DPR Minta Calon Kepala Daerah “Incumbent” Tidak Politisasi Birokrasi

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

194
Ketua Komisi ll DPR RI, Zainuddin Amali/foto : Turmuzi

MATARAM — Dari sekian peserta pemilukada baik tingkat provinsi, kabupaten di Indonesia umumnya dan Kota di Nusa Tenggara Barat (NTB) khususnya, sebagian merupakan calon kepala daerah yang masih menjabat.

Meski saat ini telah cuti dan non aktif, tapi hubungan ikatan emosional dan pengaruh masih tetap ada dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam hubungan antara pimpinan dan bawahan dan itu rawan terjadinya politik praktis di antara ASN maupun politisasi birokrasi oleh calon kepala daerah.

“Tahun politik seperti sekarang, ASN rawan terlibat politik praktis, termasuk politisasi birokrasi oleh calon kepala daerah yang masih menjabat, meski berstatus non aktif,” kata Ketua Rombongan Komisi ll DPR RI, Zainudin Amali saat melakukan Kunjungan Kerja di NTB, Rabu (28/2/2018).

Karena itulah, penting dirinya mengingatkan kepada Pemprov, Pemkab maupun Pemkot untuk memastikan supaya netralitas ASN menjadi hal wajib.

Pemkab provinsi maupun kabupaten kota harus secara ketat memantau aparaturnya yang ada di provinsi maupun kabupaten kota berkaitan dengan pelaksanaan Program, jangan sampai terlibat politik praktis atau dipolitisasi.

“Karena netralitas ASN dalam UU sudah sangat jelas dan bagi yang melanggar sudah ada sanksinya, itu yang ingin kami pastikan, mudah mudahan di NTB akan berjalan dengan baik,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Rosiady Sayuti menjamin netralitas ASN selama pelaksanaan Pilkada serentak di NTB akan terjaga. Mengingat selama proses pelaksanaan Pilkada, selain ada Bawaslu Pemprov juga ikut memantau semua ASN.

“Saya kira sudah jelas, tidak ada kompromi bagi ASN, kalau memang terbukti ikut terlibat politik praktis, sanksi sudah siap menanti, mulai administrasi hingga pidana, tergantung seberapa berat pelanggarannya,” katanya.

Kepada masyarakat, dirinya juga meminta agar ikut memantau pelaksanaan Pilkada. Kalau ada menemukan ASN terlibat politik praktis, bisa melaporkan ke Bawaslu atau kepada Pemprov NTB.

Baca Juga
Lihat juga...