Pemprov Kaltara Terapkan Administrasi Penduduk Perbatasan

41

NUNUKAN  – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menerapkan Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan untuk Wilayah Perbatasan atau “Si Pelandukilat”.

“Hal itu guna mempercepat pengadministrasian penduduk di wilayah perbatasan RI dengan Malaysia pada dua kabupaten,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kaltara, Samuel Parangan, Rabu.

Ia menjelaskan, sistem ini dilakukan dengan mengerahkan jajarannya ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau selama ini.

“Kami pakai sistem jemput bola kepada warga di wilayah perbatasan dengan melakukan metode Si Pelandukilat itu,” tutur mantan Kadis Disdukcapil Kabupaten Nunukan ini.

Pada 2017, Disdukcapil Kaltara mengklaim telah memberikan kemudahan dan fasilitas kepada masyarakat di wilayah perbatasan untuk mendapatkan hak pelayanan sebagai warga negara Indonesia (WNI).

Program jemput bola melalui Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan untuk Wilayah Perbatasan (Si Pelandukilat) telah dilakukan di Kecamatan Kayan Hilir, Sungai Rugu, dan Malinau Selatan di Kabupaten Malinau.

Hal yang sama dilakukan di Kabupaten Nunukan khususnya di Kecamatan Krayan, Krayan Selatan, Krayan Barat, Tulin Onsoi dan Lumbis. Program ini akan dilanjutkan pada 2018.

Kedelapan kecamatan tersebut berada di wilayah perbatasan dengan Malaysia sehingga membutuhkan pelayanan khusus perekaman e-KTP dan identitas kependudukan lainnya mengantisipasi terjadinya kewarganegaraan ganda.

Mengenai dokumen kependudukan, kata dia, langsung diterbitkan di tempat sehingga masyarakat tidak perlu lagi mendatangi kantor kecamatan terdekat.

Program Si Pelandukilat ini selain mempermudah pendataan dan penerbitan identitas kependudukan bagi masyarakat terpencil, pelosok dan pedalaman di wilayah perbatasan juga untuk memahami karakteristik masyarakat.

Jumlah wajib KTP di provinsi Kaltara sebanyak 499.565 jiwa wajib KTP dari total penduduk 728.801 jiwa. (Ant)

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.