Sampah Laut Perlu Penanganan Terintegrasi

164

JAKARTA – Penanganan sampah laut perlu dilakukan secara terintegrasi, baik secara nasional maupun dengan dukungan komunitas internasional.

Deputi Bidang Kedaulatan Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Arif Havas Oegroseno, dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (30/1/2018), mengatakan, Dana Perwalian Laut, Sampah Laut dan Sumberdaya Pesisir atau OMC MDTF yang dibentuk menunjukkan dukungan dan kolaborasi yang kuat antara Indonesia dan komunitas internasional dalam menangani tantangan di laut dan daerah pesisir.

“Hibah yang dikelola dalam dana perwalian ini dapat menjadi landasan dalam menjaga lautan Indonesia dan akan memanfaatkan inisiatif dan investasi yang ada untuk memperbaiki pengelolaan limbah padat di kota-kota pesisir untuk mengurangi sampah plastik dan limbah lainnya di laut,” katanya.

Havas menjelaskan, dana perwalian itu memberikan dukungan strategis terhadap keseluruhan Agenda Kelautan di bidang lingkungan hidup dan ekonomi biru. Dikelola oleh Bank Dunia, dana perwalian ini didukung oleh dana hibah dari Norwegia dan Denmark, masing-masing sejumlah 1,4 juta dolar AS dan 875 ribu dolar AS.

Dana Perwalian itu akan membangun sinergi dengan program sejenis lainnya di bawah Bank Dunia dan mitra pembangunan lainnya, termasuk dalam meningkatkan pengelolaan sampah di berbagai kota di Indonesia.

Beberapa contoh pemanfaatan dana hibah, antara lain kerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyusun desain pengelolaan limbah padat serta membantu memperkuat jaringan antarbank sampah.

Havas menjelaskan, dengan adanya undang-undang tentang pemerintah daerah, maka permasalahan sampah menjadi tanggung jawab masing-masing pemerintah daerah (pemda).

“Tapi, masalahnya Pemda tidak punya anggaran yang memadai untuk mengelola sampah yang idealnya adalah 15 dolar AS per orang/tahun,” katanya.

Dengan demikian, lanjut dia, kerja sama antarsektor dan lembaga untuk memperkuat kebijakan yang terkait menjadi sangat diperlukan.

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mengalokasikan 1 miliar dolar AS selama lima tahun ke depan, dengan dukungan dana tambahan dari berbagai mitra pembangunan lainnya, termasuk Bank Dunia dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah di berbagai kota pesisir di Indonesia, termasuk Jakarta.

Gubernur DKI, Anies Baswedan, mengatakan sebagai ibu kota, Jakarta menghasilkan sekitar 7.000 ton sampah per hari. Per November 2017, Jakarta menghasilkan sekitar 2,3 juta ton sampah per tahun, termasuk 54 persen sampah organik dan 14 persen sampah plastik.

“Penanganan sampah memerlukan peran aktif para warga. Saat ini kita masih dalam tahap 2.0, di mana Pemda dianggap sebagai penyedia jasa, di mana warga membuang sampah, pasukan oranye membersihkan. Kita ingin menuju ke tahap 3.0 di mana warga berperan aktif dalam menjaga lingkungan dengan cara bergotong royong, bekerja bakti dan berani menegur bila ada yang membuang sampah sembarangan,” ujarnya.

World Bank Country Director, Rodrigo A. Chaves, mengungkapkan pentingnya pengelolaan limbah padat di daerah perkotaan dan pesisir karena hal ini dapat secara langsung mengurangi kebocoran limbah ke laut dan jalur air yang terhubung lainnya.

“Berdasarkan hasil studi kami, sekitar 80 persen kebocoran limbah ke laut berasal dari sampah di daratan yang tidak terambil atau terkelola dengan baik. Diperkirakan setiap warga negara Indonesia bertanggung jawab atas rata-rata 1 kg sampah plastik per tahun,” tuturnya.

Ada pun Duta Besar Norwegia Vegard Kalee, mengatakan lautan dan daerah pesisir memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian, berfungsi sebagai sumber penghasilan dan mata pencaharian bagi ratusan juta orang di dunia. Sayangnya, ekosistem laut dan daerah pesisir saat ini mengalami kemorosotan yang sangat tajam.

“Polusi sampah, khususnya dalam bentuk plastik sangat mengancam kesehatan dan keseimbangan ekosistem di laut dan daerah pesisir. Sebuah hasil studi bahkan menyatakan, bahwa bila ini terus berlanjut, maka pada 2050 akan ada lebih banyak plastik dari sisi massa daripada ikan di lautan dunia,” katanya.

Sementara itu, Duta Besar Denmark, Rasmus A. Kristensen, mengatakan seperti halnya Indonesia, Denmark memiliki sejarah kemaritiman yang panjang.

“Karena itu, kami sepenuhnya mendukung Agenda Kelautan Indonesia. Dana perwalian ini merupakan inisiatif yang tepat untuk mengurangi limbah laut dan dalam memperbaiki pengelolaan lautan Indonesia,” katanya.

Lantaran kebanyakan sampah di laut berasal dari limbah yang tidak dikelola dengan baik di kota-kota besar di daerah pesisir seperti Jakarta, maka, menurut Dubes Kristensen, terdapat tantangan yang signifikan dalam pengelolaan sampah di daerah tersebut.

“Dalam hal ini, Denmark telah bekerja sama dengan Indonesia dalam memperbaiki pengelolaan limbah padat, termasuk teknologi konversi limbah ke energi, dan berkomitmen untuk melanjutkan upaya tersebut,” ungkapnya. (Ant)

Baca Juga
Lihat juga...