Klinik IKM Temukan Pedagang Gunakan Merek Ternama Tanpa Izin

108

PADANG — Ketua Klinik Konsultasi Industri Kecil dan Menengah (IKM), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumatera Barat (Sumbar), Fahmi mengakui banyak IKM di Sumbar yang memakai merek usaha yang sama dengan IKM lainnya, serta masih adanya IKM yang menggunakan merek ternama dan tidak mengurus loyalti.

Ia mencontohkan seperti pedagang yang ada di Kota Bukittinggi, cukup banyak pedagang di sana yang merek IKM nya hampir sama. Hal yang sama itu terlihat dari nama, warna, dan desain logonya. Lalu juga ada, ternyata ada IKM tidak membayar royalti, sementara merek IKM yang digunakan cukup besar.

Alasan Fahmi menyebutkan Kota Bukittinggi, karena Klinik Konsultasi IKM Disperindag Sumbar pernah mendatangi sejumlah toko di sana, dalam hal pemberian pemahaman pendaftaran merek IKM.

“Sebut saja merek Adidas, di sana berbagai toko memakai merek Adidas, yang ternyata pedagangnya tidak membayar royalti. Padahal, jika hal demikian dibawa ke ranah hukum, bisa jadi masalah yang besar,” ujarnya, ketika ditemukan di ruang kerjanya, Jumat 26 Januari 2018.

Fahmi menyatakan telah memberikan pemahaman kepada pemilik usaha tersebut, agar mengganti merek IKM nya, atau membayar loyalti, supaya kedepan IKM nya tidak mendapatkan permasalahan hukum.

Persoalan adanya pedagang yang tidak mendaftar merek IKM ataupun tidak membayar loyalti itu, dari pengakuan sejumlah pejabat pedagang menyebutkan, ketidaktahuan pedagang terkait pentingnya mendaftar merek IKM, dan resiko dari menggunakan merek terkenal tanpa membayarkan loyalti.

“Jadi mereka (pedagang) mengaku menganggap tidak pentinglah mendaftarkan merek IKM. Lagian produk yang dipasarkannya itu baru skala kecil yakni masyarakat sekitar, dan bukan skala nasional maupun internasional. Itu alasan mereka,” jelasnya.

Fahmi menyebutkan dari sekian banyak IKM yang didatangi Klinik Konsultasi IKM Disperindag Sumbar disejumlah daerah, hanya sebagian kecil yang mendapatkan respon positif. Artinya, ada pedagang yang berusaha mendaftarkan merek IKM-nya ke Klinik Konsultasi IKM. Sementara yang lainnya, hanya diam tanpa ada upaya apapun.

“Itu analisa saya dari respon pemahaman yang kami lakukan ke sejumlah pedagang,” ungkapnya.

Untuk itu, Klinik Konsultasi IKM Disperindag Sumbar meminta kepada pedagang di Sumbar untuk melakukan pendaftaran merek IKM. Lalu juga meminta kepada pedagang yang menggunakan merek ternama tanpa membayarkan loyalti, agar segera melakukan pembayaran loyalti. Jika tidak sanggup membayar loyalti, harap membuat merek baru.

“Terkait pemakaian merek IKM tanpa izin atau loyalti itu, resikonya cukup besar, dendanya bisa di atas satu miliar rupiah,” sebutnya.

Ia mengaku, Klinik Konsultasi IKM Disperindag Sumbar tidak bisa memberikan peringatan tegas kepada pedagang yang menggunakan merek ternama dan tidak membayar royalti itu. Tapi, hanya bisa memberikan pemahaman. Soal ranah hukum, itu hanya bisa dilakukan oleh pemilik sah merek IKM.

Sementara itu Kepala Disperindag Sumbar Asben Hendri mengatakan Klinik Konsultasi IKM keberadaannya untuk membantu IKM, karena yang namanya dalam menjalankan industri, IKM tidak lepas dari berbagai masalah. Baik dari masalah modal, daya saing, pemasaran dan berbagai macam masalah lain. Tidak semua IKM dapat mencari solusi dari masalah yang dihadapi, sehingga bisa berpengaruh terhadap perkembangan atau kemajuan dari IKM tersebut.

“Di klinik ini kita mempunyai 19 orang penyuluh Perindustrian dan perdagangan yang mempunyai keahlian masing-masing. Semua masalah dapat dikonsultasikan terutama masalah daya saing seperti teknologi pengolahan, masalah kemasan, pembukuan, HKI, motivasi bisnis dan lain sebagainya,” katanya.

Tidak hanya bagi yang IKM yang telah berjalan cukup lama, IKM pemula pun dapat berkonsultasi mengenai kewirausahaan, perizinan maupun hal-hal lain menyangkut masalah-masalah dalam industri.

Asben berharap, kepada IKM yang merasa tidak mengetahui persoalan pendaftaran merek IKM ataupun hal-hal yang berkaitan dengan IKM, dapat mengunjungi Dinas Perindustrian dan perdagangan Provinsi Sumbar yang berada di Jalan Aur No 1 Padang. Dengan jadwal konsultasi setiap hari kerja hari senin hingga jumat pukul 08.00 s/d 16.00 WIB dan tidak dipungut bayaran alias gratis.

“Jadi persoalan yang disampaikan oleh Klinik Konsultasi IKM tentang masih adanya pedagang yang tidak mengetahui seputar pentingnya mendaftarkan IKM, dapat datang ke kantor,” imbaunya.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.