hut

Pengendara Angkutan ‘Online’ Makassar Tolak Permenhub Nomor 108 Tahun 2017

MAKASSAR — Siang tadi, puluhan pengendara taksi online mendatangngi kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Mereka mendatangi kantor DPRD provinsi Sulawesi Selatan untuk menemui Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Muhamad Roem. Kedatangan mereka yang berbondong-bondong tersebut untuk menolak adanya Permenhub No 108 Tahun 2017.

Menurut para sopir taksi online ini bahwa Permenhub No 108 tahun 2017 ini merugikan sopir online dan tidak berpihak kepada sopir online. Di antaranya peraturan yang terdapat dalam Permenhub No 108 Tahun 2017 pemberian stiker, penggantian SIM A dan juga uji KIR. Hal ini dapat berdampak pada hilangnya keistimewaan kendaraan berbasis aplikasi.

Hidayat Ketua Aliansi Driver Online Makassar (ATOM) menjelaskan bahwa peraturan yang ada pada Permenhub No 108 Tahun 2017.

“Sejumlah peraturan yang ada dalam permenhub tersebut sangat merugikan kami para pengendara online. Apalagi pembalikkan STNK mengatas namakan perusahan dan harus kami juga yang membayar inikan sangat merugikan para sopir online“. jelasnya pada Cendana News di sela orasinya Rabu (30/01/2018).

Tidak hanya itu saja dengan adanya Permenhub No 108 tahun 2017 ini dinilai sangat mengekang kemandirian dari para driver yang berbasis digital.

Selain itu juga dengan kemunculan Permenhub No 108 tahun 2017 bisa memicu ketidakadilan sosial bagi masyarakat. Untuk itu sejumlah pengedara sangat menolak adanya Permenhub No 108 tahun 2017 ini.

Dalam aksi damai tersebut pengendara angkutan online tersebut mengajukan dua tuntutan yaitu, mendesak pihak Kemenhub untuk segera membatalkan peraturan menteri perhubungan (Pemenhub) Nomor 108 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, serta meminta pihak terkait dalam hal ini pihak pemerintah Indonesia untuk segera membuat regulasi antara pihak pengemudi angkutan online dengan pihak perusahaan transportasi online.

Hidayat menambahkan tuntutan itu harus segera terpenuhi jika tidak maka Hidayat akan mengerahkan massa lebih banyak lagi.

“Saya berharap para anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan segera memenuhi tuntuttan kami, karena kalau tidak kami akan menurunkan massa aksi yang lebih banyak lagi”. tuturnya.

Kedatangan massa aksi pendemo terkait Permenhub No 108 Tahun 2017 diterima baik oleh A. Amir Hamsah, salah seorang staf DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Amir meminta agar pendemo bersabar agar tuntuttan mereka dapat terpenuhi. Hal ini karena para anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sedang mengadakan reses dan tidak berada ditempat.

“Kami akan menyampaikan aspirasi kalian nanti, karena saat ini semua anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tidak sedang berada di tempat. Nanti akan kami tidak lanjuti. Saya berharap kalian dapat bersabar”. tuturnya pada peserta aksi.

Hidayat, Ketua ATOM memberikan penjelasan pada awak media-Foto Nurul Rahmatun Ummah
Lihat juga...