banner lebaran

Rusunawa di Surabaya Bisa Atasi Kawasan Kumuh

100

SURABAYA – DPRD Kota Surabaya, menilai pembangunan rumah susun sewa sederhana (rusunawa) akan menjadi salah satu solusi mengatasi persoalan kawasan kumuh di Kota Pahlawan.

Ketua Pansus Penataan Pemukiman dan Perumahan Kumuh DPRD Surabaya, Budi Leksono, mengatakan pihaknya mengharapkan keterlibatan pemerintah pusat dan pihak lain untuk mengatasi daerah kumuh seperti di bantaran rel maupun pinggir sungai.

“Peran serta pihak ketiga dalam mengikis kawasan kumuh bisa diwujudkan dalam bentuk kerja sama pembangunan rumah susun sewa sederhana (rusunawa) dengan pemerintah kota,” katanya, Senin (29/1/2018).

Menurut dia, warga yang tinggal di daerah kumuh, entah di bantaran rel maupun pinggiran kali biasanya sudah menetap selama puluhan tahun. Untuk itu, kerap kali mereka khawatir jika harus dipindah ke tempat lain yang jauh dari lingkungannya.

“Jika kawasan itu diatur dan ditata dengan baik tentunya akan lebih indah,” katanya.

Ia mengatakan, PT KAI (Persero) mengklaim memiliki lahan yang luas di sekitar bantaran rel. Untuk itu, ia berharap, jika ada program pembangunan rumah susun, yang anggarannya didapat melalui dana corporate social responsibility (CSR) maupun APBN, letaknya tidak jauh dari lingkungan sebelumnya.

“Sehingga mereka tetap bisa berkumpul dengan penduduk lainnya,” katanya.

Budi menyebut, masyarakat yang tinggal di daerah pinggiran kali maupun bantaran rel rata-rata dalah warga Surabaya. Mereka mempunyai identitas kependudukan.

Namun, ia mengakui, sebagian dari mereka adalah kalangan mampu, karena mereka memiliki aset di daerah lain, namun disewakan ke orang lain. “Kalau di pinggir rel, tidak dibangun permanen, karena khawatir jika digusur,” ujarnya.

Anggota Komisi A ini berharap, pemerintah kota menjalin komunikasi dengan pemilik lahan kawasan kumuh di antaranya PT KAI dan Perum Jasa Tirta maupun lainnya, agar Surabaya bebas kawasan kumuh.

Menurutnya, berdasarkan data pemerintah kota, di Surabaya terdapat 26 kelurahan yang tercatat sebagai kawasan kumuh. “Di Surabaya Utara, seperti di Kelurahan Bubutan Kecamatan Krembangan,” katanya.

Ia juga mengakui, untuk mengatasi kawasan kumuh, pemerintah kota sebenarnya memiliki program rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK). Namun, program tersebut bisa direalisasikan pada lahan yang jelas status hukumnya.

“Sedangkan untuk daerah kumuh yag ada di daerah pinggiran dan bantaran rel kan bukan milik warga maupun pemerintah kota,” ujarnya. (Ant)

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.