Indonesia Menerapkan Prinsip-prinsip Ajaran Islam

192

SITUBONDO — Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah menerapkan prinsip-prinsip yang diajarkan Islam. Mekanisme check and balance di mana rakyat bisa mengawasi kerja aparatur negara, bahkan antar lembaga negara pun saling mengawasi merupakan salah satu indikator dari hal tersebut yang bisa dilihat.

Hal tersebut diungkapkan Dr. Nurul Ghufron dalam bedah buku ‘Fikih Tata Negara’ karya KH Afifudin Muhajir, sebagai pembanding dari buku tersebut, di Pondok Salafiyah Syafi’iyah Asembagus, Situbondo, Sabtu (13/1/2018).

Nuru Ghufron menyebut, negara juga menempatkan warga negaranya di posisi yang setara. Indikator lain yang bisa dirasakan adalah mekanisme pembentukan undang-undang pun dilakukan dengan bermusyawarah. “Misalnya saja dalam hal pemberantasan minuman keras, DPR merumuskannya dengan mengambil materi substansi dari Alqur’an dan hadis, melalui mekanisme musyawarah, tujuannya untuk kemanfaatan bagi masyarakat,” tuturnya.

Nurul memaparkan dialektika Alqur’an dan hadis selalu hadir bersama realitas kekinian. Dari buku  Fikih Tata Negara dicerahkan, bahwa Islam ditopang dengan tiga pondasi utama yaitu: tauhid, syariah dan akhlaq (tasawuf). Tauhid adalah keyakinan akan keesaan Allah adalah sesuatu yg mendasar, tidak berbeda dimanapun. Ihsan atau tasawwuf pun begitu, hubungan jiwa hamba dengan sang Khalik sangat pribadi dimanapun akan sama.

Sementara syariah (hukum) adalah dialektika nash Alqur’an dan hadis dengan realitas sosial. Islam memungkinkan berkembang dan berubah sesuai konteks sosialnya. Syariah Islam di Indonesia bisa berbeda dengan syariah Islam di Eropa, Amerika bahkan di kutub.

“Hal yang demikian tidak perlu dipersalahkan bahwa syariah di daerah yang berbeda dianggap tidak Islam. Demi pertimbangan kemaslahatan pada konteks masing-masing, hukum Islam boleh berubah dan karenanya berbeda. Hal inilah yang menunjukkan universalnya Islam,” jelas Nurul.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ini menyebutkan sesungguhnya buku Kyai Afifuddin tersebut hadir di waktu yang tepat. Kondisi saat ini, yaitu saat orang-orang sekuler meminta serta memaksa agama (Islam) dikeluarkan dari ketatanegaraan, disisi lain sebagian kalangan Islam yang meminta Islam dijadikan format dari seluruh ketatanegaraan.

Lebih lanjut ia menyarankan agar kedepannya buku yang dihasilkan dari kumpulan makalah KH Afifuddin untuk menjawab keresahan dalam pertanyaan yang diajukan kepada beliau, bisa dirumuskan menjadi sebuah buku khusus yang terstruktur. Sehingga bisa dilakukan pembahasan secara khusus tentang ketatanegaraan dalam perspektif Islam juga pada bidang spesifik ketatanegaraan yang semakin komplek dan detail.

Sementara itu, sang penulis buku, KH Afifuddin, mengatakan kehadiran sebuah negara bukanlah sebuah tujuan, tetapi alat untuk mencapai tujuan. Apa tujuan negara menurut Islam sama dengan tujuan syariat itu sendiri. Yaitu terwujudnya kemaslahatan manusia dunia dan akhirat.

“Itu merupakan tujuan syariat sekaligus tujuan kehadiran suatu negara. Sekali lagi, kehadiran negara bukanlah suatu tujuan, tetapi sarana meraih tujuan,” imbuh Wakil Pengasuh Pondok Pesantren Salafiah Syafi’iyah Sukorejo tersebut.

Ia menambahkan bahwa di dalam Alqur’an maupun hadis tidak akan ditemukan ajaran-ajaran tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan. Kaum muslimin bebas untuk memilih bentuk negara tertentu dan memilih sistem pemerintahan tertentu sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di wilayahnya.

Mantan Katib Syuriah PBNU ini, juga menyebutkan bahwa yang ada dalam Islam adalah prinsip-prinsip umum yang apabila ditegakkan akan terwujudlah negara Islam. “Prinsip-prinsip tersebut adalah musyawarah, kesetaraan, kebebasan (yang tidak melanggar nilai-nilai Islam), dan keadilan,” pungkasnya.

Baca Juga
Lihat juga...