Peraturan KPU No 6 Tahun 2018 Mudahkan Verifikasi Parpol

598

BALIKPAPAN — Dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Verifikasi dan Penertapan Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD memberikan kemudahan kerja KPUD dalam melakukan verifikasi partai politik.

Ketua KPUD Balikpapan Noor Thoha menjelaskan 16 partai politik calon peseta Pemilu 2019 mengikuti bimbingan teknis yang merupakan langkah persiapan verifikasi faktual politik calon peserta Pemilu tahap kedua.

“Dalam bimtek dihadiri partai politik yang mendaftar dari pengurus, ketua dan komisioner Panwaslu. Di Bimtek juga dibahas mengenai PKPU No 6 tahun 2018 yang merupakan peraturan baru pasca keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai PKPU No 11 tahun 2017,” jelasnya usai dalam kegiatan Bimtek yang dihadiri 16 Partai Politik, Senin (26/1/2018).

Dalam PKPU No 6 Tahun 2018 ini ada beberapa perubahan dari PKPU No 11 Tahun 2017,di antaranya verifikasi bagi kepengurusan dan keanggotaan.

Menurutnya, dalam PKPU No 6 tahun 2018 itu terdapat 3 hal penting yaitu implikasi terhadap anggaran saat melakukan verifikasi faktual. Faktor waktu yang diberikan dinilai hampir tidak memungkinkan untuk dilakukan verifikasi dan mengenai tenaga atau SDM yang dinilai sudah dikerahkan secara maksimal.

“3 hal yang menjadi perhatian. PKPU No 6 Tahun 2018 ini merupakan peraturan baru pasca keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai PKPU No 11 Tahun 2017,” sebut Thoha.

Ia mengatakan dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2018 juga ada sedikit keringanan bagi KPU tatkala melakukan verifikasi. Di mana di PKPU Nomor 11 Tahun 2017 itu verifikasi faktual dilakukan secara door to door.

“Di PKPU Nomor 6 Tahun 2018 ini, Komisioner melakukan verifikasi hanya cukup di kantor sekretatiat partai saja. Tidak lagi harus mendatangi pengurusnya dari rumah ke rumah,” tandasnya.

Selain itu, Di PKPU No 6 Tahun 2018 ini pula tidak lagi disebutkan Verifikasi Faktual. Namun hanya verifikasi saja yang disebutkan tanpa ada kata faktualnya.

“Prosentase verifikasi, pada PKPU Nomor 11 Tahun 2017 ditetapkan harus 10% sampling dari keanggotaan yang harus diverifikasi. Sedang di PKPU Nomor 6 Tahun 2018 hanya ditetapkan 5% sample keanggotaan yang dari seluruh jumlah anggota dengan sebaran kecamatan 50 persen atau kalau di Balikpapan 3 kecamatan saja,” bebernya.

Thoha menambahkan saat verifikasi nanti, Ketua, Sekretaris dan Bendahara Parpol juga wajib dihadirkan. Lengkap dengan memperlihatkan Surat Keputusan Partai yang sebelumnya telah diupload di SIPOL, termasuk 5 persen keanggotaan yang diverifirikasi.

“Nanti KPU akan membawa print out dari Sipol tersebut. Kemudian kita lihat SK yang aslinya saat verifikasi,” imbuhnya.

Baca Juga
Lihat juga...