Kelemahan UU POM, Celah Tindak Pidana

Editor: Satmoko

354
Kepala BPOM NTB, Ni Gusti Ayu Nengah Suarningsih/Foto: Turmuzi

MATARAM – Kasus peredaran produk obat dan makanan  ilegal di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masih terjadi, baik yang beredar di pasar tradisional maupun yang diedarkan secara perorangan di tengah masyarakat.

Selain dilakukan secara langsung, juga mulai banyak dilakukan melalui media sosial termasuk website yang justru marak terjadi dan sepenuhnya tidak bisa dikendalikan.

“Maraknya terjadi tindak pidana peredaran obat dan makanan ilegal juga disebabkan karena masih adanya terdapat kelemahan pada UU Pengawasan Obat dan Makanan (POM) yang dijadikan celah para pelaku,” kata Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) NTB, Ni Gusti Ayu Nengah Suarningsih di Mataram, Rabu (28/2/2018).

Dikatakan, salah satu kelemahan UU POM adalah, dalam pelaksanaannya yang bisa dipidana adalah yang memproduksi dan mengedarkan. Kalau menyimpan, kemarin kasus di Bima yang menyimpan obat tramadol tidak kena.

Dikatakannya pula, kalau yang mengedarkan diartikan barang bergerak, kalau menyimpan banyak di rumah tidak kena. Itulah kelemahannya dan kerap dijadikan celah para pelaku tindak pidana peredaran obat dan makanan ilegal.

“Itulah sebabnya Balai POM bersama DPR menginisiasi terwujudnya UU pengawasan obat dan makanan kesehatan, supaya bisa mengakomodir semua tindak pidana yang ada di lapangan secara komprehensif,” katanya.

Suarningsih mencontohkan, UU narkotika yang sifatnya mencakup semua, jangankan yang memproduksi dan mengedarkan, yang menyimpan saja bisa kena tindak pidana.

Menurutnya,  untuk obat ilegal yang banyak ditemukan dan beredar dalam satu tahun terakhir adalah tramadol. Tapi belakangan sudah mulai berkurang, hasil investigasi ada ditemukan tapi sudah berkurang.

Tramadol sendiri merupakan produk ilegal, produk yang dicabut izin edarnya, tapi diproduksi secara ilegal oleh pabrik yang ilegal, ada PCC, obat tradisional, termasuk kosmetik.

“Guna meminimalisir peredaran produk, kosmetik, obat dan makanan ilegal, BPOM NTB rutin melakukan pengawasan, intensifkan turun lapangan melibatkan polisi, polres, Kejaksaan dan BNN serta dinas kesehatan termasuk bea cukai,” terangnya.

Guna menjerat para pelaku, baik yang memproduksi maupun mengedarkan, sudah ada UU kesehatan, pasal 196 pasal 197 UU kesehatan yang menyatakan mengedarkan produk kesehatan, tanpa izin edar akan dipidana 15 tahun pidana penjara dan denda Rp1,5 miliar.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Rosiady Sayuti, mengingatkan bahwa upaya hukum bukan merupakan satu-satunya cara untuk mengatasi masalah peredaran narkoba di kalangan generasi muda. Namun, upaya preventif melalui informasi dan edukasi lebih penting dan lebih utama dilakukan oleh berbagai kalangan untuk mengatasi masalah tersebut.

 

Baca Juga
Lihat juga...