Penanganan Aset Korupsi Berjalan Secara Ego Sektoral

Editor: Mahadeva WS

Direktur Hukum dan Regulasi Bappenas, Prahesti Pandanwangi (tengah), dan Direktur Eksekutif Kemitraan, Monica Tanuhandaru (ujung kanan) dalam diskusi bertajuk 'Tantangan Efektivitas Upaya Pemulihan Aset Tindak Pidana di Indonesia', Minggu (14/1/2018) - Foto: Makmun Hidayat

JAKARTA — Upaya memulihkan aset korupsi untuk dimasukan ke kas negara masih belum tertata dengan baik. Belum adanya standar operasional prosedur (SOP) menjadikan kegiatannya terlihat masih diwarnai dengan ego sektoral yang cukup kental.

Direktur Hukum dan Regulasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Prahesti Pandanwangi menyebut, ego sektoral masing-masing aparat penegak hukum masih masih sangat kentara dalam upaya memulihkan aset korupsi untuk dimasukan ke kas negara.

“Ego sektoral masih masih sangat kentara. Jadi Rubasan harus diperkuat. Jangan sampai dia jadi anak tiri terus,” kata Prahesti dalam diskusi bertajuk ‘Tantangan Efektivitas Upaya Pemulihan Aset Tindak Pidana di Indonesia’ yang dihelat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan (Partnership), di Cikini Raya, Jakarta Pusat, Minggu (14/1/2018).

Tidak adanya standar operasi prosedur (SOP), mengakibatkan masing-masing kementerian dan lembaga ingin berjalan dengan caranya sendiri-sendiri. Kedepan, apa yang bisa dikerjakan dalam proses pembangunan hukum dan politik, salah satu sasaran strategis Bappenas adalah pencegahan pemberantasan korupsi sacara efektif.

Di dalamnya ada penggunaan tata kelola pemulihan aset. “Kita punya PP Nomor 17/2017 mengatur mengenai sinergi perencanaan dan penganggaran, sekarang kita sinergikan dengan pendekatan-pendekatan yang pelaksanaan kebijakannya money follow progres,” tutur Prahesti.

Prahesti berharap, semua instansi mampu bekerjasama dengan baik untuk memaksimalkan pengembalian uang korupsi kepada negara. “Pembenahan tata kelola pemulihan aset ini jadi prioritas. Harapannya, Bappenas sebagai koordinator perencanaan pembangunan, bisa membantu upaya pembenahan tata kelola pemulihan aset agar bisa lebih baik lagi,” imbuhnya.

Sementara itu Direktur Eksekutif LSM Kemitraan Monica Tanuhandaru, mendorong Presiden Joko Widodo membentuk satuan tugas yang fokus menangani pemulihan aset atas tindak pidana korupsi. Hal itu dikarenakan, saat ini setiap kementerian dan lembaga sibuk saling tarik menarik wewenang dalam hal mendapatkan aset korupsi.

“Butuh kepemimpinan dan kemampuan politik dari pemimpin di negeri ini untuk mengerjakan pemulihan dan perampasan aset,” kata Monica dalam kesempatan yang sama.

Dibutuhkan dorongan, arahan dan langkah konkrit dari pimpinan negara dalam upaya pemulihan aset tindak pidana korupsi. Kalau masih di kementerian dan lembaga proses penanganan menjadi sulit karena tingkatan setiap lembaga sama sehingga semuanya mau berjalan sendiri-sendiri.

“Semua mau jalan-jalan sendiri. Kepolisian bikin satgas sendiri, Kejaksaan akan bikin satgas sendiri, KPK akan menjalankan tugasnya sendiri. Itu tidak akan berjalan karena tingkatannya sama satu level. Jadi mungkin harus ada di bawah Presiden, karena itu kami mendorong Presiden bikin tim khusus yang menangani pemulihan perampasan aset koruptor,” ujar Monica.

Keberadaan tim perampasan aseti korupsi di bawah Presiden bisa memberi efek jera pada pejabat publik maupun pelaku ekonomi di masa yang akan datang untuk tidak lagi melakukan korupsi. Selain itu, pendapatan negara akan mampu bertambah bila aset hasil korupsi mampu dikembalikan kepada negara.

Di tahun politik seperti saat ini, Monica menyebut seharusnya ada catatan khusus keberadaan koruptor yang maju dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. “Barangkali harus ada kekuatan yang dibangun antara pemerintah dan masyakat sipil untuk bisa mencegah para koruptor maju dalam Pemilu,” pungkasnya.

Komentar