FTA SBSI Lamsel Kritisi Pemberlakuan Sterilisasi Pelabuhan

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

315

LAMPUNG — Pelaksanaan implementasi Peraturan Menteri Perhubungan RI No.29 Tahun 2016 tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan dan SK.23/OPP-Merak/2016 dan Risalah Rapat Tanggal 20 Februari 2018 dan sudah berlaku sejak tanggal 2 Oktober 2017 tentang pembatasan kendaraan roda dua yang masuk ke areal dermaga mulai mendapat kritik dari pengurus truk dan bus.

Aturan tersebut dirasa sangat memberatkan, salah satunya larangannya membawa kendaraan roda dua ke area dermaga.

Tanggamus Hutabarat, Ketua Dewan Pengurus Cabang Federasi Transportasi, Industri Umum dan Angkutan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPC FTA SBSI) Lampung Selatan menyebut sudah mendapat aturan tersebut dari pihak PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) cabang Bakauheni.

Berdasarkan aturan tersebut untuk kelancaran operasional ditentukan hanya satu hingga dua unit kendaraan roda dua yang diperbolehkan masuk ke area dermaga. Padahal ia menyebut idealnya dibutuhkan puluhan kendaraan untuk operasional.

Dalam rapat tertanggal 20 Februari silam Tanggamus Hutabarat menyebut belum menyetujui aturan tersebut bahkan akan membicarakan hal tersebut dalam forum pengurus.

Meski instansi dan organisasi lain menyetujui aturan tersebut ia meminta agar ada pengecualian untuk organisasi DPC FTA SBSI yang merupakan perwakilan dari sebanyak 350 perusahaan ekspedisi.

“Aturan tersebut sudah berlangsung selama dua tahun dan dalam pelaksanaanya masih menyulitkan pengurus kendaraan truk, bus yang akan menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni menuju ke Pelabuhan Merak,” terang Tanggamus Hutabarat di Bakauheni, Sabtu (24/2/2018)

Tanggamus Hutabarat yang didampingi wakil DPC FTA SBSI Dobur Manalu menyebut saat ini berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No.29 Tahun 2016 dan SK.23/OPP-Merak/2016 telah dilaksanakan pembatasan kendaraan roda dua yang masuk ke areal dermaga (area zona B2).

Sesuai pengumuman tersebut Tanggamus Hutabarat bahkan sudah mengimbau kepada anggota SBSI untuk memakai seragam FTA SBSI, kartu ID Card tidak boleh dipinjamkan terkecuali ada keterangan dari DPC FTA SBSI dan diketahui oleh pihak ASDP.

“Sesuai aturan tersebut yang diizinkan masuk dermaga adalah kendaraan dengan menggunakan plat khusus, orang yang memiliki ID Card khusus dan berseragam,” beber Tanggamus Hutabarat.

Selain terkait sterilisasi kawasan area pelabuhan Bakauheni beberapa pengurus juga meminta agar diberi prioritas waktu terutama bagi kendaraan pengangkut bahan kebutuhan pokok.

Menurut Wawan salah satu pengurus jasa ekspedisi sayuran jenis kol, cabai, tomat dari kabupaten Lampung Barat masih mengalami kendala tertahannya kendaraan akibat harus menunggu kapal berikutnya.

Selama ini adanya aturan baru mewajibkan kendaraan yang masuk ke setiap dermaga tetap mengikuti jadwal pelayanan kapal dengan penerapan sistem pemasangan rantai/barigate.

Menurut Wawan sebagian pengurus saat ini mengalami dilema saat pengemudi kendaraan yang akan diseberangkan memilih kapal dengan fasilitas yang nyaman.

“Kendala kami saat jadwal pelayanan kapal kendaraan yang sudah ada di kantong parkir tidak bisa pindah ke dermaga lain karena adanya barigate,“ beber Wawan.

Terkait implementasi PM Perhubungan nomor 29 Tahun 2016 tersebut, Anton Murdianto menyebut PT.ASDP Indonesia Ferry cabang Bakauheni sudah berkoordinasi dengan stakeholder terkait.

Berdasarkan undangan nomor UM.005/1/2/ASDP-PPB/2018 tertanggal 14 Februari telah dilakukan rapat bersama pihak terkait pada tanggal 20 Februari 2018.

Anton Murdianto menyebut sesuai dengan hasil risalah rapat para peserta sudah menyetujui dan menyepakti kendaraan roda dua diparkir di samping tollgate (ex buffae zone) dan di samping mushola kantor ASDP Bakauheni.

Tanggamus Hutabarat (berdiri) memimpin rapat DPC FTA SBSI terkait penerapan steriliasi areal pelabuhan Bakauheni [Foto: Henk Widi]
Tanggamus Hutabarat (berdiri) memimpin rapat DPC FTA SBSI terkait penerapan steriliasi areal pelabuhan Bakauheni [Foto: Henk Widi]
Berbagai aturan lain terkait himbauan untuk pengurus memiliki ID card serta aturan lain bahkan sudah disosialisasikan ke pengurus DPC FTA SBSI dan pihak terkait di pelabuhan Bakauheni.

“Sudah disepakati berbagai elemen dan saya rasa tidak ada masalah karena pembatasan kendaraan roda dua untuk kelancaran pelayanan di pelabuhan,” beber Anton Murdianto.

Anton Murdianto bahkan menyebut akan menerima aspirasi bahkan jika pihak DPC FTA SBSI akan melakukan aksi damai terkait PM Perhubungan No.29 Tahun 2016. Ia menyebut pihak PT.ASDP akan tetap memberlakukan aturan tersebut meski saat ini mendapat tentangan dari DPC FTA SBSI Lampung Selatan.

Baca Juga
Lihat juga...