Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas Meningkat

425

JAKARTA — Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Mereka menjadi korban kekerasan seksual, fisik, dan ekonomi.

Berdasarkan data SAPDA (Sentra Advokasi Perempuan Disabilitas dan Anak) DIY, pada 2015 tercatat 29 perempuan penyandang disabilitas menjadi korban kekerasan. 33 kasus terjadi pada 2016 dan meningkat menjadi 35 kasus pada 2017.

Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas tersebut merupakan fenomena gunung es yang terlihat di permukaan saja.

Dalam upaya meningkatkan perlindungan hukum kepada perempuan dan anak penyandang disabilitas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), di Kantor Kementerian PPPA, Jakarta, Jumat (26/1/2018).

Sekretaris Kemen PPPA, Pribudiarta Nur Sitepu menyebutkan, pihaknya sangat prihatin dengan meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas dalam mendapatkan akses keadilan, baik dari internal maupun eksternal.

Dari sisi internal, jelas Pribudiarta, misalnya tidak adanya keberanian bagi korban untuk melapor, tidak ada dukungan keluarga dan lingkungan karena masih dianggap sebagai aib keluarga. Sementara dari sisi eksternal, masih ada pemahaman Aparat Penegak Hukum (APH) tentang keterbatasan yang dialami penyandang disabilitas sehingga keterangannya tidak dapat dijadikan saksi dan bukti di pengadilan.

“Penyandang disabilitas harus mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat dalam perspektif hak asasi manusia,” ujar Pribudiarta.

Dia menambahkan, negara memiliki kewajiban menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas, salah satunya dengan membuat peraturan termasuk menghapuskan aturan dan budaya yang melanggar hak penyandang disabilitas sesuai dengan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan ‘Convention on the Rights of Persons with Disabilities’ (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas).

Pribudiarta juga mengapresiasi langkah Peradi yang berkomitmen melalui penandatanganan perjanjian kerja sama tentang bantuan hukum bagi perempuan dan anak penyandang disabilitas korban kekerasan dan diskriminasi.

Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pribudiarta Nur Sitepu, membuka acara penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), di Kantor Kementerian PPPA, Jakarta, Jumat (26/1/2018). -Foto: Makmun Hidayat

Ia berharap, Peradi dapat memberikan bantuan dan pendampingan hukum bagi perempuan dan anak penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan serta terpenuhinya perlindungan khusus sesuai amanat Undang-undang Nomor 08 Tahun 2016, Bab X tentang Perlindungan Khusus bagi Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas.

“Semoga ke depan tidak ada lagi diskriminasi yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan sebagai warga negara, dan koordinasi yang telah kita bangun ini dapat terus dikembangkan,” harapnya.

Pribudiarta juga mengajak untuk bersama-sama tingkatkan perlindungan perempuan dan anak penyandang disabilitas. “Kita semua bertanggung jawab dan harus bergerak bersama,” imbuhnya.

Masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas, lanjut Pribudiarta, bukanlah masalah yang sifatnya sederhana. Banyak hambatan sosial, budaya, psikologi dan itu memengaruhi kelompok-kelompok penyandang disabilitas untuk berkembang.

“Kita harus bisa melihat penyandang disabilitas secara baik. Kemampuan dan keunikan mereka itu sebenarnya perlu kita dorong untuk menjadi lebih baik,” tutunya.

Disemangati ‘zero’ toleran terhadap kekerasan disabilitas, ajak Pribudiarta, kita harus bergerak bersama bergandeng tangan, berkomitmen tidak ada seorang pun perempuan dan anak-anak disabilitis yang mengalami kekerasan lagi.

“Kami menganggap perjanjian kerjasama Kemen PPPA dengan Peradi ini penting. Ke depan diharapkan bisa melibatkan berbagai kementerian dan kelembagan lain terkait pemberdayaan disabilitas ini,” pungkasnya.

Baca Juga
Lihat juga...