Malaysia Ubah Kebijakan Rekruitmen Pekerja Migran

50

JAKARTA – Malaysia berlakukan kebijakan perekrutan langsung pekerja migran dan kebijakan baru tersebut mulai berlaku sejak 1 Januari 2018. Menyikapi hal tersebut pemerintah seharusnya menjadikan kebijakan tersebut sebagai momentum untuk melakukan evaluasi persoalan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Kepala Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hizkia Respatiadi menyebut, Keinginan Pemerintah Malaysia untuk melakukan perekrutan langsung harus dilihat dari akar permasalahannya. “Kebijakan tersebut harus dilihat dari sisi demand (permintaan) dan supply (pasokan),” kata Hizkia, di Jakarta, Jumat (12/1/2018).

Menurut Hizkia, bila dilihat dari sisi permintaan, adanya kebutuhan atau permintaan dalam negeri Malaysia yang memerlukan TKI dalam jumlah besar dan dalam waktu yang sesegera mungkin.  Sedangkan dari sisi pasokan, prosedur birokratis Indonesia dinilai memakan waktu lama dan biaya mahal.

Kondisi tersebut menyulitkan para calon pekerja migran yang ingin memproses keberangkatannya secara legal. Hal itu, membuat calon TKI yang berasal dari keluarga kurang mampu mudah tergiur dengan tawaran untuk berangkat ke luar negeri secara ilegal.

“Cara ilegal memang menghabiskan waktu lebih sedikit dan biaya yang lebih murah, namun tentunya menimbulkan risiko perlindungan bagi mereka,” tandasnya.

Hasil penelitian CIPS menunjukkan prosedur pendaftaran resmi atau legal untuk sektor informal memerlukan waktu 90 hari dengan biaya mencapai lebih dari Rp8 juta. Untuk sektor formal, diperlukan waktu sekitar 30 hari dan biaya hingga lebih dari Rp30 juta (termasuk biaya agen Rp25 juta).

Biaya itu dinilai bukan hal yang kecil bagi keluarga yang kurang mampu. Sedangkan lamanya prosedur juga dinilai merugikan mereka karena waktu tunggu keberangkatan menjadi semakin lama. Karena itu, CIPS mendorong pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang tidak sejalan dengan tujuan memberangkatkan calon pekerja migran ke luar negeri.

Keberangkatan TKI ke luar negeri tidak lain untuk meningkatkan kesejahteraan diri mereka dan juga keluarganya. Penyederhanaan kebijakan dan penurunan biaya pendaftaran dapat menjadi pintu bagi mereka untuk menempuh cara legal. Tingginya permintaan dari beberapa negara tujuan pengiriman juga harus dimanfaatkan oleh pemerintah dengan pembekalan yang cukup sebelum para TKI diberangkatkan.

“Solusinya, demand dari Malaysia seharusnya dijadikan momentum bagi Pemerintah Indonesia untuk menyederhanakan proses dan menurunkan biaya pendaftaran. Dengan demikian, para calon pekerja migran dapat segera berangkat dengan dokumen lengkap, sehingga memudahkan pula bagi perwakilan Indonesia di luar negeri dan instansi-instansi terkait dalam memberikan perlindungan bagi mereka,” pungkasnya. (Ant)

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.