itu,” ujarnya.

Ia menyayangkan rendahnya vonis rendah yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Manado terhadap mantan Kepala Bidang Pendaftaran Ekstensifikasi Penilaian Dirjen Pajak kantor Wilayah Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara (Kanwil Suluttenggomalut), Wahyu Nugroho atas kepemilikan narkoba berjenis sabu-sabu. Wahyu hanya divonis selama satu tahun penjara dan dikurangi masa tahanan.

“Padahal, jumlah barang bukti disita Polda Sulut sebanyak 30,41 gram, tapi pada saat persidangan barang bukti berkurang menjadi 0,5 gram saja,” ucapnya.

Ia meminta Jaksa Agung dan Komisi Yudisial mengawasi proses banding yang saat ini telah diajukan atas vonis Wahyu. (Ant)

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.