Warga Dayak Tolak Tambang Batu Bara di Kabupaten HST

BANJARBARU – Ratusan massa gabungan antara masyarakat Dayak dan mahasiswa, menggeruduk Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru, Selasa (23/1/2018).

Massa menuntut Dinas ESDM Kalsel ikut membatalkan  SK Menteri ESDM No. 441.K/30/DJB/2017 tentang Izin Eksploitasi Batubara milik PT Mantimin Coal Mineral di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ketua Dayak Kalimantan Bersatu, Ferdy Beruang, mengatakan masyarakat Dayak dan mahasiswa se-Kalimantan Selatan sepakat menolak rencana eksploitasi pertambangan batubara di gugusan lereng Pegunungan Meratus, Kabupaten HST. Massa meminta surat pernyataan Kepala Dinas ESDM Kalsel atas dukungan penolakan tambang batubara PT MCM.

Koordinator Dayak Kalimantan Bersatu, Ferdy Beruang, saat wawancara ke awak media selepas demontrasi. –Foto: Diananta P Sumedi

“Karena Dinas ESDM diberi kewenangan mencabut SK yang sudah diterbitkan. Kepala Dinas Isharwanto sudah menandatangani kesepakatan ini,” kata Ferdy Beruang, usai demonstrasi.

Menurut Ferdy, Dinas ESDM Kalsel juga sepakat menolak izin eksploitasi yang diterbitkan oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM. Ia bakal menagih lagi komitmen Dinas ESDM Kalsel yang rencananya melayangkan surat penolakan kepada Kementerian ESDM pada Kamis (25/1/2018).

Ia menegaskan, Dayak menolak pertambangan karena masyarakat adat menggantungkan hidup di hutan Pegunungan Meratus. Selain itu, pertambangan berpotensi menghilangkan kearifan lokal dan kebudayaan Dayak Meratus.

“Kami tidak mau kehilangan seni budaya kami akibat pertambangan dan keserakahan pengusa,” ujar Ferdy.

Ada pun Kepala Dinas ESDM Kalsel, Isharwanto, mengatakan, Pemprov Kalsel dan Pemkab HST berkomitmen menolak rencana eksploitasi pertambangan PT MCM di Kabupaten HST. Menurut dia, Dinas ESDM Kalsel tidak pernah menerbitkan izin Amdal di lokasi konsesi PKP2B PT MCM yang masuk Kabupaten HST.

“Kami sepakat tidak ada tambang di HST, kami sudah menolak izin amdal sejak 2010. Daerah lereng Pegunungan Meratus di HST termasuk resapan air, jadi kalau ditambang memicu banjir. Lebih baik untuk pertanian, sudah ada kajiannya,” kata Isharwanto.

Pihaknya akan mendatangi Kementerian ESDM dan mendesak Menteri ESDM mencabut SK Nomor No. 441.K/30/DJB/2017. Sebab, kata dia, Dinas ESDM Kalsel tidak pernah menerbitkan izin amdal PT MCM di Kabupaten HST.

PT MCM merupakan perusahaan pemegang PKP2B generasi ketiga yang telah berkontrak dengan pemerintah RI pada 20 November 1997. Ada pun lokasi konsesi PT MCM membentang di Kabupaten Tabalong, Kabupaten HST, dan Balangan dengan total luasan 6.509 hektare (Blok Upau 4.545 hektare dan Blok Batutangga 1.964 hektare).

Berdasarkan SK Menteri ESDM No. 373.K/40.00/DJG/2005 tentang Penciutan Wilayah, Permulaan, dan Perpanjangan Tahap Kegiatan Kajian Kelayakan PKP2B, PT MCM punya luasan tahap produksi 4.545 hektare berlaku pada periode 26 Desember 2004-25 Desember 2034.

Ada pun luasan konsesi 1.964 hektare dalam tahap studi kelayakan (Blok Batutangga). PT MCM pun pernah mengajukan suspensi tahap studi kelayakan pada Desember 2013 lewat surat No. 2046/30/DJB/2013.

Lihat juga...