banner lebaran

Menuju Buruh Sejahtera, Pemprov DKI Launching Kartu Pekerja

90

JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan Kartu Pekerja untuk penerima Upah Minimum Provinsi (UMP). Pemberian kartu UMP diberikan untuk pekerja pemilik KTP DKI Jakarta yang menerima gaji sesuai dengan UMP DKI 2018 sebesar Rp 3.648.035 per bulan dengan masa kerja di bawah satu tahun.

Pemberian kartu UMP ini diberikan langsung oleh Wakil Gubernur DKI Sandiaga Salahudin Uno. Menurutnya, lewat kartu tersebut para pekerja berhak mendapatkan sejumlah subsidi dari Pemprov DKI seperti fasilitas transportasi TransJakarta gratis di semua koridor dan pusat pembelanjaan di JakGrosir milik PD Pasar Jaya Kramat Jati.

“Ini wujud realisasi dari keinginan kita meningkatkan kesejahteraan dari buruh berpengahasilan UMP,” kata Sandiaga kepada wartawan di Balaikota, Jakarta Pusat, Jumat (12/1/2018).

Dalam kesempatan itu, Sandi yang didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja DKI Priyono dan perwakilan Koalisi Buruh Jakarta yang diketuai Winarso, memang pernah berunjuk rasa di depan Balaikota untuk menolak angka UMP DKI Jakarta 2018.

Menurut dia, keputusan yang telah ditetapkan ini untuk memberikan subsidi transportasi dan pangan yang telah melalui proses kajian lengkap. Kata Sandi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, Pemprov DKI memberikan intervensi kebijakan untuk fasilitas.

“Melalui kajian yang kami lakukan 30 persen penghasilan mereka (buruh) untuk transportasi, 30-35 persen penghasilan untuk pangan. Jadi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kami berikan intervensi kebijakan untuk memberikan fasilitas,” ucapnya.

Sementara, menurut Kepala Biro Perekonomian Pemprov DKI Jakarta Sri Haryati mengatakan, dengan launching kartu ini para buruh penerima UMP itu dapat naik TransJakarta dengan gratis. Tak hanya itu, para buruh juga bisa berbelanja di JakGrosir.

“Kita ketahui kalau berbelanja di JakGrosir itu kan untuk penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan pedagang dari PD Pasar Jaya. Tapi mulai hari ini kita juga memberikan fasilitas tersebut kepada buruh dengan UMP. Jadi kartu ini bisa dipakai untuk dua layanan dengan mekanisme melalui Dinas Tenaga Kerja,” papar Sri.

Kartu ini bisa dipakai dengan cara mendaftarkan melalui Dinas Tenaga Kerja, meminta agar perusahaan tersebut memberikan listing dari penerima UMP. Kemudian dilakukan pemeriksaan, diverifikasi oleh Dinas Tenaga Kerja untuk memastikan buruh tersebut memiliki kriteria.

“Perusahaan harus mendaftarkan dulu ke Dinas Tenaga Kerja kemudian memeriksa data tersebut lalu dilakukan verifikasi oleh Dinas Tenaga Kerja, memastikan buruh juga ada beberapa kriteria. Ada masa kerja dan sebagainya sesuai dengan aturan ketenagakerjaan. Setelah didata dan sudah fix, maka akan diberikan kepada Bank DKI, TransJakarta dan Pasar Jaya. Baru kartu ini bisa diberikan ke para buruh tersebut,” jelasnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah memberikan janji berupa fasilitas untuk para buruh pada November 2017 lalu. Kebijakan itu merupakan tindak lanjut dari penetapan UMP DKI Jakarta 2018 sebesar Rp3.648.035.

Anies menuturkan, hal itu bagian dari komitmen dalam memberikan pelayanan berupa transportasi angkutan jalan yang lebih berkeadilan, yaitu dengan memberikan kartu gratis transjakarta bagi pekerja dengan angka gaji UMP baru pada awal Januari 2018.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno. Foto: Lina Fitria
Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.