Dikbud NTB Diminta Lengkapi Fasilitas Dukung UNBK

Editor: Koko Triarko

108
Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim/ Foto: Turmuzi
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

MATARAM – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB diminta segera membantu sekolah melengkapi kekurangan fasilitas pendukung, terutama komputer, demi kelancaran pelaksanaan UNBK 2018 dan mencegah pungutan liar mengatasnamakan pembelian fasilitas UNBK.

“Pada awal April mendatang, Ombudsman RI Perwakilan NTB meminta Pemda, baik provinsi maupun kabupaten kota untuk aktif melakukan proses pendataan kesiapan sekolah dalam menyediakan fasilitas pelaksanaan UNBK”, kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim, di Mataram, Kamis (15/2/2018)

Ombudsman tentu memahami, bahwa dalam proses penyediaan dan pengadaan laptop dan komputer bagi keperluan pelaksanaan UNBK bukan sebuah perkerjaan mudah dan murah, membutuhkan anggaran besar dengan jumlah sekolah dan siswa yang banyak.

Pada pelaksanaan UN 2017, temuan Ombudsman RI Perwakilan NTB mencatat ketersediaan fasilitas komputer untuk UNBK seperti laptop 60 hingga 70 persen masih disediakan oleh warga masyarakat. Sisanya antara 30 hingga 40 persen saja yang menjadi milik sekolah.

Ombudsman berharap, tahun ini angka tersebut sudah semakin membaik, meski memang partisipasi masyarakat dalam mensukseskan UNBK sangat penting, tapi partisipasi tersebut bisa dilakukan dengan meminjamkan laptop milik siswa, bukan melakukan pungli dengan alasan pembelian fasilitas sekolah.

“Bagi sekolah yang tidak memiliki fasilitas komputer memadai, tidak perlu memaksakan UNBK. Alternatifnya dengan bergabung melalui sekolah yang telah memiliki peralatan komputer yang lengkap, atau dengan mengalihkan menjadi Ujian Nasional berbasis kertas”, katanya.

Ditambahkan, kalau tetap dipaksakan melaksanakan UNBK, itulah yang menyebabkan banyak sekolah melakukan perbuatan maladministrasi berupa pungutan liar dengan alasan untuk membiayai pelaksanaan UNBK.

Temuan tersebut didasarkan pada laporan yang diterima Ombudsman melalui Posko Ujian Nasional NTB 2017. Banyak warga yang melapor dari sejumlah tempat tentang adanya praktik pungutan oleh sekolah dengan alasan pengadaan laptop atau komputer sekolah bagi pelaksanaan UNBK.

“Laporan seperti itu tidak saja datang dari sekolah yang berlokasi agak terpencil, namun juga dari masyarakat yang ada di tengah kota”, katanya.

Pungli terjadi dilatarbelakangi minimnya peralatan laptop dan komputer yang akan digunakan untuk UNBK. Sekolah biasanya meminta kepada orang tua wali murid melalui Komite Sekolah dengan bermodus sumbangan, agar dapat membeli peralatan Komputer.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No. 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan, Permendikbud No. 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan  Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar, Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah telah mengatur larangan untuk melakukan pungutan.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Muhammad Suruji memastikan proses pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat SMA, SMK dan MA di NTB tahun 2018, seratus persen bisa diterapkan.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Lihat juga...