Perubahan Numenklatur Kedinasan, Puluhan Pejabat OKU Kehilangan Jabatan

BATURAJA – Sebanyak 33 pejabat di Pemkab Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan (Sumsel) kehilangan jabatannya. Hal tersebut menjadi imbas dari perubahan organisasi perangkat daerah yang dilakukan.

Pemberlakukan numenklatur baru tentang perubahan organisasi otomatis mengakibatkan terjadinya penghapusan ataupun penggabungan sejumlah dinas perangkat daerah di pemerintahan setempat.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) OKU, Zandi Soleh bersama Kabid Mutasi dan Promosi Dadang Hudaya di Baturaja mengatakan, bahwa sejak numenklatur baru diberlakukan, 33 pejabat eselon II, III dan IV di pemerintahan setempat kehilangan jabatan.

“Ada yang dinonjobkan pada lembaga sesuai pendidikanya, serta ada pula yang harus nongkrong sebagai staf biasa pada organisasi Setda OKU,” katanya, Selasa (2/1/2018).

Pascapelantikan dan pengukuhan 236 pejabat eselon II, III dan IV pada 29 Desember 2017 lalu, sejumlah pejabat mengawali tahun baru dengan sikap pasrah dan menunggu kebijakan Bupati OKU Kuryana Azis.

Dari numenklatur baru, tiga dinas yang bergabung adalah Dinas Persandian serta Dinas Statistik bergabung dengan Dinas Komunikasi dan Informatika. Sedangkan Badan Litbangda bergabung dengan Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

Dua pejabat eselon II yang selama ini punya jabatan dan kini terpaksa di-non job akibat perubahan adalah Firmansyah ST Msi (Mantan Kepala Dinas Persandian) dan Ir Arman Msi (mantan Kepala Litbang). “Firmansyah menjadi staf pada Bagian Organisasi Setda OKU, sedangkan Arman menjadi staf pada Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan,” jelas Dadang.

33 pejabat yang non job dikarenakan adanya perubahan organisasi perangkat daerah (OPD) seperti yang diatur dalam peraturan pemerintah (PP) No.11/2017.v Dalam perubahan PP tersebut, terjadi pengurangan, penambahan, serta penggabungan sejumlah SKPD ke SKPD lain yang secara otomatis Aparatur Sipil Negara (ASN) dikukuhkan atau dilantik ulang disesuaikan dengan kebutuhan personil pada jumlah jabatan di SKPD.

“33 ASN itu belum ada tempat setelah dinasnya bergabung dan untuk sementara diperbantukan pada dinas atau instansi yang lain,” pungkasnya. (Ant)

Lihat juga...