Hotman: Perlu Satgas Tangani Pelanggaran Kepemilikan Tanah dan Bangunan di Bali

Editor: Irvan Syafari

270
Hotman Paris Hutapea (Jas kream) /Foto:Sultan Anshori.

DENPASAR — Berinvestasi dengan cara membuka hotel atau vila di Bali memang menjanjikan. Hal tersebut karena potensi yang dimiliki oleh pulau berjuluk seribu pura ini sangatlah luar biasa di sektor pariwisata.

Sayangnya, kemudahan membangun bisnis tersebut di Bali dimanfaatkan oleh oknum terutama Warga Negara Asing (WNA) untuk memiliki tanah serta bangunan di Bali.

Hal tersebut diungkapkan oleh Hotman Paris Hutapea usai memberi materi dalam seminar sehari di hadapan ratusan pengacara yang tergabung dalam Peradi dan para akuntan pajak dan para notaris seluruh indonesia di Bali, Kamis (15/2/2018).

Pengacara kondang asal ibukota Jakarta tersebut menjelaskan, modus mereka (WNA) bisa memiliki tanah serta bangunan berupa hotel dan vila, serta beberapa aset bisnis lainnya di Bali dengan cara memanfaatkan orang lokal sebagai pemilik.

Hal tersebut dilakukan agar pemilik aslinya (si WNA) tidak perlu membayar pajak yang sudah diatur oleh undang-undang di Indonesia.

“Modus mereka hanya pinjam nama (nomine) kepada orang lokal (baik bali maupun orang Indonesia lainnya). Tentu ini sangat merugikan keuangan negara, karena mereka bisa jadi tidak membayar pajak juga terhadap negara,” ucap Hotman.

Hotman menyebut, akibat tindakan tersebut diduga kerugian negara mencapai triliunan rupiah, karena kegiatan curang tersebut terjadi kurang lebih selama 20 tahun lamanya. Oleh sebab itu, ia menyarankan kepada pemerintah untuk membuat Satgas yang menangani kasus tersebut.

“Pihak pajak, imigrasi dan polri bisa bersinergi untuk itu. Dan untuk Imigrasi, Semestinya mereka curiga terhadap turis yang sering bolak-balik ke Bali dengan menggunakan visa kunjungan wisata ke Bali. Nah, itu yang perlu diperiksa. Jangan-jangan sudah ada main mata dengan mereka,” kata Hotman.

Sementara itu, Ditreskimsus Polda Bali Kombes Pol Anom Wibowo, menyambut baik rencana pembentukan satgas tersebut. Ia menyebutkan pihaknya selaku penegak hukum siap bersinergi dengan unsur lain terutama pihak pajak.

“Karena tujuan utamanya adalah bagaimana peningkatan kepatuhan pajak bagi ekspatriat. Nantinya kami akan bersinergi dengan pihak lain,” ucap Anom Wibowo.

Bahkan sebelumnya sudah ada MoU dengan pihak pajak terkait persoalan pajak yang lainnya. Namun diakui, terkait kasus kepemilikan hotel oleh orang asing, pihaknya mengaku belum ada laporan yang masuk di mejanya.

Seperti yang diketahui, aturan yang menaungi transaksi properti untuk orang asing di Indonesia telah terbit melalui Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 29 Tahun 2016.

PP Nomor 103 Tahun 2015 berisi tentang Pemilikan Rumah Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia.

Sementara Permen Agraria dan Tata ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 29 Tahun 2016 mengatur Tata Cara Pemberian, Pelepasan, atau Pengalihan Hak atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing, yang Berkedudukan di Indonesia.

Dalam aturan ini, Hak Pakai akan diberikan saat orang membeli properti yang sudah memiliki status hak milik atau HGB. Notaris merupakan pihak yang membuat akta pemindahan hak, dan pejabat lelang membuat akta risalah lelang atas Hak Milik dan HGB.

Hak Pakai untuk rumah tapak ataupun rusun baru, diberikan 30 tahun, yang dapat diperpanjang 20 tahun dan diperbaharui lagi 30 tahun. Dengan demikian, total masa kepemilikan adalah 80 tahun.

Susana Seminar/Foto: Sultan Anshori.

Adapun untuk rumah tapak dan rusun di atas Hak Milik atau HGB yang sudah berjalan, maka Hak Pakai yang didapat adalah sisa jangka waktu berlaku HGB dan dapat diperpanjang 20 tahun dan diperbaharui untuk jangka waktu 30 tahun

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.