Dunia Akui Presiden Soeharto Berhasil Atasi Masalah Kependudukan

Editor: Satmoko

1.051

JAKARTA – Pertumbuhan penduduk Indonesia dari tahun ke tahun semakin bertambah. Tentu pemerintah harus menetapkan kebijakan-kebijakan yang dapat mengendalikan jumlah pertumbuhan.

Menurut data statistik, tahun 1960 jumlah penduduk Indonesia sekitar 87 juta sampai tahun 1970 hanya berkisar 114 juta jiwa. Kemudian, tahun 1980 mencapai 147 juta jiwa, tapi pada tahun 2000 membengkak hampir dua kali lipat menjadi 203 juta jiwa dan di tahun 2016 sudah mencapai 257 juta jiwa.

Presiden Soeharto pada masa pemerintahannya di zaman Orde Baru berhasil mengatasi masalah kependudukan dengan Program KB (Keluarga berencana). Sebuah program untuk membatasi kelahiran dengan perencanaan jumlah keluarga yang dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran seperti kondom, spiral, IUD, dan sebagainya. Jumlah anak dalam KB yang ideal adalah cukup dua. Gerakan ini mulai dicanangkan pada tahun akhir 1970-an.

Tujuan KB secara umum, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dalam rangka mewujudkan NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera) yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertambahan penduduk. Adapun tujuan khususnya, yaitu meningkatkan jumlah penduduk untuk menggunakan alat kontrasepsi, menurunnya jumlah angka kelahiran bayi dan meningkatnya kesehatan keluarga berencana dengan cara penjarangan kelahiran.

Undangan PBB

Pada tanggal 28 Februari, tepatnya 28 Februari 1989, sebagaimana dilansir dalam http://www.soeharto.co mengutip buku “Jejak Langkah Pak Harto 21 Maret 1988 – 11 Maret 1993”, yang ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: Nazaruddin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003”, Menteri Ali Alatas mengatakan bahwa Presiden Soeharto telah menerima undangan dari Sekretaris Jenderal PBB, Perez de Cuellar, untuk menerima penghargaan PBB di bidang Keluarga Berencana. Penghargaan yang diberi nama United National Population Award itu diserahkan pada tanggal 8 Juni di markas besar PBB.

Presiden Soeharto menyatakan bersedia menerima tanda penghargaan tersebut. Dalam hubungan ini Presiden menilai bahwa penghargaan PBB itu mencerminkan keyakinan PBB dan masyarakat internasional tentang ketepatan kebijaksanaan ekonomi dan pembangunan Indonesia pada umumnya, dan program keluarga berencana pada khususnya.

Kesadaran Kemanusiaan

Saatnya tiba, tanggal 8 Juni 1989, Presiden Soeharto menerima Hadiah Kependudukan PBB tahun 1989 yang langsung dipersembahkan oleh Sekjen Javier Perez de Cuellar di Markas Besar PBB, New York. Presiden memenangkan hadiah tersebut bersama-sama dengan Lembaga Program Kesejahteraan Nasional Togo.

Pemenang hadiah tersebut adalah yang ketujuh kalinya semenjak Sidang Majelis Umum PBB mengambil keputusan 36/201 tanggal 17 Desember 1981 untuk mengadakan Hadiah Kependudukan PBB. Hadiah tahunan dipersembahkan kepada individu atau lembaga atas sumbangannya dalam membangkitkan kesadaran kemanusiaan dalam mengatasi masalah kependudukan dan penyelesaiannya.

Pembukaan pameran visual Program KB dihadiri oleh Presiden Soeharto di Bina Graha pada tahun 1973. (Foto Istimewa/Jakarta IPPHOS)

Sejarah mencatat, untuk pertama kalinya, Hadiah Kependudukan PBB diberikan pada tahun 1983 kepada Indira Gandhi, Perdana Menteri India dan Qian Xinzhong dari Cina. Presiden Soeharto adalah Pemimpin Negara yang ketiga semenjak Indira Gandhi yang kemudian disusul oleh Hussain Muhammad Ershad dari Bangladesh yang memenangkan hadiah tersebut untuk tahun 1987.

Komite yang menyatakan Pak Harto sebagai Pemenang Hadiah Kependudukan 1989 itu beranggotakan 10 negara, yaitu Burundi, Byelorussian SSR, Kolombia, Ekuador, India, Jepang, Mauritius, Pakistan, Rwanda dan Turki dengan diketuai oleh Meksiko.

Bimbingan Kuat

Sewaktu pemenang hadiah diumumkan dalam konperensi pers di Markas Besar PBB, Dubes Moya Palencia menyatakan bahwa Presiden Soeharto dipilih oleh komite atas bimbingan yang kuat selama 20 tahun terakhir terhadap program keluarga berencana di Indonesia.

“Atas kepemimpinan Presiden Soeharto, rata-rata kelahiran dan kematian anak-anak sangat menurun,“ kata Moya.

Keberhasilan Indonesia dalam melaksanakan program Keluarga Berencana (KB) begitu menonjol sehingga dalam laporan tahunan ,The State of the World Population 1989 yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif United Nations Population Fund, Dr. Nafis Sadik, menunjukkan di negara-negara yang penduduknya menganut agama Islam, rata-rata kehamilan di Indonesia dan Malaysia adalah yang paling kecil.

Untuk kurun waktu 1975/1980 data rata-rata kehamilan menunjukkan Malaysia (4,6), Indonesia (4,7), Mesir (5.2), Tunisia (5.6), Pakistan (6,4) Maroko (6,9), Jordania (7,2), Arab Saudi (7,3), Aljazair (7,3). Catatan terakhir yang diperoleh dari Bank Dunia bahwa untuk Asia dan Asia Tenggara rata-rata kehamilan turun menjadi 3,7 dan untuk Indonesia 3,4. Jadi, semenjak 1967 dimana TFR atau Total Fertility Rate (rata-rata kehamilan) menunjukkan angka 5,6 per ibu, kini menjadi 3,4 suatu penurunan sekitar 40 persen selama 20 tahun.

“Dua Anak Cukup” bukan saja suatu kampanye yang ditampilkan oleh BKKBN, tetapi kini menjadi sasaran yang dipraktikkan oleh keluarga masyarakat Indonesia di segala pelosok Nusantara.

Keberhasilan tersebut, menurut Hugh O’Haire, Redaktur Majalah Dana Kependudukan PBB, dimungkinkan karena Presiden Soeharto memberikan bimbingan langsung dalam membuat reduksi fertiliti sebagai bagian dari pembangunan nasional, dan dimasukkan dalam Repelita (Rencana Pembangunan Indonesia Lima Tahun).

Pengamat Kaget

Dalam majalah Populi, redaktur Hugh O’Brien mengisahkan, bagaimana semula dana Kependudukan PBB ikut serta membantu Program KB di Indonesia pada tahun 1970. Beberapa pengamat pada waktu itu kaget tidak mengira akan keberhasilan KB seperti sekarang ini. Rata-rata fertiliti Indonesia sangat tinggi, kontrasepsi tidak terdengar kecuali di kalangan elite di kota-kota besar dan laju kenaikan penduduk sangat tinggi.

Dengan dicanangkannya KB oleh BKKBN, dari pucuk pimpinan negara di pusat Presiden turun sendiri sampai ke Kepala Desa dan Kepala Kampung melibatkan diri menyambut baik program tersebut. BKKBN pun membuat jaringan distribusi lewat Puskesmas untuk alat-alat kontrasepsi secara gratis kepada masyarakat.

Pada tahun 1970, BKKBN dimulai dengan staf 100 orang, kemudian di tahun 1989 BKKBN mempunyai staf 35.000 orang dan lebih dari separo bekerja di lapangan terpencar di segala pelosok desa. Staf biasa tadi dibantu oleh staf sukarela sebanyak 100.000 orang. Pos-pos di desa memberikan alat-alat kontrasepsi seperti pil, kondom dan IUD secara cuma-cuma.

KB Mandiri

Di tahun 1989, anggaran belanja KB mencapai US$ 100 juta dengan 50 persen dijatahkan untuk pembelian kontrasepsi dan program rekrut pemakai. Dua pertiga dari anggaran belanja menjadi beban Pemerintah sedangkan sepertiga lainnya diperoleh dari sumbangan seperti UNFPA dan USAID. Dr. Haryono Suyono yang membina BKKBN sampai tingkat sukses mempersiapkan masa peralihan menuju ke KB Mandiri.

Dengan rata-rata fertiliti menurun, pengetahuan·masyarakat tentang kontrasepsi meluas dan lebih dari 50 persen keluarga muda mengikuti program KB, maka tibalah waktunya untuk mengalihkan pengemban program dari pemerintah ke masyarakat.

Dr. Haryono Suyono, memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam majalah Populi, “Kami minta kepada penerima bantuan masyarakat untuk melaksanakan program KB. Dengan lain perkataan kami minta kepada mereka yang keuangannya mampu untuk membayar pelayanan dan suplai keluarga berencana. Bagi mereka yang tidak mampu, Pemerintah selalu mengulurkan tangan lewat klinik dan pos-pos yang ada.”

Salah satu program yang sukses di Indonesia ditulis oleh Dr. Nafis Sadik dalam laporan tahunan UNPF-Dana Kependudukan PBB. Bagi ibu-ibu penerima bantuan acceptar group pinjaman sebanyak US$ 3.000 diberikan untuk keperluan bisnis para anggotanya dengan dikenakan bunga rendah.

Bisnis kecil seperti jahit menjahit, pembuatan ramuan jamu dan makanan kecil dilaksanakan dengan penyuluhan administrasi modern termasuk perbankannya. Sampai tahun 1989, satu pun tidak ada yang bangkrut. Keberhasilan tersebut menarik perhatian ibu-ibu yang tidak mempraktikkan KB untuk memasuki program.

Keberhasilan Indonesia dalam KB disimpulkan oleh Ketua Komite Hadiah Kependudukan PBB, Dubes Moya Palencia dari Meksiko, bahwa dunia mengakui pentingnya prakarsa dan pengaruh internasional Presiden Soeharto dalam kependudukan dunia.

Pantas Sekali

Sebelum menerima penghargaan kependudukan UN Population Award (UNPA) dari Sekjen PBB di New York AS, Presiden Soeharto pada 3 Desember 1988, juga telah dianugerahi penghargaan dalam bidang yang sama dari The Population Institute Washington AS, berupa penghargaan Global Salesman Award.

Apa yang dianugerahkan pada Pak Harto tahun 1988, merupakan penghargaan untuk kepala negara pertama yang menerima tanda penghargaan dari The Population Institute. Maka pada penghargaan di New York, merupakan penghargaan kepada orang atau lembaga yang dianggap berjasa dalam memajukan kependudukan. Tahun 1989, hanya Pak Harto dan sebuah lembaga KB di Togo (Afrika) menerima tanda penghargaan dari PBB.

Pantas sekali penghargaan tersebut diberikan organisasi terbesar dunia itu kepada Presiden Soeharto. Semua bisa melihat, bahwa perjalanan KB selama pemerintahannya, memperoleh hasil cukup pesat dan mempunyai makna menentukan bagi pembangunan, di samping tentu pula bahwa Indonesia telah menunjukkan kemauannya terhadap masalah kependudukan, sebagai masalah dunia.

Kalau diperhatikan, cukup banyak kendala yang dihadapi negara kita untuk menggalang program ini. Kendala itu, berupa kondisi sosio ekonomi yang masih rendah, fasilitas-fasilitas kesehatan dan tenaga teknis masih begitu minim, tingkat pendidikan masih tergolong rendah, kondisi geografis yang berpulau-pulau jaringan komunikasi dan transportasi antara desa dengan kota atau antara kota dengan wilayah yang masih terpencil, cukup sulit, dan banyak lagi tantangan yang dihadapi.

Namun, berkat segala ketekunan, keuletan, kerja keras dan pola-pola manajemen yang jitu, dan dengan pendekatan yang serba luwes, perencanaan kerja yang serba kreatif maupun inovatif, semua tantangan bisa dilunakkan. Padang belantara permasalahan, mampu dijelajah, dan arus tantangan mampu dijinakkan menjadi bagian sumberdaya yang mendukung keberhasilan program KB.

Akselerasi aksi dan pembudayaan KB di Indonesia, ternyata memang memiliki gaya khas. Tidak pemah ada dipraktikkan di negara manapun. Maka, tak heran jika Werner Fomors, Presiden The Population Institute, tatkala di Jakarta tahun 1988 dalam rangka menganugerahkan penghargaan kepada Presiden Soeharto, mengatakan akan menjadikan model aksi KB tersebut untuk dipraktikkan di negara-negara berkembang lainnya.

 

Baca Juga
Lihat juga...