HNSI Minta Nelayan Diawasi Agar tak Masuki Perairan Malaysia

170

MEDAN – Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sumatera Utara, meminta aparat keamanan mengawasi nelayan tradisional setempat, agar tidak memasuki perairan Malaysia.

“Petugas Bakamla, TNI AL, polisi air, dan Satgas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dapat mencegah nelayan yang sedang mencari ikan, agar tidak sampai melakukan pelanggaran,” kata Wakil Ketua DPD HNSI Sumut, Nazli, di Medan, Senin (29/1/2018).

Selama ini, menurut dia, nelayan tradisional asal Kabupaten Langkat, Deliserdang, Batubara dan Tanjung Balai, Sumatera Utara, sering ditangkap polisi maritim Malaysia, karena dianggap memasuki perairan negara tersebut.

“Nelayan kecil tersebut, banyak yang tidak memahami mengenai batas wilayah perairan Indonesia dengan Malaysia,” ujar Nazli.

Ia menyebutkan, masih banyaknya terjadi penangkapan nelayan asal Sumatera Utara (Sumut) di Malaysia, karena kurangnya sosialisasi dan kapal yang mereka gunakan tidak dilengkapi radar untuk memantau batas wilayah kedua negara tersebut.

Sehubungan dengan itu, pemerintah atau Konsulat Jenderal RI di Pulang Pinang, dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumut perlu memikirkan atau mencari solusi permasalahan yang dialami nelayan tersebut.

“Nelayan yang sering menghadapi masalah hukum itu, dan ditahan dipenjara di Pulang Pinang, Malaysia adalah nelayan dari Langkat, karena sangat dekat dengan Selat Malaka,” ucapnya.

Nazli juga mengatakan, ketidaktahuan nelayan mengenai batas wilayah negara Indonesia itu, bisa saja disebabkan masalah pendidikan dan sumber daya manusia (SDM) yang mereka miliki.

Karena banyak nelayan tradisional di Sumut, dan rata-rata hanya memiliki pendidikan SD dan SMP, serta jarang hingga pendidikan tingkat SLTA. “Jadi, tidak mengherankan banyak nelayan tradisional terpaksa diamankan petugas maritim Malaysia, karena memasuki batas wilayah negara asing,” katanya.

Sebelumnya, enam nelayan tradisional asal Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, ditangkap polisi maritim Malaysia dan ditahan di penjara Pulau Penang untuk menunggu proses hukum.

Sementara, keluarga nelayan itu berharap pemerintah bisa secepatnya memulangkan mereka, kata Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Sumatera Utara Tajruddin Hasibuan, di Stabat, Jumat (26/1).

Tajruddin menjelaskan, keenam nelayan yang ditangkap polisi maritim Malaysia pada Kamis (18/1) sekitar pukul 16.00 WIB terdiri atas M Fahrolrozi (20) warga Jalan Babalan Gang Sampan kelurahan Brandan Timur kecamatan Babalan selaku nahkoda, Darussalam (33) warga Gang Aman Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lepan selaku Anak Buah Kapal (ABK) Lalu Muhammad Nur (27) warga Jalan Imam Bonjol Gang Sirat nomor 28 Kelurahan Brandan Timur kecamatan Babalan dan Mirza Dewantara (24) warga Jalan Babalan Pajak Ikan Lama kelurahan Brandan Timur kecamatan Babalan.

Ramadhani (20) warga Jalan Pelabuhan Lingkungan Satu Kelurahan Sei Bilah kecmatan Sei Lepan, Abdul Hamid (55) warga Jalan Imam Bonjol Gang Amal Kelurahan Brandan Timur kecamatan Babalan, semuanya anak buah kapal.

Tajruddin menjelaskan pula jika sebelumnya mereka pergi melaut Senin (15/1) sekitar pukul 20.30 WIB dengan menggunakan sarana perahu berkapasitas 5 GT dengan nama “Juanda” bergerak menuju laut dan melakukan kegiatan penangkapan ikan.

“Karena cuaca sangat ekstrem waktu itu para nelayan ini lalu berkemas untuk kembali pulang namun baru beberapa jam mereka kehilangan arah dan mereka sempat juga berkomunikasi dengan nelayan lainnya,” katanya.

Namun, beberapa saat kemudian sekitar pukul 16.00 WIB, perahu nelayan ini didekati oleh Polisi Maritim Malaysia akhirnya mereka digiring ke Pulau Penang. Keluarga hingga kini masih cemas bagaimana dengan kondisi mereka selama di sana. (Ant)

Baca Juga
Lihat juga...