Peradi Siap Beri Bantuan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas

181

JAKARTA — Wakil Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Hermansyah Dulaimi, menyebut Peradi siap memberikan bantuan hukum kepada perempuan dan anak penyandang disabilitas, korban kekerasan serta korban diskriminasi.

“Perhimpunan Advokat Indonesia hingga tahun 2018 tercatat ada 44.000 anggota advokat di seluruh di Indonesia, 104 cabang, dan telah terbentuk 68 Pusat Bantuan Hukum,” kata Hermansyah, di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Jakarta, Jumat (26/1/2018).

Dalam sambutan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) tentang Bantuan Hukum bagi Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan dan Diskriminasi, Hermansyah mengatakan keberadaan Pusat Bantuan Hukum Peradi dikhususkan untuk membantu para pencari keadilan dari kelompok marjinal, termasuk secara ekonomi.

“Pusat Bantuan Hukum ini untuk membantu atau menyampaikan permasalahan hukum bagi para pencari keadilan yang dalam kategori tidak mampu secara ekonomi, dan para pencari keadilan khususnya kaum disabilitas, dan kaum yang terpingkirkan,” tuturnya.

Hermansyah menyambut baik dan siap melaksanakan kerjasama dengan Kemen PPPA ini. “Dengan penandatanganan MoU ini, kami akan sebarluaskan ke seluruh anggota di Indonesia untuk sosialisasikan,” kata Hermansyah seraya berharap semoga kerjasama ini dapat terus berlanjut.

Sekretaris Kemen PPPA, Pribudiarta Nur Sitepu mengapresiasi langkah Peradi yang berkomitmen melalui penandatanganan perjanjian kerjasama tentang bantuan hukum bagi perempuan dan anak penyandang disabilitas korban kekerasan dan diskriminasi.

Ia berharap, Peradi dapat memberikan bantuan dan pendampingan hukum bagi perempuan dan anak penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan serta terpenuhinya perlindungan khusus sesuai amanat Undang-undang Nomor 08 Tahun 2016.

Pribudiarta sangat prihatin dengan meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas dalam mendapatkan akses keadilan, baik dari internal maupun eksternal.

Dari sisi internal, misalnya tidak adanya keberanian bagi korban untuk melapor, tidak ada dukungan keluarga dan lingkungan karena masih dianggap sebagai aib keluarga.

Sementara dari sisi eksternal, masih ada pemahaman Aparat Penegak Hukum (APH) tentang keterbatasan yang dialami penyandang disabilitas sehingga keterangannya tidak dapat dijadikan saksi dan bukti di pengadilan.

“Penyandang disabilitas harus mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat dalam perspektif hak asasi manusia,” ujar Pribudiarta.

Baca Juga
Lihat juga...