Mendagri Bersama DPR Sepakati Delapan Poin Terkait Pilkada

89

JAKARTA — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menandaskan suksesnya sebuah Pilkada hingga Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden merupakan tanggung jawab bersama semua pihak.

Pemilihan tersebut gawe-nya partai politik, dan penyelenggaraanya oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Selain itu, fungsi penegakan hukum, ketertibannya ada, juga fungsi fasilitasi dari pemerintah.

“Tanggung jawab suksesnya demokrasi adalah di pemerintah, tapi kami tidak bisa intervensi dengan KPU dan Bawaslu. (Keduanya) Mandiri penuh,” tutur Tjahjo, saat rapat konsultasi bersama pimpinan DPR RI, bersama KPU, Bawaslu, Kejaksaan Agung, dan KPK di Ruang Pansus B, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis malam (11/1/2018).

Pada rapat konsultasi tersebut juga disepakat delapan poin terkait Pilkada Serentak 2018. Ketua Plt DPR RI, Fadli Zon, menyebutkan kesimpulan dari rapat konsultasi pimpinan DPR RI dengan pimpinan Fraksi, pimpinan Komisi II dan III, bersama Menteri Dalam Negeri, Kapolri, KPU, Bawaslu, KPK, Jampidum Kejaksaan Agung.

Pertama, rapat konsultasi menyepakati bahwa penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 harus menjadi Pilkada yang berkualitas, karena Pilkada adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Kedua, perlu dilakukan pemetaan yang lebih komprehensif terhadap daerah yang rawan adanya potensi kerawasan konflik dan keamanan, untuk itu rapat konsultasi mendukung langkah-langkah yang telah, dan sedang serta akan dilakukan oleh Polri.

Ketiga, perlu dilakukan koordinasi yang lebih solid antar Kementerian, Lembaga dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018, baik dalam hal pelaksanaan tiap tahapan maupun dalam hal penegakan hukum atas berbagai jenis pelanggaran yang terjadi dengan mengefektifkan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Keempat, para aparatur sipil negara (ASN), TNI dan Polri senantiasa menjaga netralitas dalam Pilkada, menjaga profesionalitas serta menghindari abuse of power.

Kelima, semua pihak yang berkompetisi maupun penyelenggara Pilkada untuk mematuhi ketentuan dan peraturan pelaksanaan kampanye untuk mencegah politik uang, kampanye hitam, isu SARA yang dapat mengancam persatuan dan kesatun bangsa.

Keenam, penyelenggara, KPU dan Bawaslu untuk bersikap dan bertindak secara lebih profesional agar penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 dapat berlangsung dengan baik.

Ketujuh, secara teknis administrasi termasuk penganggarannya agar dapat segera diselesaikan untuk kelancaran penyelenggara Pilkada Serentak 2018.

Kedelapan, pemerintah dan penyelenggara pemilu menangani keterlibatan media massa dan media sosial secara partisipatif dan profesional serta mengutamakan prinsip keadilan dan netralitas.

Sementara itu terkait satu point yang tidak ada titik temu, yakni point yang menyebutkan bahwa dalam masa proses penyelenggaraan Pilkada, para peserta Pilkada yang terkait proses hukum baik sebagai saksi maupun tersangka, proses hukumnya untuk ditunda sampai penyelenggaraan Pilkada selesai dan dilanjutkan sesuai dnenga proses hukum yang berlaku.

Bawaslu berargumen, kalau ada rumusan proses hukumnya untuk ditunda sampai penyelenggaraan Pilkada selesai, maka tidak akan dapat diproses, padahal itu adalah kualitas demokrasi daerah.

“Ketika paslon ditetapkan, kemudian kampanye mengandung unsur SARA, ada dua pidana juga. Bisa pidana umum, bisa juga pidana pemilihan. Kalau (point sembilan) ini ditetapkan maka tidak akan bisa proses, tentu ini akan mengurangi fungsi kami dalam penegakan hukum pemilihan,” kata Ketua Bawaslu, Abhan.

Ketua KPU Arief Budiman menambahkan, semisal money politic. Kalau ditunda penanganannya padahal durasinya terbatas dan konsekukseuni money politic adalah pembatalan pasangan calon, menurut Arif jadi agak merepotkan.

“Kalau tidak ditangani mungkin untuk hal umum, kasus-kasus hukum di luar kasus-kasus pidana Pemilu mungkin bisa. Tapi kasus-kasus yang terkait tahapan pemilu, money politic, ijazah palsu, itu harus ditangani segera,” kata Arief.

Dari pandangan penyelenggara Pilkada Serentak 2018 yang mengemuka dalam forum rapat konsultasi itu, walhasil khusus point kesembilan didrop dan disepakati forum untuk diserahkan kepada aparat hukum untuk membuat kajian dan aturan dimaksud pada poin tersebut.

“Karena ini sifatnya juga rapat konsultasi dan pendalaman penting masing-masing sesuai dengan bidang komisi. Kemudian mengenai poin kesembilan tidak temui kesepakatan, point kesembilan ini kita drop dan serahkan kepada aparat hukum,” kata Plt Ketua DPR Fadli Zon.

Ia menambahkan, terkait penegakan hukum kita serahkan kepada aparat penegak hukum untuk berunding dengan poin yang tidak bisa kita putuskan dalam konsultasi ini.

“Kami serahkan kepada aparat penegak hukum untuk membuat aturannya,” tutup Fadli Zon menyudahi rapat konsultasi.

Baca Juga
Lihat juga...