Penenggelaman Kapal Seharusnya tak Jadi Polemik

102

JAKARTA – Polemik seputar persoalan penenggelaman kapal pencuri ikan, sebaiknya diteruskan atau dihentikan pada 2018, seharusnya tidak perlu terjadi bila koordinasi antarkementerian dapat benar-benar diperkuat.

“Polemik antara Menko Kemaritiman Binsar Panjaitan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti terkait pembakaran dan penenggelaman kapal asing yang melanggar ketentuan hukum di Indonesia, seharusnya tidak perlu terjadi,” kata Anggota Komisi IV DPR RI, Zainut Tauhid Sa’adi, Jumat (12/1/2018).

Menurut dia, hal itu dapat menimbulkan kegaduhan serta dapat dinilai sebagai bentuk kelemahan koordinasi antarkementerian dalam pelaksanaan penegakkan hukum di Indonesia.

Politisi PPP itu berpendapat, ada dua hal yang berbeda antara upaya penegakkan hukum dengan upaya peningkatan produksi yang keduanya seakan-akan dipertentangkan dalam polemik ini.

Ia mengemukakan, untuk penegakkan hukum sepanjang sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan harus tetap dilaksanakan sebagai bentuk penindakkan untuk menjaga kedaulatan laut nusantara.

“Sedangkan untuk peningkatan produksi seharusnya Pak Luhut lebih mengkritisi kebijakan KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) yang justru banyak menghambat sektor produksi perikanan, yaitu berbagai peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang selama ini banyak menimbulkan kontroversi,” ujarnya.

Sebelumnya, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan tidak ada lagi penenggelaman kapal pada 2018, karena pemerintah ingin fokus pada upaya peningkatan produksi perikanan.

“Perikanan sudah diberitahu tidak ada penenggelaman kapal lagi. Ini perintah, cukuplah itu, sekarang kita fokus bagaimana meningkatkan produksi supaya ekspor kita meningkat,” katanya, seusai rapat koordinasi dengan empat menteri di bawah koordinasi Kemenko Kemaritiman di Kantor Kemenko Kemaritiman Jakarta, Senin (8/1).

Luhut mengatakan, penenggelaman kapal sudah cukup dilakukan sehingga saat ini pemerintah seharusnya fokus meningkatkan produksi agar ekspor juga bisa meningkat.

Menurut mantan Menko Polhukam itu, perintah tersebut telah disampaikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang hadir dalam rapat koordinasi itu.

“Tidak ada respon. Ini perintah. Dari kita, tidak ada penenggelaman-penenggelaman. Cukuplah itu,” katanya.

Ada pun terhadap kapal-kapal yang melanggar, lanjut Luhut, akan dilakukan penyitaan. Penenggelaman, kata dia, juga bukan tidak mungkin dilakukan karena akan diberikan sebagai sanksi atas pelanggaran khusus. (Ant)

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.