Perbankan di NTB Diminta Miliki Program ‘Laku Pandai’

150

MATARAM –Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan NTB, Farid Faletehan, mengatakan, agar pelayanan dapat menjangkau masyarakat hingga  pelosok pedesaan, semua lembaga perbankan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) diminta memiliki program ‘Laku Pandai’.

Menurut Farid, program laku pandai merupakan layanan perbankan tanpa kantor yang sampai sekarang terus digencarkan di NTB, agar semakin memudahkan akses keuangan perbankan bagi masyarakat.

Sampai saat ini, tercatat sudah sekitar empat ribuan lebih, program laku pandai dengan menggandeng toko dan warung sebagai mitra, dengan tujuan supaya masyarakat di desa bisa terlayani.

“Selain program laku pandai, pada 2018 ini OJK juga meluncurkan program bebas rentenir, terutama bagi  masyarakat pedagang kaki lima dan pedagang bakulan di sejumlah pasar tradisional, dengan menggandeng Pemda kabupaten kota”, katanya, di Mataram, Selasa (30/1/2018).

Ditambahkan, untuk tahap pertama, program bebas rentenir akan dimulai di Pulau Sumbawa, bekerja sama dengan Pemda setempat, sebab nanti akan ada dana yang digulirkan melalui BUMDES, dan OJK siap melakukan asistensi.

Berdasarkan survei tingkat literasi keuangan yang dilakukan OJK di Provinsi NTB, tingkat pemahaman sebagian besar masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan masih sangat rendah.

Hal tersebut bisa dilihat dari jumlah masyarakat yang memiliki akses ke lembaga keuangan formal baru 22-23 persen dari 4,5 juta penduduk NTB. Selain pemahaman yang masih minim tentang keuntungan menggunakan layanan program perbankan, akses kantor lembaga keuangan perbankan yang jauh dari pedesaan juga menjadi salah satu penyebabnya.

Karena itu, katanya, sejak Maret 2015 OJK telah meluncurkan program Laku Pandai yang merupakan sebuah terobosan dari OJK bagi industri perbankan dalam Rangka Keuangan Inklusif.

Sebelumnya, Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan NTB, Prijono mengungkapkan, akses masyarakat mengakses perbankan relatif masih rendah. Berdasarkan rata-rata kepemilikan rekening di lembaga keuangan formal hanya sekitar 36 persen. Termasuk untuk level nasional yang masih kalah jauh dari Vietnam.

Menurutnya, masyarakat yang mengakses perbankan rendah dikarenakan dua hal, yaitu penawaran (supply) dan permintaan (demand). Dari sisi penawaran, sektor perbankan butuh biaya besar untuk mendirikan kantor cabang di seluruh Indonesia. Selain itu, sarana infrstruktur yang ada belum cukup optimal mendukung kinerja perbankan.

“Dari permintaan masyarakat dipicu oleh ketiadaan uang, biaya produk relatif mahal dan jarak tempat tinggal yang jauh menuju perbankan, BI terus mendorong perbankan dan masyarakat untuk terus meningkatkan akses perbankan” katanya.

Baca Juga
Lihat juga...