Empat Orang Terjaring OTT Lampung Diperiksa KPK

Editor: Satmoko

214
Kabiro Humas KPK Febri Diansyah. Foto: Eko Sulestyono

JAKARTA – Sejumlah orang yang terjaring kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Lampung Tengah tiba di Gedung KPK Merah Putih Jakarta.

Sedikitnya ada 14 orang yang awalnya terjaring OTT KPK, namun hanya 4 orang yang dibawa ke Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan.

Berdasarkan pantauan Cendana News dari Gedung KPK Jakarta hingga saat ini 4 orang tersebut langsung menjalani pemeriksaan yang dilakukan penyidik KPK. Media  masih menunggu penetapan status hukum masing-masing, siapa yang hanya saksi dan siapa yang ditetapkan sebagai tersangka.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Kabiro Humas) KPK Febri Diansyah menjelaskan bahwa kegiatan OTT KPK tersebut dilakukan di dua lokasi yang berbeda, masing-masing di Lampung dan Jakarta. Menurut Febri Diansyah, penyidik KPK masih mendalami motif mereka melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipkor).

Penyidik KPK menduga ada sejumlah pemberian hadiah atau janji berupa uang tunai agar mendapatkan persetujuan dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Tengah. Persetujuan yang dimaksud adalah terkait pinjaman dana untuk daerah yang berasal dari sejumlah perseroan yang ada di Jakarta.

Pada saat menggelar OTT, petugas KPK berhasil menyita dan menemukan sejumlah uang jumlahnya sekitar Rp1 miliar. Uang tersebut berhasil ditemukan petugas KPK dalam sebuah kardus, saat ini uangmya diamankan untuk dijadikan barang bukti bersama 4 orang lainnya yang juga ikut dibawa ke Gedung KPK Jakarta.

“Sejumlah orang yang terjaring OTT KPK di Lampung dan Jakarta sudah tiba, mereka langsung menjalani pemeriksaan lanjutan yang dilakukan penyidik KPK,” kata Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Kamis (15/2/2018).

Febri Diansyah menjelaskan bahwa sejumlah oknum Anggota DPRD Lampung Tengah dan sejumlah pihak terkait lainnya diduga meminta sejumlah imbalan atau commitment fee kepada pihak eksekutif dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah Bupati Lampung Tengah ikut terlibat atau tidak.

“Sejumlah oknum penyelenggara negara ikut terjaring OTT KPK, namun untuk sementara belum ada indikasi keterkaitan kasus tersebut dengan Kepala Daerah atau Bupati setempat. KPK punya waktu 1 X 24 jam untuk menentukan status hukum yang bersangkutan,” pungkas Febri Diansyah.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.