Pemerintah Venezuela-Oposisi Lanjutkan Perundingan di Dominika

40

SANTO DOMINGO – Anggota pemerintah sayap kiri Venezuela dan pemimpin oposisi negara tersebut akan melanjutkan perundingan di Republik Dominika. Keduanya sepaham untuk berusaha mencapai kesepakatan untuk meredakan krisis politik dan ekonomi yang mendalam di anggota OPEC itu.

Kedua belah pihak sebelumnya gagal mencapai kesepakatan dalam putaran pembicaraan yang digelar pada Desember lalu. Pembicaraan tersebut, diakhir dengan pernyataan bahwa keduanya telah membuat kemajuan namun membutuhkan lebih banyak waktu. Harapan di kalangan orang Venezuela untuk kesepakatan kali ini rendah.

“Koalisi oposisi Demokrat Persatuan menghadiri pertemuan dengan itikad baik, untuk mencari cara agar bisa membiarkan rakyat Venezuela membangun sebuah jalur ke masa depan,” kata anggota dewan dari partai itu Luis Florido, Sabtu (13/1/2018).

Pemimpin oposisi menuntut agar Presiden Venezuela Nicolas Maduro menerima bantuan kemanusiaan dari luar negeri. Bantuan tersebut dibutuhkan untuk meringankan krisis yang menyebabkan kekurangan pangan dan barang-barang dasar bagi jutaan orang.

Mereka juga menyerukan pembebasan beberapa ratus pegiat politik yang saat ini dalam posisi dipenjara. Perwakilan pemerintah menginginkan oposisi untuk mendorong penghapusan sanksi yang dijatuhkan tahun lalu oleh pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sanksi tersebut tercatat telah menambah kesengsaraan ekonomi dan mempersulit restrukturisasi utang negara tersebut.

Maduro mengatakan dalam sebuah pertemuan puncak dengan sekutu sayap kiri di Caracas pada Jumat (12/1/2018) menyebut, bahwa Dia telah memberi instruksi yang tepat kepada delegasi untuk mendorong perundingan dalam upaya memperbaiki ekonomi dan menjamin pemilihan presiden pada 2018.

“Saya berharap bahwa pertimbangan di meja perundingan yang telah kami siapkan di Republik Dominika memiliki hasil yang dapat diverifikasi dan segera,” katanya.

Presiden Dominika Danilo Medina ditunjuk memimpin perundingan, yang juga mencakup perwakilan dari Bolivia, Cile, Meksiko dan Nikaragua. Beberapa negara peserta telah mengancam untuk menarik diri jika kesepakatan tidak tercapai di babak ini.

“Jika tidak ada hasil yang nyata dan dapat dipercaya, maka tidak akan ada gunanya bergerak maju,” kata Menteri Luar Negeri Chili Heraldo Munoz di akun Twitter-nya pada Kamis (11/1/2018)

Kementerian luar negeri Meksiko dalam sebuah pernyataan resminya pada Jumat (12/1/2018) bahwa pihaknya juga “mengevaluasi” keikutsertaannya. Perundingan sebelumnya, termasuk putaran 2016 yang difasilitasi oleh Vatikan, gagal mencapai kesepakatan.

Kritikus menyalahkan Presiden Nicolas Maduro dan keputusan Partai Sosialis atas kekacauan ekonomi Venezuela. Mereka menyebut, pemerintah secara terus-menerus menerapkan kebijakan statistika yang gagal. Hal itu dikarenakan kebijakan diberlakukan terlalu lama dan menutup mata terhadap korupsi dan penderitaan yang merajalela.

Pemerintah mengatakan bahwa situasi ini adalah korban dari perang ekonomi oleh lawan-lawan politik dan kekuatan asing sayap kanan. Pemerintah menuding ada upaya menjatuhkan Maduro dalam sebuah kudeta. Pada awal pekan ini penjarahan dan unjuk rasa tersebar melanda Ciudad Guayana di Venezuela tenggara, bekas kota industri yang kini dilanda kekurangan makanan dan wabah malaria.

Sedikit-dikitnya, lima toko makanan dijarah dalam semalam. Sumber kepolisian setempat mengatakan, sekitar 20 orang ditangkap. Warga Venezuela, yang marah, juga menutup tiga jalan utama untuk menuntut obat anti-malaria, makanan, gas untuk memasak dan suku cadang untuk truk. (Ant)

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.