Pelanggaran Karantina Perikanan di 2017 Mencapai 573 Kasus

Petugas Karantina Ikan sedang memeriksa hewan dari hasil temuan pelanggaran - Foto: Dokumentasi CDN

JAKARTA – Temuan pelanggaran bidang karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan sepanjang 2017 tercatat mencapai 573 kasus. Dari pengungkapan tersebut, sumber daya ikan seperti ikan hias dan lobster yang berhasil diselamatkan mencapai Rp408 miliar. 

Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) KKP Rina menyebut, terjadi peningkatan hingga 275 persen jumlah temuan pelanggaran karanita ikan.  “Jumlah temuan meningkat 275 persen dibandingkan 2016 yang hanya sebanyak 153 kasus,” kata Kepala BKIPM KKP Rina, Jumat (12/1/2018).

Rina menyebut, dalam upaya penegakan hukum, BKIPM melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak antara lain Bareskrim Polri, Polair, Bea Cukai, Ditjen Imigrasi, Avsec (keamanan bandara), BIN, TNI, Kejaksaan, Kemenkumham, Komisi Yudisial dan Satgas 115.

Selain itu, sebagai otoritas penjaminan mutu, BKIPM menyatakan pada 2017, jumlah unit usaha perikanan yang memenuhi persyaratan ekspor ada 1001 unit usaha perikanan. Jumlahnya empat persen lebih banyak dari target yang ditetapkan, yaitu 885 unit.

Secara keseluruhan, pelaku usaha pengguna jasa BKIPM tercatat ada 29.419 pelaku usaha. Dari jumlah tersebut, realisasi kepatuhan pelaku usaha perkarantinaan ikan dan mutu terhadap peraturan perundang-udangan sebesar 87 persen dari target 76 persen.

“Capaian ini menunjukkan bahwa pelaku usaha kelautan perikanan yang menggunakan jasa karantina termasuk pelaku usaha masuk dalam kategori kepatuhan tinggi,” ujarnya.

Pada 2017 BKIPM telah menyelenggarakan layanan pengawasan KUPM di 31 lokasi perbatasan, atau 76 persen dari 42 lokasi daerah perbatasan yang telah ditetapkan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Sementara untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang bersumber dari layanan pengkarantianan ikan, pengendalian mutu dan uji profesiensi pada 2017 mencapai Rp69,78 miliar atau meningkat 32 persen jika dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

Sementara itu program prioritas di 2018 antara lain pengawasan mutu, keamanan hasil perikanan dari residu dan bahan berbahaya di sentra perikanan, operasional perkaratinaan ikan dan pengendalian mutu, penanganan pelanggaran dan penegakan hukum, serta layanan dan pengawasan di wilayah perbatasan.

Kepala BKIPM berharap pihaknya dapat meningkatkan kontribusi demi mendorong diterimanya produk kelautan dan perikanan Indonesia baik dalam skala nasional maupun internasional. (Ant)

Komentar