Begini Cara Presiden Soeharto Mempertimbangkan Proyek Pemerintah

Editor: Satmoko

1.078

JAKARTA – Pemerintah sekarang di bawah kendali Presiden Jokowi disinyalir berbagai proyek yang dijalankan pemerintah dikuasai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana dimuat di berbagai berita yang santer beredar. Seperti proyek infrastruktur yang banyak dikerjakan BUMN. Namun, hal tersebut diprotes Kepala Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Rosan Roeslani.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menyatakan, larangan BUMN untuk tak menggarap proyek infrastruktur di bawah Rp100 miliar. Adapun, Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, Endra S Atmawidjaja, menerangkan, saat ini hanya sedikit BUMN yang bermain di proyek-proyek infrastruktur yang bernilai Rp50 miliar-Rp 100 miliar.

Dari data Kementerian PUPR, untuk tahun 2017 terdapat 152 paket infrastruktur yang bernilai Rp50 miliar hingga Rp100 miliar. Dalam 152 paket tersebut, BUMN hanya menggarap 12 paket. Sementara sebanyak 140 paket sisanya diambil swasta.

Tampaknya, memang pihak swasta kalau akan menjadi pemain utama proyek pemerintah harus memenuhi banyak persyaratan, seperti di antaranya harus punya kemampuan sesuai dengan kontrak yang ada, teknis dan non-teknis. Teknis adalah orang dan peralatan, adapun non-teknisnya adalah modal.

Ada kemungkinan pemerintah lebih mempercayakan kepada BUMN yang dinilai jauh lebih berpengalaman. Sehingga pengerjaan proyek banyak dilakukan oleh BUMN. Faktor politik juga tidak terlepas dari penyerahan proyek infrastruktur kepada BUMN yang lebih netral. Sebaiknya, swasta diajak serta menjadi mitra kerja dalam membangun infrastruktur. Sehingga swasta mendapatkan manfaat dari pembangunan tersebut.

Pada zaman Orde Baru, Presiden Soeharto mempertimbangkan dengan sangat matang sebuah proyek pemerintah dengan membicarakan lebih dulu dengan jajaran para menteri bawahannya. Kalau para peserta tender memang tidak memenuhi persyaratan maka dengan tegas memutuskan proyek pemerintah tersebut ditender ulang.

Hal tersebut terjadi pada 26 Februari 1990, sebagaimana dilansir dalam http://www.soeharto.co mengutip buku “Jejak Langkah Pak Harto 21 Maret 1988 – 11 Maret 1993, yang ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: Nazaruddin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003, bahwa Presiden Soeharto mengadakan pembicaraan selama dua jam lebih dengan Menko Ekuin Radius Prawiro, Menteri/Sekretaris Negara Moerdiono, Menteri/Ketua Bappenas Saleh Afiff, Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi Soesilo Soedarman, Menteri Riset dan Teknologi BJ Habibie.

Hasil dari pertemuan yang berlangsung di Cendana itu adalah berupa keputusan pemerintah untuk mengadakan tender ulang secara terbatas terhadap proyek Sentral Telepon Digital Indonesia (STDI) II dalam waktu secepatnya. Keputusan ini diambil antara lain karena peserta tender sebelumnya tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan seperti yang tercantum dalam Inpres No. 8 Tahun 1984.

Presiden Soeharto pernah melakukan penjadwalan kembali proyek-proyek pembangunan yang sedang ditangani pemerintah. Sebagaiman lnpres No. 12 Tahun 1983 tanggal 14 Mei 1983. Hal itu dilakukan dengan menimbang, antara lain untuk mengatasi akibat dari resesi ekonomi dunia yang telah berlangsung di Indonesia.

Indonesia perlu mengambil berbagai langkah untuk pengamanan dan kelancaran perekonomian serta pembangunan nasional dalam jangka panjang. Oleh karena itu perlu segera mengambil langkah-­langkah untuk penjadwalan kembali pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang sedang ditangani oleh berbagai departemen/instansi yang bersangkutan.

Terkait penjadwalan kembali proyek-proyek pembangunan yang sedang ditangani pemerintah tersebut, Presiden Soeharto menginstruksikan pada berbagai jajaran menteri maupun instansi, yaitu Menteri Pertambangan dan Energi, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan, Menteri Keuangan, Menteri Negara Perencanaan Pernbangunan Nasional/Ketua BAPPENAS, Menteri/Sekretaris Negara, Menteri Negara Riset dan Teknologi, Gubernur Bank Indonesia, Direktur Utama Pertamina, dan Direktur Utama PT. Aneka Tambang.

Pelaksanaan penjadwalan kembali proyek-proyek di lingkungan Departemen Pertambangan dan Energi dengan ketentuan-ketentuan seperti di antaranya, Proyek Aromatik Plaju Sumatera Selatan, yang pada tahap pertama dilaksanakan pembangunan bagian dari proyek Aromatik menghasilkan P.T.A. (Purified Terephtalic Acid), memperkecil kapasitasnya yang semula 225.000 ton menjadi 150.000 ton per tahun.

Kegiatan proyek ini secara keseluruhan, dengan penyesuaian kapasitas produksi P.T.A. tersebut di atas, dilanjutkan sampai selesai, sehingga bilamana keadaan ekonomi negara memungkinkan dapat segera digunakan bagi pembangunan tahap berikutnya. Sambil menunggu selesainya pembangunan bagian dari Proyek Aromatik yang menghasilkan paraxylene, bahan baku untuk pabrik P.T.A. tersebut, untuk sementara diimpor.

Kemudian, Proyek Kilang Musi Sumatera Selatan. Pada tahap pertama diusahakan untuk meningkatkan efisiensi pada kilang Sungai Gerong dan Plaju dengan mengadakan pembaharuan teknik atau teknologi pada unit-unit yang ada untuk meningkatkan produktivitas. “Front-End Engineering” yang waktu itu sedang dilaksanakan dilanjutkan hingga selesai. Hasil dari “Front-End Engineering” tersebut merupakan persiapan untuk pembangunan Kilang Musi selanjutnya setelah keadaan ekonomi negara memungkinkan.

Ada lagi, proyek Alumina Bintan, pada tahap pertama pembuatan “basic design and engineering” serta “detail design and engineering”. Namun, dalam perjalanannya pembangunan pabrik Alumina tersebut untuk sementara ditunda. Hasil design serta engineering lengkap tersebut merupakan persiapan pembangunan pabrik Alumina selanjutnya setelah keadaan ekonomi negara memungkinkan.

Ada pula, proyek Olefin Aceh, yang pelaksanaannya bagian dari proyek Olefin yang terdiri dari proyek pembuatan Ethane dan proyek pembuatan Ethylene untuk sementara ditunda. Dibatasi sampai pada penyelesaian pembangunannya sesuai dengan pembiayaan yang telah dikeluarkan, yaitu bagian dari proyek Olefin yang menghasilkan PVCNCM dan Chloor Alkali. Penyelesaiannya diserahkan kepada perusahaan swasta yang bersangkutan.

Proyek-proyek pemerintah lainnya di bidang listrik pun penjadwalannya bisa kembali  ditentukan atas usul Menko EKUIN dan Pengawasan Pembangunan serta Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS.

Di masa itu, Presiden Soeharto mempercayakan kepada Menteri Pertambangan dan Energi bertanggung jawab atas pelaksanaan instruksi tersebut dengan bantuan sepenuhnya dari Direktur Utama Pertamina dan Direktur Utama PT Aneka Tambang.

Pejabat-pejabat di bidang masing-masing juga bersama-­sama memberikan bantuan untuk kelancaran pelaksanaan dari Inpres tersebut. Adapun pelaksanaan dari Inpres tersebut agar dilaporkan secara berkala kepada Presiden Soeharto.

Baca Juga
Lihat juga...