KPK: Masyarakat Harus Teliti Memilih Kepala Daerah

Editor: Irvan Syafari

348
Kabiro Humas KPK Febri Diansyah saat jumpa pers di Gedung KPK/Foto: Eko Sulestyono.

JAKARTA —– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak pernah bosan untuk selalu mengingatkan kepada seluruh lapisan masyarakat agar berhati-hati dan bijak dalam memilih calon kepala daerah masing-masing.

Masyarakat harus jeli dan teliti dalam memilih calon Gubernur, Bupati atau Wali Kota yang akan maju dalam pertarungan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung.

Kabiro Humas KPK Febri Diansyah berharap sebelum menentukan pilihan calon kepala daerah yang akan maju dalam Pilkada, sebaiknya masyarakat terlebih dahulu menelusuri rekam jejak pasangan calon yang akan dipilihnya. Apakah calon pasangan yang bersangkutan sebelumnya pernah tersangkut kasus perkara hukum, baik pidana maupun perdata atau tidak?

Keterangan yang disampaikan Febri tersebut seakan menjawab pernyataan Mustafa, calon Gubernur Provinsi Lampung yang mengaku tetap optimis akan memenangkan pertarungan Pilkada. Padahal yang bersangkutan sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pemberian maupun penerimaan suap.

“Masyarakat yang mempunyai hak pilih seharusnya teliti dalam memilih calon kepala daerah masing-masing. Salah satu contohnya dalam pertarungan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung. Hal ini penting karena akan menetukan nasib dan masa depan daerah tersebut. Namun hal tersebut tergantung dari penilaian atau pandangan masyarakat setempat,” ujar dia di Gedung KPK Jakarta, Jumat (23/2/2018).

Menurut Febri pihak KPK menilai dan percaya bahwa masyarakat sekarang sudah sangat cerdas dan dewasa dalam memilih atau menentukan mana pasangan calon kepala daerah yang bersih dari korupsi. Sehingga diharapkan ke depannya tidak akan ada lagi ditemukan kepala daerah yang terjerat kasus-kasus korupsi maupun kasus pidana lainnya.

KPK juga berharap agar masyarakat jangan ragu atau bimbang untuk segera melaporkan kepada pihak berwajib, jika ditemukan ada sejumlah pasangan calon kepala daerah yang diduga terindikasi melakukan perbiaran korupsi atau melawan hukum.

KPK siap menerima informasi, pengaduan atau laporan dari masyarakat, jika menemukan ada indikasi korupsi asalkan sesuai dengan bukti-bukti yang cukup.

KPK akan segera menindaklanjuti laporan atau informasi tersebut, jika informasinya benar dan akurat, biasanya petugas KPK langsung mendatangi tempat atau lokasi yang bersangkutan.

Kegiatan pencegahan atau penindakan korupsi yang dilakukan KPK tersebut dikenal dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Hingga saat ini sudah cukup banyak kepala daerah atau pejabat penyelenggara negara yang terjaring OTT KPK.

Baca Juga
Lihat juga...