KPK Jemput Paksa Fredrich Yunadi

150

JAKARTA – KPK menjemput paksa pengacara Fredrich Yunadi yang menjadi tersangka tindak pidana dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek KTP-elektronik atas tersangka Setya Novanto.

Fredrich tiba di gedung KPK pada Sabtu (13/1/2018) dini hari sekitar pukul 00.08 WIB dengan dikawal oleh penyidik KPK Ambarita Damanik dan sejumlah petugas lainnya. Fredrich tampak mengenakan kaos hitam, celana jeans dan sepatu hitam tanpa membawa tas, turun dari mobil petugas KPK dan langsung dibawa masuk ke gedung KPK.

“Kami sebenarnya sudah menunggu yang bersangkutan, tapi yang bersangkutan tidak datang, setelah berdiskusi tim lalu mencari, tim akhirnya menemukan FY (Fredrich Yunadi) di Jakarta Selatan. Tim lalu membawa surat penahanan, sekarang sedang diperiksa intensif,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK Jakarta, Sabtu (13/1/2018).

Penangkapan dilakukan karena KPK menduga keras Fredrich melakukan tindak pidana. Meski sempat menolak memenuhi panggilan KPK pada Jumat (12/1/2018), saat diamankan Fredrich disebut tidak melakukan perlawanan saat diamankan tim dari KPK. (Baca: https://www.cendananews.com/2018/01/dokter-bimanesh-penuhi-panggilan-kpk-fredrich-yunadi-mangkir.html).

Mengenai kemungkinan dilakukan penahanan, Febridiansyah menyebut, penyidik masih melakukan pemeriksaan dalam kapasitas sebagai tersangka. Dan untuk keputusan penahanan penyidik memiliki waktu 1×24 jam untuk memutuskannya.

Sebelumnya pada Jumat (12/1/2018) malam, KPK menahan dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo seusai diperiksa sebagai tersangka dalam kasus yang selama di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur. Penahanan tersebut dilakukan untuk 20 hari pertama.

Fredrich dan Bimanesh diduga bekerja sama untuk memalsukan keterangan untuk tersangka e-KTP Setya Novanto. Dari keterangan medis yang diduga hasil manipulasi tersebut Mantan Ketua DPR RI  tersebut dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan rawat inap.

Manipulasi keterangan medis tersebut  diduga sebagi bagian dari upaya untuk menghindari panggilan dan pemeriksaan oleh penyidik KPK dalam kasus e-KTP. Atas perbuatannya tersebut, Fredrich dan Bimanesh disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-undang No.31/1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur mengenai orang yang sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang terdakwa dalam perkara korupsi dapat dipidana maksimal 12 tahun dan denda paling banyak Rp600 juta. (Ant)

Baca Juga
Lihat juga...