Penyimpangan Prosedur P2TL Masuk ke Buku Laporan Ombudsman

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

Seorang petugas PLN tengah melakukan pemeriksaan angka meteran dengan cara memotonya, agar memiliki catatan yang jelas/Foto: M. Noli Hendra

PADANG — Asisten Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar), Yunesa Rahman mengatakan, persoalan dan keluhan terkait layanan yang dirasakan oleh masyarakat di Sumbar terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. PLN di sejumlah rayon, masuk ke buku laporan Ombudsman RI Perwakilan Sumbar.

Ia menyebutkan dari catatan Ombudsman sepanjang tahun 2017 kemarin, ada delapan laporan. Meski secara angka tidak terlalu besar, namun persoalan dan keluhan yang dirasakan terbilang perlu untuk mendapatkan perhatian, terutama bagi Ombudsman sendiri.

“Laporan yang masuk itu yakni adanya dugaan penyimpangan prosedur proses Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) dan tidak bekerjanya layanan aduan PLN di Rayon,” katanya ketika dihubungi Cendana News, Sabtu (13/1/2018).

Yunesa mengatakan, dari keterangan palapor, ada petugas PLN yang tidak membawa surat tugas saat melakukan pemutusan listrik di rumah karena nunggak. Lalu pelapor juga menilai petugas yang turun tidak berkompoten. Diperparah lagi, informasi pengajuan keberatan dan penetapan denda P2TL, juga turut merugikan masyarakat atau pelanggan PLN.

Selain itu pelapor juga mengatakan bahwa layanan aduan internal di Rayon juga tidak berfungsi. Padahal jika hal itu terus terjadi, maka berpotensi menyebabkan kerugian pada masyarakat.

“Jadi karena keluhan tidak kunjung ditangani oleh PLN, meteran mengeluarkan api, dinding rumah panas, hal demikian tentunya sangat berisiko bagi pemilik meteran. Apabila kebakaran, siapa yang akan bertanggung jawab untuk hal itu,” tegasnya.

Laporan-laporan yang masuk pun berasal dari berbagai daerah di Sumbar, seperti Kota Padang, Pariaman, Payakumbuh, dan beberapa daerah lainnya. Di antara daerah yang menghantarkan laporan ke Ombudsman, sebagian besarnya berasal dari Kota Padang.

Asisten Ombudsman RI Perwakilan
Sumatera Barat (Sumbar) Yunesa Rahman
/Foto: M. Noli Hendra

Yunesa menyampaikan Ombudsman telah menindaklanjuti laporan atau aduan dari masyarakat itu, dengan cara mendatangi rayon-rayon yang disebutkan oleh pelapor ke Ombudsman. Hasilnya, pihak rayon menyatakan akan memperbaiki persoalan yang dikeluarkan oleh masyarakat tersebut.

“Ombudsman telah mendatangi rayon-rayon yang masuk pada pembukuan pelaporan. Jadi dalam waktu dekat ini, mengingat telah mengadakan pertemuan dengan pihak rayon, kita juga akan melakukan pertemuan dengan GM PT. PLN Wilayah Sumbar,” ucapnya.

Tidak hanya itu, dengan adanya laporan yang diterima Ombudsman, permasalahan tersebut ternyata mendapat perhatian serius dari Satuan Pengawas Internal (SPI) PLN Pusat. Hal ini dikarenakan, laporan masyarakat yang diterima Ombudsman, langsung ditembuskan ke pihak SPI.

Sementara itu, dari pihak Rayon Indarung Kasman menjelaskan persoalan yang dikeluhkan oleh masyarakat hanyalah sebuah miskomunikasi. Mungkin saja aduan masyarakat yang masuk ke rayon, tidak diketahui orang petugas PT. PLN Rayon Indarung.

Kendati demikian ia menyatakan akan memperbaiki persoalan yang disampaikan oleh Ombudsman atas adanya laporan dari masyarakat. Seperti halnya P2TL dan soal lambatnya respon melakukan layanan 123.

“Kita pahami apa yang dirasakan oleh masyarakat. Untuk itu ke depan, kita akan bekerja lebih baik lagi, terutama untuk melayani pelanggan,” tegasnya.

Komentar