Atasi Pembalakan Liar di NTB Diharap Kedepankan Persuasi

Editor: Koko Triarko

227
Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Rosiady Sayuti/Foto: Turmuzi

MATARAM – Selain langkah penindakan, upaya pencegahan illegal logging diharapkan lebih banyak dilakukan Satuan Tugas (Satgas) pengamanan kawasan hutan melalui pendekatan persuasif dan sosialisasi kepada masyarakat.

“Penindakan dalam penanganan kasus pembalakan liar memang biasa dilakukan, tapi akan lebih baik upaya pencegahan bisa lebih dikencangkan membangun kesadaran masyarakat”, kata Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Rosiady Sayuti, di Mataram, Rabu (28/2/2018).

Menurutnya, upaya pencegahan melalui pendekatan persuasif akan lebih efektif mampu mecegah dan mengurangi aksi pembalakan liar, karena di dalamnya disertai upaya membangun kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan pembalakan liar serta menjaga kelestarian kawasan hutan.

Mengingat aksi perambahan dan pembalakan liar kawasan hutan, selain murni motif ekonomi, juga karena masyarakat atau oknum pelaku kurang memahami pentingnya menjaga kelestarian kawasan hutan sebagai sumber kehidupan.

“Karena itu, satgas pengamanan kawasan hutan yang terdiri dari Dinas Kehutanan, Kepolisian dan TNI diharapkan bisa mencegah kawasan hutan dari ancaman pembalakan liar, minimal mengurangi dan mempertahankan kawasan yang sudah ada melalui pendekatan kepada masyarakat”, katanya.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI, Siti Nurbaya, melalui surat yang dikirimkan kepada Panglima TNI dan ditembuskan kepada Gubernur NTB, mengatakan, aksi perambahan dan pembalakan liar tidak saja mengakibatkan kerusakan lingkungan dan gundulnya kawasan hutan, tapi juga bisa menimbulkan bencana kekeringan, banjir dan tanah longsor.

Pembalakan liar dampaknya sangat luar biasa bagi lingkungan termasuk menimbulkan bencana, sehingga termasuk kejahatan luar biasa. Karena itu, penanganannya juga harus dilakukan dengan cara luar biasa.

Dalam surat tersebut, Menteri LHK juga menekankan beberapa poin penting. Bahwa peredaran kayu  sonokeling merupakan jenis kayu yang diatur peredarannya. Hal inilah yang selama ini dilemahkan penanganannya oleh pihak-pihak tertentu.

Sesuai hasil Convention on International Trade in Endangered Species (CITES), kayu sonokeling masuk  spesies kayu yang terancam punah. Sehingga harus dilindungi dan diatur peredarannya. Hasil konvensi tersebut diratifikasi oleh pemerintah Indonesia pada 2016 dan 2017.

Kedua, illegal logging merupakan kejahatan luar biasa, sehingga penanganannya harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa. Karena itu, Menteri LHK mendukung sepenuhnya penegakkan hukum terhadap pembalakan liar yang melibatkan para pihak termasuk TNI Korem 162/WB, Kodim Dompu, Koramil hingga ke tingkat Babhinsa

Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, seluas 101.324 hektare lahan hutan dirambah di NTB. Jumlah kasus pembalakan liar selama dua tahun terakhir sebanyak 55 kasus yang ditangani Dinas LHK NTB. Dari jumlah tersebut 29 kasus masih tertunggak.

Baca Juga
Lihat juga...