Groundbreaking Rumah Tanpa DP Ditunda

Editor: Koko Triarko

213
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2018). –Foto: Lina Fitria

JAKARTA —- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI terpaksa menunda peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan rumah tanpa down payment (DP) di Kelurahan Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, yang sedianya dilakukan hari ini, Rabu (28/2/2018).

Wakil Gubernur DKI, Sandiaga Uno, menuturkan penundaan groundbreaking itu disebabkan beberapa hal yang masih harus disikronisasikan. Mantan pengusaha ini menjelaskan, belum ada kepastian mengenai harga dan skema dari rumah tanpa DP tersebut. Sandiaga pun mengaku telah berdiskusi dengan Gubernur DKI, Anies Baswedan, mengenai kesiapan groundbreaking rumah DP nol ruipiah hingga tengah malam.

“Arahan Pak Gubernur, jangan dipaksakan kalau memang masih ada yang belum sinkron, tunda saja dulu. Pastikan dari harga dan skema itu kemarin belum ada sinkroisasinya,” kata Sandiaga, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2018).

Sandiaga juga menjelaskan, bahwa Pemprov tidak ingin membingungkan masyarakat dalam program Rumah Tapak yang merupakan program pemerintah atau pihak swasta. Pihaknya ingin memastikan terlebih dahulu program untuk masyarakat tersebut.

“Jadi, yang penting  kita tidak memberikan kesan yang membingungkan kepada masyarakat kalau ini program pemerintah atau pihak swasta,” ujarnya.

Dia mengaku tidak mau terburu-buru, supaya program tersebut dapat lebih dimatangkan. “Jangan terlalu terburu-buru, tapi kami pastikan program ini bisa menyentuh keinginan kami memberikan rumah DP nol persen kepada masyarakat yang berada di level income atau penghasilan Rp3,7 juta sampai angka Rp7 juta,” ucapnya.

Dia juga memastikan tidak ada permasalahan dengan pihak pengembang terkait lahan milik PT Nusa Kirana. Menurutnya, masih ada perdebatan mengenai skema pembiayaan untuk program rumah tersebut.

“Nusa Kirana yang membangun Kelapa Gading. Mereka punya track record yang sangat baik, jadi tidak perlu diragukan lagi, tinggal disinkronkan harganya. Apakah ini masuk ke program pemerintah yang lagi kami dorong. Ini yang harus kami pastikan, supaya tidak ada timbul kerancuan,” jelasnya.

Kemudian salah satu alasan belum sinkron karena belum ditentukannya program tersebut masuk ke program Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau nonFLPP.

Baca Juga
Lihat juga...