Di Awal Pemerintahan, Presiden Soeharto Intensifkan Pajak

572

JAKARTA – Memang benar bahwa orang bijak itu taat pajak. Bayar pajak adalah konsekuensi setiap warga negara. Pajak adalah iuran warga kepada negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak yang ditarik dari warga digunakan untuk pembangunan yang bertujuan untuk menyejahterakan warga juga.

Menolak untuk membayar pajak termasuk pelanggaran hukum. Pemerintah seharusnya meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara khususnya dalam hal penggunaan dana yang dihasilkan dari rakyat untuk pembangunan negara, yakni pajak.

Masih hangat ingatan kita tentang mafia pajak yang telah mengorupsi uang negara hingga sampai miliaran rupiah, maka dari itu sudah selayaknya oknum pejabat yang telah terbukti bersalah tidak diberi ampun dan diberikan hukuman yang seberat-beratnya agar dapat memberikan efek jera.

Intensif

Perihal pajak, di awal pemerintahannya, tepatnya pada tanggal 27 Februari 1968 Presiden Soeharto mengintensifkan pemungutan pajak, sebagaimana dilansir dalam http://www.soeharto.co mengutip buku “Jejak Langkah Pak Harto 1 Oktober 1965 – 27 Maret 1968”, yang ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003”, bahwa Presiden Soeharto telah mengambil langkah untuk menggalakkan pemungutan pajak.

Dalam rangka itu, Presiden Soeharto telah menginstruksikan para menteri, panglima angkatan bersenjata, pimpinan instansi pemerintah dan perusahaan-perusahaan negara untuk ikut mengambil peranan dalam usaha intensifikasi pemungutan pajak. Adapun pajak yang diminta untuk diintensifkan pemungutannya itu adalah Pajak Pendapatan tahun 1967 dan 1968 serta Pajak Kekayaan tahun 1968 bagi pejabat-pejabat pemerintah (sipil dan militer) dan perusahaan-perusahaan negara.

Kesadaran

Pada tanggal 6 Januari 1987, Presiden Soeharto dalam pidatonya tentang RAPBN 1987-1988 yang disampaikan di depan Rapat Paripurna Terbuka DPR, menyerukan kembali kepada masyarakat agar benar-benar melaksanakan kewajiban membayar pajak dengan penuh kesadaran dan disiplin.

Lebih lanjut, Presiden Soeharto menerangkan, bahwa penerimaan negara tahun anggaran 1987-1988 dari sektor di luar minyak bumi dan gas alam diperkirakan mencapai lebih Rp.10,2 triliun atau naik 27,2 persen dibanding tahun anggaran sekarang (1986-1987).

Penerimaan dari sektor di luar minyak bumi dan alam tersebut terdiri atas pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, bea masuk, cukai, pajak ekspor, penerimaan dari keuntungan penjualan bahan bakar minyak, penerimaan pajak-pajak lainnya, dan penerimaan bukan pajak.

Dari semua jenis itu, pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan tercatat paling besar, yakni masing-masing diperkirakan mencapai lebih Rp.3,5 triliun dan lebih Rp.3,3 triliun atau masing-masing naik lebih 65 persen dan lebih 15 persen dari yang ada sekarang.

Disiplin

Tidak ada jalan lain kecuali meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak agar pembangunan lancar. Hal tersebut dikemukakan Wakil Ketua DPR/MPR Nuddin Lubis kepada wartawan ketika dimintai tanggapannya atas pidato Presiden Soeharto tentang RAPBN 1987-1988 yang disampaikan di depan Rapat Paripurna Terbuka DPR.

Akan tetapi Nuddin Lubis mengingatkan bahwa kunci keberhasilan peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak terletak pada disiplin nasional, yang sekaligus merupakan kunci keberhasilan semua usaha pembangunan di negeri ini.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya penegakan disiplin nasional di masyarakat dari tingkat atas sampai ke bawah sebagai terobosan guna menghadapi kesulitan ekonomi. “lni penting karena tanpa disiplin nasional semuanya tidak akan bisa berhasil,” tegasnya.

Nuddin Lubis menyatakan, perkiraan penerimaan anggaran negara dari sektor di luar minyak dan gas alam, khususnya dari pajak, dapat terpenuhi kalau bangsa Indonesia bertekad membangun.

Sewaktu ditanya pendapatnya tentang cara yang harus dilaksanakan untuk mencapai sasaran penerimaan pajak itu, Nuddin Lubis menekankan perlunya mengintensifkan peranan seluruh petugas, di samping pengintensifan pemberian bimbingan, tuntunan dan penyuluhan.

Sebagaimana dikemukakan Kepala Negara, Wakil Ketua DPR/MPR itu juga menegaskan bahwa undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia kini sungguh-sungguh telah memperhatikan asas keadilan.

Wajar

Pada tanggal 25 September 1989, Presiden Soeharto meminta agar para petugas pajak dalam melakukan pendataan dan pengukuran obyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bersikap tertib dan sopan. Selain itu, para petugas hendaknya mampu menjalankan tugas sebaik-baiknya, sehingga para wajib PBB merasa apa yang mereka penuhi sebagai hal yang adil dan wajar.

“Penumbuhan kesadaran itu penting, sebagai upaya agar PBB menjadi sumber penghasilan untuk negara dan daerah,” pesan Presiden Soeharto ketika menerima Dirjen Pajak Drs. Marie Muhammad dan tim PBB yang mendata tanah dan bangunan kediaman presiden di Jalan Cendana, Jakarta.

Menurut Marie Muhammad, setelah pengukuran dan pendataan, potensi yang sangat besar dan perlu terus digali adalah dari Pajak Bumi dan Bangunan. “Pendataan ulang itu harus dilakukan karena pendataan yang ada merupakan peninggalan Belanda dan tidak mutakhir,“ ungkapnya.

Pendataan itu merupakan rangkaian program pertama yang dilakukan Dirjen Pajak terhadap kota-kota besar, seperti Jakarta, Bandung, dan Medan. Kediaman Kepala Negara yang didata dan diukur merupakan yang ke-9000 di DKI Jakarta. Pendataan yang dimulai serentak April itu, telah menyelesaikan tugas mendata dan mengukur 600 obyek PBB di Medan dan 100 obyek PBB di Bandung.

Selama pelaksanaan pendataan dan pengukuran, Presiden Soeharto menjawab dan menunjukkan batas-batas tanah dan bangunan secara langsung kepada petugas.

Dirjen Pajak Marie juga mengakui, adanya kekhawatiran dari sebagian masyarakat yang hendak didata dan diukur tanah dan bangunannya. “Ndak, petugas ndak akan masuk ke kamar-kamar, untuk apa?” ucapnya. Dan ia juga menambahkan, dalam kegiatan itu masyarakat tidak akan dipungut biaya, bahkan Dirjen pajak menyampaikan rasa terima kasihnya, jika masyarakat menerima para petugas itu.

Teladan

Marie juga menyatakan, apa yang ditunjukkan Presiden Soeharto dalam menyambut tim PBB sangat positif, sehingga hal itu akan menjadi teladan bagi masyarakat secara keseluruhan.

Keluarga Cendana waktu itu menerima permohonan pendataan PBB dari Dirjen Pajak 4 September dan bisa direalisasi 23 September. “Ini kan cukup cepat, sambutannya positif,” ucap Dirjen Pajak.

Marie juga mengimbau masyarakat yang belum mendaftarkan tanah dan bangunan untuk segera melakukan hal tersebut. Juga disebutkan bahwa dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak ada maksud sama sekali untuk menyusahkan rakyat kecil. Bahkan diingatkan, dari dana yang terkumpul itu yang paling banyak menikmati PBB adalah daerah pemerintahan setempat.

Baca Juga
Lihat juga...